TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, membantah partainya disebut menerima aliran dana dugaan korupsi Bupati Penajam Paser Utara periode 2018-2023 Abdul Gafur Mas’ud. Kasus ini menyeret nama Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief dan membuatnya diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, 19 Juni 2023.
"Nanti saya tanyakan ke beliau (Andi Arief). Harusnya, sih, sama sekali gak pernah ada yang masuk ke Demokrat karena memang suatu hal yang berbeda," kata Hinca saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Juni 2023.
Hinca mengatakan belum sempat bertanya langsung ke Andi Arief usai koleganya diperiksa KPK kemarin. Meski belum mendapat informasi lebih lanjut, Hinca hakulyakin Partai Demokrat tak pernah mendapatkan aliran dana apapun berkaitan kasus ini. "Sepanjang yang kami tahu tidak ada aliran dana yang masuk ke partai demokrat," ujarnya.
Sebelumnya, Andi diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyertaan modal Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Benuo Taka tahun 2019-2021 yang melibatkan Abdul Gafur Mas'ud. Selain Andi Arief, KPK memeriksa saksi swasta atas nama Ariyanto.
“Hari ini pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait penyertaan modal pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada perusahaan umum Daerah Tahun 2019-2021 untuk tersangka AGM dan kawan-kawan,” kata juru bicara KPK Ali Fikri, Senin, 19 Juni 2023.
KPK menduga dana kasus dugaan korupsi Abdul Gafur Mas’ud mengalir ke Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Kalimantan Timur. KPK mengungkapkan kasus korupsi tersebut telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp14,4 miliar dan Abdul Gafur diduga menerima uang hasil korupsi sebesar Rp6 miliar.
"AGM diduga menerima sebesar Rp6 miliar dan dipergunakan antara lain untuk menyewa private jet, helikopter, supporting dana kebutuhan Musda Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Rabu malam, 7 Juni 2023.
KPK telah menetapkan tiga tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi tersebut, yakni Direktur Utama Perumda Benuo Taka Energi Baharun Genda (BG), Direktur Utama Perumda Benuo Taka Heriyanto (HY), dan Kepala Bagian Keuangan Perumda Benuo Taka Karim Abidin (KA).
Tersangka BG diduga menerima dana sebesar Rp 500 juta untuk membeli mobil, sedangkan tersangka HY diduga menerima sebesar Rp 3 miliar untuk modal proyek dan tersangka KA diduga menerima Rp 1 miliar untuk trading Forex. Ketiga tersangka ditahan KPK selama 20 hari pertama, terhitung pada 7-26 Juni 2023 di Rutan KPK.
Dalam kasus tersebut, Abdul Gafur Mas’ud tidak ditahan oleh KPK karena yang bersangkutan sudah berstatus terpidana. Abdul Gafur Mas'ud divonis lima tahun enam bulan penjara dan sedang menjalani pidana penjara di Lapas Kelas IIA Balikpapan.
Pilihan Editor: KPK Periksa Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief dalam Korupsi Eks Bupati Penajam Paser Utara
