Koalisi Sipil Gelar Aksi Teatrikal di Depan KPU, Kritik soal PKPU yang Dinilai Problematik

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Kawal Pemilu Berintegritas menggelar aksi teatrikal di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), hari ini Ahad 28 Mei 2023. Aksi ini menunjukkan sosok pria memakai topeng mirip wajah Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang memberikan kalung bunga kepada sejumlah orang bertopeng tikus alias koruptor dan seakan-akan menyambut mereka.

Koordinator koalisi sekaligus peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyebut aksi ini ingin menyoroti sejumlah Peraturan KPU yang dinilai problematik. Misalnya, kata dia, regulasi KPU Nomor 10 Tahun 2023 yang seakan memberikan karpet merah pada pelaku korupsi untuk maju sebagai anggota legislatif.

“Kami lihat di dalam aturan itu banyak sekali problemnya, mulai dari KPU memberikan karpet merah kepada pelaku korupsi, kemudian ada juga permasalahan keterwakilan perempuan, juga saat KPU menghapus ketentuan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN),” kata Kurnia di depan Kantor KPU, Ahad, 28 Mei 2023.

Adapun sejumlah orang yang bertopeng tikus itu mengenakan rompi oranye khas tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kurnia menjelaskan, pemeran Hasyim seakan menyambut para koruptor nyaleg dengan memberikan kalung bunga.

Aturan yang dimuat dalam PKPU 10 tahun 2023 menyebutkan salah satu syarat bakal calon adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan inkrah karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kecuali, terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik.

“Bagi kami, kebijakan itu adalah kebijakan mempermudah dan memberikan kemudahan bagi mantan pelaku korupsi untuk maju ke kancah politik” kata dia.

Sebelumnya, Kurnia sempat menyatakan keberatannya terhadap Hasyim atas informasi sesat yang disebarkan. Hasyim mengutip putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 untuk membenarkan Peraturan KPU ihwal bekas napi korupsi yang diperbolehkan mendaftar sebagai anggota DPR, DPRD, maupun DPD RI tanpa melewati masa jeda 5 tahun.

Kurnia mengatakan ke depannya para terdakwa korupsi bakal berharap kepada majelis hakim agar dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik. “Sebab, ia tidak harus menunggu masa jeda waktu lima tahun sebagaimana dimandatkan putusan MK. Bukankah itu menunjukkan logika yang bengkok?” kata Kurnia dalam keterangannya, Kamis, 25 Mei 2023.

Dia menjelaskan, amar putusan MK menyebut masa jeda waktu 5 tahun harus dilewati mantan terpidana, tanpa pengecualian perhitungan pidana tambahan pencabutan hak politik. Oleh sebab itu, ia mengatakan aturan KPU itu sudah jelas-jelas melanggar putusan MK. 

Di sisi lain, ia menduga KPU memang berniat mengakomodir rombongan mantan napi korupsi kembali melenggang di wilayah politik melalui Pemilihan Umum 2024 mendatang. 

“Jika dalam waktu dekat KPU tidak mau merevisi ketentuan itu, maka ICW bersama dengan Perludem serta organisasi masyarakat sipil lainnya akan segera mengajukan uji materi PKPU 10/2023 dan PKPU 11/2023 ke Mahkamah Agung,” kata Kurnia.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyatakan telah membaca pertimbangan hakim dalam putusan MK. Menurut dia, jika seseorang dipidana berdasarkan putusan inkrah dan dikenai tambahan berupa pencabutan hak politik, maka pemberlakuan jeda 5 tahun tidak berlaku.

“Karena sudah dibebani sanksi berupa dicabut hak politiknya,” kata Hasyim di Kantor KPU, Rabu, 24 Mei 2023.

Pilihan Editor: Mantan Napi Kasus Korupsi Boleh Daftar Caleg di Pemilu 2024?