Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komisi III Siap Perjuangkan Penambahan Anggaran MA, MK, dan KY

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL - Komisi III DPR menyatakan siap memperjuangkan penambahan anggaran tahun 2024 untuk Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"(Komisi III DPR) akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan MK sebesar Rp2,11 triliun, sehingga total pagu anggaran menjadi Rp13,27 triliun," kata Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir yang memimpin Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR dengan MA, KY, dan MK di Kompleks DPR, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023.

Komisi III DPR juga dapat menerima usulan program MK sesuai pagu indikatif tahun 2024 sebesar Rp606,50 miliar. Komisi III DPR akan memperjuangkan usulan tambahan MK sebesar Rp114,90 miliar, sehingga total pagu anggaran menjadi Rp721,41 miliar.

Demikian pula, usulan program KY sesuai pagu indikatif tahun 2024 adalah sebesar Rp170,079 miliar. “Komisi III DPR akan memperjuangkan usulan tambahan KY yang diajukan sebesar Rp65,19 miliar, sehingga total pagu anggaran menjadi Rp235,27 miliar," kata Adies.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sekretaris Jenderal MK, Heru Setiawan mengatakan usulan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk kegiatan operasional persidangan jarak jauh. Selain itu untuk jaminan ketersediaan layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, pengadaan referensi penanganan perkara hingga saksi ahli. Secara umum, anggaran 2024 dipersiapkan untuk menghadapi sengketa Pemilu 2024.

Sedangkan Pelaksana harian Sekretaris MA, Sugiyanto menjelaskan usulan tambahan anggaran lembaganya digunakan untuk kegiatan penyelesaian perkara di pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama sebanyak 130.870 perkara.

Selain itu, untuk bimbingan teknis ASN panitera dan juru sita sebanyak 1.020 orang, sidang keliling di lingkungan peradilan militer hingga kegiatan akses keadilan dan perlindungan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum, serta proses peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Safitri Malik Soulisa Hadiri Undangan Taaruf dengan Ketua Umum DPP PKB

44 menit lalu

Safitri Malik Soulisa Hadiri Undangan Taaruf dengan Ketua Umum DPP PKB

Bakal calon Bupati Buru Selatan, Safitri Malik Soulisa, menghadiri Acara Taaruf dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusan Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) untuk Sulawesi, Maluku, dan Papua.


Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

2 jam lalu

Momen ketika Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat naik pitam dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pileg 2024 pada Kamis, 2 Mei 2024 karena komisioner KPU tak ada yang hadir dalam persidangan di ruang sidang panel 3, Gedung MK, Jakarta Pusat. Sumber: Tangkapan layar YouTube Mahkamah Konstitusi
Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas


Satu Kenangan, Kopi Nusantara Bergaya Italian Roast

2 jam lalu

Satu Kenangan, Kopi Nusantara Bergaya Italian Roast

Satu Kenangan merupakan produk dari Kenangan Brands. Membuka kesempatan masyarakat menjadi mitra.


KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

3 jam lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

KPU membantah tudingan PPP mengenai perpindahan suara dari PPP kepada Partai Garuda di 35 daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Banten.


Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

3 jam lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.


KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

4 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg


Bank Mandiri Imbau Nasabah Waspadai Modus Penipuan Berkedok Undian

4 jam lalu

Gedung Bank Mandiri di Jakarta
Bank Mandiri Imbau Nasabah Waspadai Modus Penipuan Berkedok Undian

Bank Mandiri mengimbau kepada para nasabah untuk mewaspadai kejahatan pembobolan rekening dengan modus penipuan berkedok undian berhadiah yang mengatasnamakan Bank Mandiri.


Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

5 jam lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

Hakim MK Enny Nurbaningsih menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.


Tiga Aspek Membangun Pendidikan Ala Marten Taha

6 jam lalu

Tiga Aspek Membangun Pendidikan Ala Marten Taha

Pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas Wali Kota Gorontalo Marten Taha. Program serba gratis sejak lahir hingga meninggal, dari sekolah sampai kesehatan.


PLN Bantu Nelayan Bangka Belitung Pangkas Biaya Operasional Lewat Electrifying Marine

6 jam lalu

PLN Bantu Nelayan Bangka Belitung Pangkas Biaya Operasional Lewat Electrifying Marine

PT PLN (Persero) menyalurkan bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) lewat program Electrifiying Marine kepada nelayan di Desa Suak Gual.