Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setara Institute Desak Pemerintah Cabut Aturan tentang Izin Rumah Ibadah

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Halili - Direktur Riset Setara Institute
Halili - Direktur Riset Setara Institute
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setara Institute mendesak pemerintah pusat mencabut peraturan mengenai syarat administratif pembangunan rumah ibadah.

Setara meyakini penghapusan syarat administratif mengenai dukungan dari jemaah dalam pendirian rumah ibadah akan mengurangi terjadinya aksi intoleransi mengenai pembangunan rumah ibadah.

“Pemerintah perlu melakukan langkah progresif untuk membuktikan komitmen dalam menegakkan jaminan hak konstitusional warga negara,” kata Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan, Rabu, 22 Februari 2023.

Halili mengatakan aturan administratif yang dimaksud termuat dalam Peraturan Bersama 2 Menteri Nomor 98 tahun 2006. Salah aturan itu adalah mengenai adanya syarat dukungan dari 90 orang jemaah dan 60 orang di luar jemaah dalam pendirian rumah ibadah di suatu wilayah.

Terbaru, aturan ini telah menyebabkan tindakan intoleransi terhadap jemaah Gereja Jemaah Kristen Kemah Daud, di Rajabasa, Bandar Lampung.

Ketua RT setempat bersama sejumlah warga memaksa membubarkan ibadah yang sedang berlangsung di gereja tersebut pada Ahad, 18 Februari 2023.

Warga beralasan pembangunan gereja tersebut belum memenuhi syarat yang ada di dalam keputusan dua menteri tersebut, yakni dukungan dari warga nonjemaah.

Sementara pihak gereja mengatakan kesulitan mendapatkan dukungan tersebut. Sebelumnya, pengurus gereja sebenarnya telah mendapatkan dukungan dari warga setempat, namun dukungan itu dicabut begitu berganti kepemimpinan.

Halili mengatakan Setara mengapresiasi pihak Polresta Bandar Lampung yang memberikan jaminan izin sementara selama dua tahun kepada jemaah sembari mengurus perizinan rumah ibadah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia menganggap langkah ini bisa dicontoh sebagai cara penyelesaian sementara terhadap kasus penolakan keberadaan rumah ibadah yang jumlahnya diperkirakan jauh lebih banyak dari yang terpantau media.

Dia mengatakan pada awal tahun ini saja sedikitnya sudah terjadi empat kali pelarangan terhadap kegiatan keagamaan di sejumlah wilayah Indonesia. Pada akhir Januari kemarin, terjadi aksi pencegatan terhadap jemaah Ahmadiyah oleh Forkopimda Sintang, Kalimantan Timur.

Lalu, pada awal Februari ini juga terjadi pembubaran ibadah yang dialami jemaah Gereja Pantekosta di Indonesia Metland Cileungsi, Bogor. Lalu terjadi pelarangan beribadah Gereja Protestan Injili Nusantara (GPIN) Filadelfia Bandar Lampung pada 5 Februari 2023 dan pelarangan pembangunan sarana peribadatan Ahmadiyah di Parakansalak berdasarkan kesepakatan Bupati dan Forkopimda Sukabumi.

Halili mengatakan untuk menghindari peristiwa diskrimintaif ini terjadi pemerintah pusat perlu melakukan sejumlah tindakan. Mehurut dia, pemerintah perlu menggeser paradigma pengaturan peribadatan dan pendirian rumah ibadah dari pembatasan ke fasilitasi.

Dia mendesak pemerintah untuk juga memperluas peran Forum Kerukunan Umat Beragama dengan fungsi-fungsi kampanye toleransi, penyediaan ruang-ruang perjumpaan lintas agama, serta mitigasi dan resolusi konflik.

Halili berujar Setara juga mendesak agar pemerintah pusat menarik perizinan pendirian tempat ibadah atau rumah ibadah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pemerintah perlu menyederhanakan mekanisme di Kementerian Agama, sebab urusan agama merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat dan tidak didesentralisasikan sebagai urusan pemerintahan daerah.

Pilihan Editor: PGI Kecam Aksi Pelarangan Ibadah di Gereja Bandar Lampung

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Menikmati Indahnya Temiangan Hill, Negeri di Atas Awan di Lampung

3 hari lalu

Suasana keindahan di objek wisata Temiangan Hill Lampung Barat. ANTARA/Riadi Gunawan
Menikmati Indahnya Temiangan Hill, Negeri di Atas Awan di Lampung

Kawasan wisata di Lampung itu disebut "negeri di atas awan" karena pemandangannya.


78 Tahun Pancasila, SETARA Institute Catat Intoleransi Remaja SMA Meningkat

8 hari lalu

Ilustrasi tawuran/perkelahian pelajar/kekerasan di sekolah. Shutterstock
78 Tahun Pancasila, SETARA Institute Catat Intoleransi Remaja SMA Meningkat

Pancasila sering dikalahkan dalam berbagai kasus intoleransi dan secara umum pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB).


Pemilu 2024, Bawaslu Lampung Temukan Bacaleg Ganda

8 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Pemilu 2024, Bawaslu Lampung Temukan Bacaleg Ganda

Bawaslu Lampung menyatakan Bacaleg ganda tak akan lolos menjadi Caleg pada Pemilu 2024 jika tak memilih salah satu partai politik atau satu dapil.


PGI Menyayangkan Pembubaran Paksa Ibadah Gereja Masih Terjadi Setelah Jokowi Kritisi Larangan Ini

10 hari lalu

Umat Kristiani mengikuti ibadah Jumat Agung di Gereja Santa Clara, Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 7 April 2023. Peringatan Jumat Agung merupakan rangkaian pekan suci Paskah yang dilaksanakan selama tiga hari (jumat-minggu), dengan mengenang prosesi Kematian, Kebangkitan dan Paskah Yesus Kristus. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
PGI Menyayangkan Pembubaran Paksa Ibadah Gereja Masih Terjadi Setelah Jokowi Kritisi Larangan Ini

PGI menyayangkan pembubaran paksa ibadah di sejumlah gereja masih terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.


Terpopuler: Kejagung Sita Mobil Land Rover Johnny Plate, Harta Kekayaan Perry Warjiyo

16 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate memberikan keterangan pers usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 14 Februari 2023. Menkominfo Johnny G Plate menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 9 jam terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo 2020-2022. Dalam keterangannya Johnny menyatakan siap diperiksa lagi jika dipanggil penyidik. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Terpopuler: Kejagung Sita Mobil Land Rover Johnny Plate, Harta Kekayaan Perry Warjiyo

Kejagung menyita satu unit mobil Land Rover Type R milik Menkominfo Johnny Plate yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS Bakti.


Pemerintah Pusat Ambil Alih Perbaikan Jalan di Lampung Dihujani Kritik, PUPR: Ini Keadaan Extra Ordinary

16 hari lalu

Rombongan mobil Presiden Joko Widodo atau Jokowi melintasi jalanan rusak saat kunjungan kerja di Jalan Terusan Ryacudu, Lampung Selatan, Lampung, Jumat, 5 Mei 2023.  Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pemerintah Pusat Ambil Alih Perbaikan Jalan di Lampung Dihujani Kritik, PUPR: Ini Keadaan Extra Ordinary

Kementerian PUPR buka suara soal kritik terhadap kebijakan ambil alih perbaikan jalan di Lampung oleh pemerintah pusat.


Tak Hanya di Lampung, PUPR Bakal Ambil Alih Perbaikan Jalan di Daerah Lain: Anggarannya Rp 32 Triliun

16 hari lalu

Pengendara mobil melintas di antara jalan berlubang yang tergenang air di jalan terusan Ryacudu Jati Agung, Lampung Selatan Lampung, Rabu, 3 Mei 2023. Sejumlah titik jalur akses menuju Kota Baru Lampung, mengalami kerusakan sehingga membahayakan kesalamatan pengendara yang nelintas jalur tersebut. ANTARA/Ardiansyah.
Tak Hanya di Lampung, PUPR Bakal Ambil Alih Perbaikan Jalan di Daerah Lain: Anggarannya Rp 32 Triliun

Kementerian PUPR buka suara soal ambil alih perbaikan jalan di Lampung oleh pemerintah pusat.


Banyak Jalan Rusak, Pengamat Sebut Ada Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur

18 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengecek ruas Jalan Gunting Saga, Kabupaten Labuanbatu Utara, Sumatera Utara, yang rusak. Rabu, 17 Mei 2023. Setneg/Agus Suparto
Banyak Jalan Rusak, Pengamat Sebut Ada Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur

Andai ada anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan, kerap anggaran itu dikorupsi oleh oknum kepala daerah.


Anies Baswedan Kritik Pemerintah Pusat Sering Ambil Alih Proyek di Daerah

18 hari lalu

Bakal calon presiden Anies Baswedan menyapa pendukungnya usai menyampaikan pidato dalam Temu Kebangsaan Relawan Anies di Tenis Indoor Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Ahad, 21 Mei 2023. Kegiatan yang dihadiri ribuan relawan dari kalangan partai maupun nonpartai tersebut bertujuan mendukung pemenangan Anies sebagai Presiden Indonesia periode 2024-2029. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Anies Baswedan Kritik Pemerintah Pusat Sering Ambil Alih Proyek di Daerah

Anies Baswedan mengkritik langkah pemerintah pusat yang kerap mengambil alih proyek di daerah seperti perbaikan jalan.


Mendag Zulkifli Hasan Hadiri Peresmian Pabrik TO ME Coffee

21 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Hadiri Peresmian Pabrik TO ME Coffee

Kemendag melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri akan turut mempromosikan secara lebih luas dan memberikan bantuan alat produksi untuk meningkatkan produksi kopi To Me Coffee.