Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PDIP Tetap Ngotot Dukung Sistem Proporsional Tertutup, Ganjar Dulu Pernah Bilang Begini

image-gnews
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) menunjukkan dokumen didampingi Ketua DPP PDI Perjuangan Komaruddin Watubun dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memberikan keterangan pers di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin, 24 Oktober 2022. Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun menyatakan pernyataan Ganjar telah menimbulkan multifasir di publik meskipun tak melanggar aturan partai . TEMPO/M Taufan Rengganis
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) menunjukkan dokumen didampingi Ketua DPP PDI Perjuangan Komaruddin Watubun dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memberikan keterangan pers di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin, 24 Oktober 2022. Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun menyatakan pernyataan Ganjar telah menimbulkan multifasir di publik meskipun tak melanggar aturan partai . TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, JakartaHasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal PDIP menyatakan partainya berulang kali menegaskan keputusannya mendukung sistem proporsional tertutup, meskipun pemerintah dan partai politik lain berbeda pilihan.

PDIP menjadi satu-satunya partai di parlemen yang berharap dan berpegang teguh penerapan sistem pemilihan proporsional tertutup. Sementara itu, delapan fraksi lainnya, seperti NasDem, Demokrat, PPP, PKS, PAN, PKB, Gerindra, dan Golkar berharap menggunakan sistem proporsional terbuka tetap berlaku pada Pemilu 2024. Berikut alasan-alasan yang digunakan PDIP untuk mendukung sistem proporsional tertutup, yaitu:

Kader PDIP dinilai sudah siap dan matang

Hasto mengungkapkan alasan PDIP tetap teguh pendirian memilih sistem proporsional tertutup. Menurut Hasto, sistem pemilihan ini berkaitan dengan keleluasaan memilih kader yang dianggap siap dan matang. 

"Sistem proporsional tertutup yang mengedepankan aspek-aspek kualitas sebagai seorang leader dalam menjalankan fungsi legislasi anggaran dan pengawasan," kata Hasto setelah melakukan pertemuan PDIP dan PPP di kantor DPP PPP, Jakarta, pada Senin, 29 Mei 2023.

Hasto juga menyebutkan beberapa kader pentolan yang bisa disiapkan dalam sistem pemilu proporsional tertutup, antara lain Ahmad Basarah, Bambang Wuryanto (Bambang Pacul), Pramono Anung, dan Ganjar Pranowo. Calon pemimpin dari PDIP tersebut telah dipilih melalui proses kaderisasi kepemimpinan dengan baik. 

Dunia politik tidak dikuasai kapital

Mengacu antaranews, Hasto menegaskan bahwa alasan PDIP konsisten mengharapkan proporsional tertutup karena mampu membuat iklim politik di Indonesia tidak dikuasai kapital untuk menuai popularitas. Sebab, dalam sistem proporsional terbuka sering melekat adanya unsur nepotisme dan mobilisasi kekayaan. Unsur tersebut pun memperoleh pencitraan dukungan bagi para pemilih. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, menurut PDIP, sistem proporsional tertutup disertai adanya kesadaran meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan dari seluruh anggota dewan. Kelak, ini akan berguna untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, representasi, dan desain masa depan. Akibatnya, hal tersebut harus dipersiapkan dengan baik melalui kaderisasi partai.

Mematahkan oligarki dalam partai

Jauh sebelum menjadi Calon Presiden RI 2024, Ganjar Pranowo telah mengungkapkan alasan PDIP memperjuangkan sistem pemilu proporsional tertutup. Menurut Ganjar, jika sistem pemilihan proporsional tertutup disetujui, demokratisasi di internal partai harus diatur oleh undang-undang. Akibatnya, teori yang mengkhawatirkan adanya oligarki partai akan terpatahkan. Rakyat pun akan diberikan kemudahan untuk memilih dalam pemilu. 

"Kita lebih ekstrem. Sistemnya tertutup untuk legislatif dan betul-betul akan mempengaruhi pola koalisi yang akan dibangun," kata Ganjar di gedung DPR, Rabu, 21 Maret 2012. Ganjar menilai sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan berjalan kacau.

Menurut Ganjar, jika sistem pemilihan proporsional tertutup disetujui, demokratisasi di internal partai harus diatur oleh undang-undang. Jadi teori yang mengkhawatirkan adanya oligarki partai akan terpatahkan. "Kertas suara lebih simpel, rakyat diberi kemudahan untuk memilih," kata Ganjar, 11 tahun lalu.

Pilihan Editor: Menunggu MK Ketuk Palu Pemilu 2024 dengan Sistem Proporsional Tertutup atau Proporsional Terbuka?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

7 menit lalu

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Ahad, 21 April 2024. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

MK akan menangani ratusan perkara sengketa Pileg 2024.


Politikus PAN Sambut Baik Keputusan NasDem Merapat ke Prabowo-Gibran

25 menit lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan di Kartanegara IV, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto setelah ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden terpili 2024-2029 serta menyatakan NasDem  mendukung sepenuhnya ke pemerintahan baru di bawah Prabowo dan Gibran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Politikus PAN Sambut Baik Keputusan NasDem Merapat ke Prabowo-Gibran

Politikus PAN itu mengaku tidak khawatir jatah kursi untuk partainya di kabinet Prabowo-Gibran akan berkurang.


Megawati Pimpin Konsolidasi PDIP Hadapi Pilkada Serentak 2024

44 menit lalu

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPR RI Puan Maharani berjalan ke tempat pemungutan suara (TPS) 053 diiringi tarian Betawi di Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan, 15 Februari 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Megawati Pimpin Konsolidasi PDIP Hadapi Pilkada Serentak 2024

Hasto menyebutkan, atas perintah Megawati, proses kehidupan demokrasi harus terus berjalan.


Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

1 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.


Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

2 jam lalu

Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka masih hadir di kantor Wali Kota Solo di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 24 April 2024, usai penetapan oleh KPU kemarin. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.


Rekam Jejak NasDem di Pilpres 2024, Nyatakan Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

2 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Rekam Jejak NasDem di Pilpres 2024, Nyatakan Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai NasDem menyatakan bakal menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo dan Gibran. Begini jejak politik NasDem dalam Pilpres 2024.


Reaksi Prabowo dan Gibran Saat Ditanya Peluang PDIP Merapat ke Koalisinya

3 jam lalu

Reaksi Prabowo dan Gibran Saat Ditanya Peluang PDIP Merapat ke Koalisinya

PDIP belum menentukan sikap apakah oposisi atau koalisi hingga saat ini. Apakah Prabowo dan Gibran bakal mengajak PDIP merapat?


Respons PKS soal PKB dan NasDem Merapat ke Prabowo-Gibran

3 jam lalu

Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-Habsyi ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Respons PKS soal PKB dan NasDem Merapat ke Prabowo-Gibran

Begini respons PKS soal PKB dan NasDem yang merapat ke Prabowo-Gibran. Padahal sebelumnya, mereka sama-sama berada di Koalisi Perubahan.


Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo, Politikus Demokrat Anggap Penguatan Koalisi

3 jam lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan di Kartanegara IV, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto setelah ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden terpili 2024-2029 serta menyatakan NasDem  mendukung sepenuhnya ke pemerintahan baru di bawah Prabowo dan Gibran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo, Politikus Demokrat Anggap Penguatan Koalisi

Menurut Herman, bergabungnya NasDem menandakan koalisi Prabowo-Gibran semakin kuat dan penting untuk membangun kebersamaan.


Respons Internal Partai Golkar Soal Peluang Jokowi dan Gibran Bergabung

4 jam lalu

Menkoperek Airlangga Hartarto Airlangga Hartarto menunjukan kepada Presiden Joko Widodo anggaran belanja kementerian yang telah masuk secara digital saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Respons Internal Partai Golkar Soal Peluang Jokowi dan Gibran Bergabung

Airlangga menuturkan Partai Golkar terbuka bagi kader terbaik bangsa.