Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengamat Nilai Menjamurnya Partai Islam Berpotensi Memecah Suara Pemilih Muslim

Editor

Nurhadi

image-gnews
Ilustrasi bendera partai politik. ANTARA
Ilustrasi bendera partai politik. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan munculnya banyak partai Islam berpotensi membuat suara pemilih muslim justru terpecah. Sebab, partai Islam akan sulit menjadi kekuatan dominan jika tidak ada satu partai dengan basis pemilih yang kuat.

"Munculnya banyak partai Islam akan membuat kondisi makin kompleks. Yang diharapkan partai Islam sebagai kekuatan, justru terbelah ke banyak partai," ujar Pangi dalam Diskusi Publik Peluang Partai Politik Islam pada Pemilu 2024 yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jumat, 16 Juni 2023.

Menurut dia, ada sebagian pemilih partai nasionalis yang berasal dari kalangan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian pemilih yang beragama Islam memiliki kecenderungan untuk memilih partai nasionalis sebagai pilihan politik mereka. Karena itu, kata dia, partai Islam akan menghadapi kesulitan jika hanya mengandalkan dukungan dari para pemilih muslim.

"Dengan demikian, partai Islam tidak bisa berharap hanya kepada pemilih muslim saja. Ini yang menjadi problem sebetulnya," ujar dia.

Kalau ingin menjadi kekuatan yang cukup dipertimbangkan, dia menambahkan, partai Islam harus memiliki basis pemilih kultural yang solid. Dia mencontohkan PKB dan PAN merupakan dua partai Islam yang memiliki basis pemilih kultural cukup solid. Namun, menurut dia, semakin banyak partai Islam berpotensi memecah suara tersebut.

"Problemnya adalah belakangan semakin banyak partai Islam sehingga menurut saya akan terjadi split ticket voting di antara pemilih. Ini akan melemahkan partai Islam sendiri," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selama ini, lanjut dia, partai Islam tidak menjadi kekuatan penentu atau determinan dalam peta politik Indonesia. Dia mengisahkan partai Islam pernah "ditantang" untuk memenangi Pemilu 1955 jika ingin menerapkan negara Islam. Namun, partai Islam tidak berhasil memenangkan Pemilu tersebut.

"Ini buktinya partai Islam memang banyak, tapi tidak muncul jadi kekuatan yang cukup menentukan dalam Pemilu," katanya.

Pangi menyebut partai Islam tidak pernah menjadi kekuatan dominan karena tidak pernah menjadi partai pemenang pemilu. Dia mencontohkan PPP pada masa Orde Baru sebenarnya cukup diperhitungkan karena mampu menjaring basis pemilih muslim.

"PPP masa Orde Baru hanya fusi partai-partai Islam, tapi sebenarnya cukup diperhitungkan karena semua partai berbasis Islam ke PPP semua," ujar Pangi.

Pilihan Editor: HOAX: Kabar FPI Jadi Partai Islam

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

AS Tuduh Rusia Sebarkan Video Hoaks Soal Pemilu AS

3 hari lalu

Kamala Harris dan Donald Trump. FOTO/Erin Schaff/Pool via REUTERS dan REUTERS/Mike Segar
AS Tuduh Rusia Sebarkan Video Hoaks Soal Pemilu AS

Rusia dituduh menyebarkan video hoaks tentang imigran Haiti yang ikut memilih di pemilu AS.


Mukernas PPP Akan Digelar Sebelum Pilkada untuk Tetapkan Pelaksanaan Muktamar

3 hari lalu

Logo PPP
Mukernas PPP Akan Digelar Sebelum Pilkada untuk Tetapkan Pelaksanaan Muktamar

DPP PPP bakal menggelar musyawarah kerja nasional (Mukernas) sebelum Pilkada untuk menyiapkan pelaksanaan Muktamar


DPP Sebut Proses Muktamar PPP Harus Melalui Proses Bertahap

3 hari lalu

Ketua Umum PPP Mardiono menyampaikan duka cita dan kenangannya atas meninggalnya Wakil Presiden RI ke-9 Hamzah Haz di rumah duka, Matraman, Jakarta Timur, Rabu, 24 Juli 2024. TEMPO/Mhd Rio Alpin Pulungan
DPP Sebut Proses Muktamar PPP Harus Melalui Proses Bertahap

Pimpinan majelis DPP PPP mendesak Mardiono segera mempersiapkan muktamar PPP pada November ini.


Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

4 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

Saleh menilai, adanya KPU ini hanya menghabiskan uang negara. Padahal, menurut dia KPU hanya bekerja selama dua tahun saja.


Pimpinan Majelis PPP Desak Mardiono Gelar Muktamar Februari 2025

4 hari lalu

Muhammad Romahurmuziy pernah terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama pada 2019. Pria yang akrab disapa Romy itu bebas pada 2020 setelah menjalani hukuman penjara selama 1 tahun. Setelah bebas, ia kembali masuk jajaran partai setelah PPP mendapuknya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai. ANTARA
Pimpinan Majelis PPP Desak Mardiono Gelar Muktamar Februari 2025

Pimpinan majelis Dewan PPP mendesak Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk menggelar muktamar awal tahun


Mau Evaluasi Pemilu, Komisi II DPR Pertimbangkan Revisi 3 UU Politik

4 hari lalu

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat memimpin rapat kerja dengan Menteri ATR/Kepala BPN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Mau Evaluasi Pemilu, Komisi II DPR Pertimbangkan Revisi 3 UU Politik

Komisi II DPR akan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu melalui revisi terhadap paket UU terkait politik.


Airlangga Hartarto Yakin Prabowo Bisa Bawa Ekonomi Tumbuh 8 Persen: Belajar dari 1986-1997

5 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat membuka Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Jakarta Convention Center Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024. TEMPO/Hammam Izzuddin
Airlangga Hartarto Yakin Prabowo Bisa Bawa Ekonomi Tumbuh 8 Persen: Belajar dari 1986-1997

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan target Presiden Prabowo Subianto membawa perekonomian Indonesia tumbuh 8 persen bukan hal yang mustahil.


Jepang Diselimuti Ketidakpastian Usai Pemilu

7 hari lalu

Shigeru Ishiba. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Pool
Jepang Diselimuti Ketidakpastian Usai Pemilu

Ketidakpastian kondisi pemerintahan di Jepang telah membuat mata uang yen berada dilevel terendah dalam tiga bulan.


Presiden Prabowo Subianto Badan Pengawas Pembangunan Meniru Orde Baru

10 hari lalu

Presiden Prabowo Subianto Badan Pengawas Pembangunan Meniru Orde Baru

Badan ini bertugas mengoptimalkan program pembangunan, mengawasi anggaran negara, dan memonitor semua program pemerintah.


CSIS Khawatir DPR Tambah Anggota di Pemilu 2029 Imbas Kabinet Gemuk Prabowo

10 hari lalu

Peneliti CSIS Arya Fernandez TEMPO/Dewi Nurita
CSIS Khawatir DPR Tambah Anggota di Pemilu 2029 Imbas Kabinet Gemuk Prabowo

CSIS menjelaskan kemungkinan DPR menambah jumlah anggota imbas besarnya jumlah kementerian di kabinet Prabowo.