Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Akademisi Bivitri Susanti Sebut 4 Gejala Legalisme Otokritik, Apa Saja?

Editor

Nurhadi

image-gnews
Ahli Hukum Tata Negara dan Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti saat mengikuti audiensi terkait polemik TWK di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, 14 Juni 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ahli Hukum Tata Negara dan Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti saat mengikuti audiensi terkait polemik TWK di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, 14 Juni 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengatakan praktik otokratisme negara hari ini dilakukan melalui cara legal (legalisme otokritik). Menurut dia, praktik tersebut mendorong berbagai pelanggaran negara yang dilakukan melalui koridor hukum.

"Cara pandang ini membuat apa pun yang legal seolah-olah benar. Tuntutan Reformasi saja tegakkan supremasi hukum. Kalau hukum nggak adil, apakah mau tetap ditegakkan?" kata Bivitri dalam diskusi publik yang diselenggarakan Yayasan Bantuan Lembaga Hukum Indonesia di Jakarta Selatan, Senin, 5 Juni 2023.

Karena pemerintah cenderung tidak mau diawasi atau dikritik, kata dia, berbagai moda pengawasan dihancurkan dengan cara legal. Akibatnya, pemerintah memiliki keleluasaan untuk membuat berbagai kebijakan yang muncul bukan untuk memecahkan akar masalah, tapi melegalkan praktik otokratisme. “Misalnya kebijakan ekspor pasir laut, minyak sawit, minerba, dan cipta kerja.".

Bivitri melihat gejala legalisme otokritik itu muncul dalam empat hal. Pertama, pembentukan undang-undang bermasalah. Kedua, pelemahan masyarakat sipil. Ketiga, pembunuhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keempat, pembajakan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut dia, masyarakat sipil merupakan iklim yang dibutuhkan negara supaya demokrasi tetap eksis dan tumbuh. Kalau tidak ada kritik dari masyarakat sipil, demokrasi sebenarnya tidak berjalan karena hanya diejawantahkan melalui kerja-kerja institusi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia menyebut KPK bukan hanya penegak hukum, melainkan institusi yang memiliki fungsi pembatasan kekuasaan terhadap pemerintah. Kalau pemantauan kekuasan mulai lumayan efektif, KPK langsung dibunuh. “Itu yang terjadi pada 2019,” ucapnya.

Bivitri mengatakan contoh legalisme otokritik paling efektif dilakukan melalui lembaga yudikatif. Dia melihat fenomena pemecatan hakim di tengah jalan dan perpanjangan masa pimpinan KPK sebagai contohnya. “Kalau bicara otokratik legalisme, yang ilegal akan dilegalkan,” kata Bivitri.

Pilihan Editor: Legalisme Otokratik Perpu Cipta Kerja 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Momen Keluarga Tahanan Berkunjung ke Rutan KPK Saat Idul Adha

2 jam lalu

Para keluarga tahanan KPK mengantarkan makanan dalam layanan kunjungan Idul Adha di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, Senin, 17 Juni 2024. TEMPO/Defara
Momen Keluarga Tahanan Berkunjung ke Rutan KPK Saat Idul Adha

Keluarga tahanan KPK terlihat berkunjung atau sekadar mengantarkan makanan untuk penghuni rutan pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah ini.


Hari Ini, 23 Tahanan Salat Iduladha di Masjid Rutan KPK

8 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Hari Ini, 23 Tahanan Salat Iduladha di Masjid Rutan KPK

KPK memfasilitasi para tahanan yang beragama Islam untuk melaksanakan ibadah Salat Iduladha 1445 Hijriah pada hari ini, Senin, 17 Juni 2024.


KPK Izinkan Tahanan Dikunjungi Keluarga saat Iduladha, Beri Jam Besuk Khusus

8 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Izinkan Tahanan Dikunjungi Keluarga saat Iduladha, Beri Jam Besuk Khusus

KPK memfasilitasi ibadah alat Iduladha dan menyediakan jam besuk bagi keluarga yang ingin menjenguk tahanan di Rutan Cabang KPK.


Salat Idul Adha 2024 Tahanan KPK Akan Dipusatkan di Satu Masjid

1 hari lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Salat Idul Adha 2024 Tahanan KPK Akan Dipusatkan di Satu Masjid

Layanan kunjungan keluarga bagi para tahanan KPK pada hari raya Idul Adha dibuka pada pukul 10.00-12.00 WIB.


KPK Pernah Sarankan Prodi Sekolah Kedinasan yang Sama Dengan PTN Dihapus

1 hari lalu

KPK menyebutkan sekolah-sekolah kedinasan di bawah kementerian tidak menetapkan standar biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek.
KPK Pernah Sarankan Prodi Sekolah Kedinasan yang Sama Dengan PTN Dihapus

Saran KPK tidak diterima kementerian dan lembaga di luar Kemendikbudrisrek dan Kemenag.


Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024, KPK Benarkan Adanya Permintaan Data Siswa Sekolah

1 hari lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024, KPK Benarkan Adanya Permintaan Data Siswa Sekolah

Jubir KPK mengatakan, SPI telah menjadi program prioritas nasional yang berkaitan dengan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.


Anggaran PTKL Lebih Besar Ketimbang PTN, Pengamat Minta Pemerintah Turun Tangan

1 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggaran PTKL Lebih Besar Ketimbang PTN, Pengamat Minta Pemerintah Turun Tangan

Ketimpangan anggaran antara PTKL dan PTN menunjukkan kekalahan politik anggaran dari Kemendikbud.


KPK Kawal Percepatan Penertiban Galian C Ilegal di Lombok Timur

1 hari lalu

Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
KPK Kawal Percepatan Penertiban Galian C Ilegal di Lombok Timur

Menurut KPK, dari 208 galian C yang ada di Gumi Selaparang, 53 di antaranya tercatat ilegal.


Sengkarut Pengelolaan Dana Sekolah Kedinasan, Ini Berbagai Temuan KPK

1 hari lalu

Ilustrasi sekolah kedinasan Foto BKN
Sengkarut Pengelolaan Dana Sekolah Kedinasan, Ini Berbagai Temuan KPK

KPK menemukan dugaan masalah anggaran pendidikan yang digunakan kementerian untuk sekolah kedinasan.


KPK akan Gelar Salat Idul Adha untuk Para Tahanan di Rutan

1 hari lalu

Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
KPK akan Gelar Salat Idul Adha untuk Para Tahanan di Rutan

KPK akan memfasilitasi ibadah salat Idul Adha dan menyediakan jam besuk bagi pihak keluarga yang ingin menjenguk tahanan