Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PGI Menyayangkan Pembubaran Paksa Ibadah Gereja Masih Terjadi Setelah Jokowi Kritisi Larangan Ini

image-gnews
Umat Kristiani mengikuti ibadah Jumat Agung di Gereja Santa Clara, Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 7 April 2023. Peringatan Jumat Agung merupakan rangkaian pekan suci Paskah yang dilaksanakan selama tiga hari (jumat-minggu), dengan mengenang prosesi Kematian, Kebangkitan dan Paskah Yesus Kristus. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Umat Kristiani mengikuti ibadah Jumat Agung di Gereja Santa Clara, Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 7 April 2023. Peringatan Jumat Agung merupakan rangkaian pekan suci Paskah yang dilaksanakan selama tiga hari (jumat-minggu), dengan mengenang prosesi Kematian, Kebangkitan dan Paskah Yesus Kristus. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyayangkan pembubaran ibadah secara paksa dan provokatif yang dilakukan beberapa kelompok masyarakat. Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI Henrek Lokra menyebut pembubaran paksa terjadi di beberapa gereja dalam waktu yang berdekatan.

"Sangat disayangkan bahwa kasus-kasus seperti ini masih terjadi setelah Presiden Jokowi secara tajam mengkritisi pelarangan pembangunan rumah ibadah," ujar dia dalam keterangannya, Selasa, 30 Mei 2023.

Henrek menjabarkan pembubaran ibadah pernah dialami jemaat Gereja Mawar Sharon (GMS) Binjai, Sumatera Utara (19 Mei 2023); Gereja Bethel Indonesia (GBI) Gihon di Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau (19 Mei 2023); dan GBI dengan aktivitas pendidikan Agama Kristen di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat (28 Mei 2023). 

PGI, Henrek berujar, memprotes keras kejadian tersebut dan meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama untuk menyentil Wali Kota Binjai, Wali Kota Pekanbaru, dan Bupati Bandung Barat. 

Tujuannya agar tiga kepala daerah itu menerbitkan izin sementara dengan mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

Pasal 13 dan 14 regulasi itu mengamanatkan agar Kepala Daerah memberikan izin sementara sebagai solusi pendirian rumah ibadah. Di sisi lain, jemaat perlu mengupayakan dukungan 90 dan 60 KTP.

Henrek mengingatkan, konstitusi sudah menggaungkan jaminan kebebasan beribadah dan beragama dalam Rakornas Kepala Daerah 2023 di Sentul, Bogor pada Januari lalu. Keberadaan rumah ibadah adalah kebutuhan riil masyarakat.

"Pemerintah daerah sebagai pengayom masyarakat seharusnya dapat menjalankan fungsinya dalam membina kerukunan antarumat beragama, salah satunya dengan memfasilitasi pendirian rumah ibadah," ucap dia. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

PGI juga meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak membiarkan kasus-kasus seperti ini berulang tanpa tindakan hukum yang tegas dan transparan. 

Menurut Henrek, sikap pembiaran akan berakibat pada pudarnya wibawa negara, berkembangnya rasa tidak percaya, serta terakumulasinya gesekan di tingkat akar rumput yang berpotensi menjadi konflik terbuka. 

Apalagi, lanjut dia, Indonesia tengah memasuki tahun politik dengan ancaman rawan politik identitas. Terakhir, Henrek mengimbau kepada para pelayan dan jemaat gereja yang mengalami pembubaran paksa untuk tetap teguh dalam iman.

"Tetap mengikuti peraturan yang berlaku untuk izin pendirian rumah ibadah serta terus menjalin persaudaraan sesama anak bangsa di mana saudara berada," terang Henrek. 

Pilihan Editor: Setara Institute Desak Pemerintah Cabut Aturan tentang Izin Rumah Ibadah

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Satgas Operasi Damai Cartenz Akhiri Penegakan Hukum di Paniai, Warga yang Mengungsi Aman

6 menit lalu

 Kabag Humas Operasi Satgas Damai Cartenz 2024 AKBP Bayu Suseno. Dok: Satgas Damai Cartenz.
Satgas Operasi Damai Cartenz Akhiri Penegakan Hukum di Paniai, Warga yang Mengungsi Aman

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan saat timnya meninggalkan Paniai, masyarakat yang mengungsi dalam kondisi aman.


Jokowi Minta Riset Kratom Dilanjutkan hingga Ada Standarisasi untuk Ekspor

9 menit lalu

Warga memetik daun kratom atau daun purik saat panen di perkarangan rumahnya di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Sabtu, 10 Februari 2024. Tanaman kratom (mitragyna speciosa) yang merupakan bahan baku minuman sejenis jamu khas Kabupaten Kapuas Hulu tersebut dijual warga setempat dalam bentuk daun mentah/basah seharga Rp2.500 - Rp3.000 per kilogram, dan remahan atau cacahan seharga Rp12 ribu per kilogram. ANTARA FOTO/Jessica Wuysang
Jokowi Minta Riset Kratom Dilanjutkan hingga Ada Standarisasi untuk Ekspor

Kratom disebu mengandung substansi sedatif dalam kadar tertentu. Pemerintah meminta BRIN untuk mengetahui seberapa besar kadar bahayanya.


Sidang Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan, SYL Kembali Bawa Nama Presiden Jokowi dan Wapres

1 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi mahkota yakni mantan Sekjen?Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Sidang Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan, SYL Kembali Bawa Nama Presiden Jokowi dan Wapres

Sidang kali ini, tidak hanya Jokowi, nama Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin pun disebut oleh SYL.


Seloroh Warga Kampung Nelayan Tambak Lorok yang Memilih Bertahan Meski Dihantam Rob dan Abrasi

1 jam lalu

Ketua RW 16 Kampung Nelayan Tambak Lorok, Slamet Riyadi, menunjukkan tanggul laut Semarang tahap II yang dibangun di belakang kampungnya, Selasa, 18 Juni 2024. Senin kemarin, Presiden Jokowi meninjau proyek ini dan mengatakan pembangunan tanggul laut tersebut akan selesai pada Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu.
Seloroh Warga Kampung Nelayan Tambak Lorok yang Memilih Bertahan Meski Dihantam Rob dan Abrasi

Kementerian PUPR membangun dua kolam retensi atau kolam penampungan seluas 8 hektare dan 12 hektare untuk mengatasi rob.


Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Kratom, Tanaman yang Disebut Mengandung Narkotika

3 jam lalu

Daun Kratom atau Mitragyna Speciosa. Kredit: Wikipedia
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Kratom, Tanaman yang Disebut Mengandung Narkotika

Moeldoko mengatakan masih ada perbedaan dari temuan BNN dan BRIN soal kratom.


Respons Bobby Nasution Saat Golkar Sodorkan Kadernya Jadi Bakal Cawagub di Pilkada Sumut

3 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan surat dukungan kepada Bobby Nasution untuk maju pilihan Gubernur Sumatra Utara di komplek perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Respons Bobby Nasution Saat Golkar Sodorkan Kadernya Jadi Bakal Cawagub di Pilkada Sumut

Golkar menyodorkan dua nama kadernya sebagai bakal cawagub pendamping Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024. Apa respons menantu Jokowi itu?


Pelaku Judi Online Dapat Bansos? Ini Kata Pengamat sampai Presiden Jokowi

4 jam lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Pelaku Judi Online Dapat Bansos? Ini Kata Pengamat sampai Presiden Jokowi

Banyak pihak melihat pemberian bansos untuk pelaku judi online sangat merugikan masyarakat miskin yang tidak terlibat taruhan daring.


Sejak Jokowi Bolehkan Ormas Keagamaan Kelola Izin Tambang, Sejauh Ini PBNU yang Berminat

6 jam lalu

Tambang batubara Darma Henwa.
Sejak Jokowi Bolehkan Ormas Keagamaan Kelola Izin Tambang, Sejauh Ini PBNU yang Berminat

Sejak ormas keagamaan dibolehkan Jokowi untuk mengelola izin tambang, baru PBNU yang menyatakan minat. Kenapa?


Romo Magnis Sebut Demokrasi Habis Jika Tak ada Partai Oposisi

6 jam lalu

Profesor Filsafat STF Driyarkara Franz Magnis-Suseno menjadi saksi ahli saat sidang lanjutan sengketa hasil pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli yang dihadirkan oleh pemohon Tim Hukum pasangan Ganjar-Mahfud. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Romo Magnis Sebut Demokrasi Habis Jika Tak ada Partai Oposisi

Romo Magnis khawatir, jika pemerintahan saat ini didukung oleh hampir semua partai maka lembaga eksekutif dapat berbuat seenaknya.


Pemerintah akan Bagikan 75 Ribu Pompa Air, Jokowi: Antisipasi Kemarau Panjang

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman meninjau pompa air untuk pengairan sawah di Tumpukan, Karangdowo, Klaten, Jawa Tengah, Rabu 19 Juni 2024. Dalam kunjungan kerjanya, Presiden memastikan fungsi pompa air bantuan dari Kementan untuk pengairan sawah berfungsi dengan baik sehingga dapat mengantisipasi kesulitan air saat musim kemarau. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Pemerintah akan Bagikan 75 Ribu Pompa Air, Jokowi: Antisipasi Kemarau Panjang

Presiden Jokowi menyebut pemerintah bakal membagikan 75 ribu unit pompa air ke seluruh wilayah Indonesia. Antisipasi kemarau panjang.