Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Plt Ketum PPP Mardiono Tidak Ikut Nyaleg: Saya Mengurus Indonesia secara Nasional

Reporter

image-gnews
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengenakan jas PPP kepada perwakilan kader binaan Jenderal (Purn) Wiranto  dalam acara silaturahim dan halalbihalal di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin, 1 Mei 2023. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengenakan jas PPP kepada perwakilan kader binaan Jenderal (Purn) Wiranto dalam acara silaturahim dan halalbihalal di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin, 1 Mei 2023. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Pelaksana tugas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono  menegaskan dirinya tidak ikut terdaftar sebagai bacaleg PPP DPR RI. Menurut Mardiono, tugasnya saat ini mengurus Indonesia.

"Saya diputuskan oleh para pengurus harian agar saya bisa mengurus indonesia, mengurus secara nasional," katanya saat ditemui usai konferensi pers di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat, 12 Mei 2023. 

Maardiono berujar, dengan jabatan sebagai pengurus harian, aktivitasnya mengontrol supaya bacaleg PPP terus bekerja. "Maka saya diputuskan, saya tidak mencalonkan," ucapnya lagi. 

Kendati demikian, kata Mardiono, dia tak menutup kemungkinan menempuh jalan untuk jadi bacaleg DPR RI jika memang dibutuhkan untuk mengisi posisi tersebut. "Misalnya, ya, keadaan yang memerlukan, ya tentu saya punya berkewajiban sebagai panggilan partai ini, tentu saya akan turun," ungkap Mardiono. 

PPP telah mengajukan daftar bacaleg DPR ke KPU RI, pada Jumat siang. Mardiono mengumumkan bahwa ada 580 bacaleg dengan sebaran 84 dapil di seluruh Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Pada kesempatan ini saya langsung mendaftarkan para bakal calon anggota legislatif di seluruh Indonesia 38 provinsi dari Aceh hingga ke Papua. Alhamdulillah dari 580 calon seluruhnya," ucap dia.

Menurut Mardiono, sebanyak 580 bacaleg yang disiapkan PPP. Semuanya diseleksi sesuai tahapan dan mekanisme PPP. "Semuanya telah lengkap kami serahkan kepada KPU," kata dia. 

Sedangkan untuk komposisi affirmasi keterwakilan perempuan kata Mardiono, pihaknya berusaha penuhi syarat tersebut. Mardiono mengaku PPP melakukan pembulatan ke atas."Semua kita penuhi. Jadi 35 persen calon yang kita kirim jumlahnya 580, itu 35 persen adalah kaum wanita," ucap Mardiono yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu.

Pilihan Editor:  PPP Daftarkan Bacalegnya ke KPU Sambil Gowesan Siang Ini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

3 jam lalu

Ilustrasi Polri. Istimewa
Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.


DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

4 jam lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.


Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

12 jam lalu

Koalisi NasDem-Gerindra Karawang mengusung petahana pada Pilkada serentak 2024. ANTARA/Ali Khumaini
Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.


Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

13 jam lalu

Mahasiwa Universitas Riau (Unri) kenakan almamater biru laut lakukan aksi unjuk rasa mengenai uang kuliah tunggal atau UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di depan Gedung Rektorat Unri pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto: Karunia Putri / TEMPO
Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.


PPP Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak untuk Pilkada Jawa Timur

19 jam lalu

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa. Dok Muslimat NU
PPP Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak untuk Pilkada Jawa Timur

Duet Khofifah-Emil mendapat tiga rekomendasi dari partai untuk maju di Pilkada Jawa Timur 2024.


Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Batasan usia pensiun Polri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003. Berikut ini penjelasan lengkapnya. Foto: Canva
Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.


Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran


3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

Sejumlah wartawan melakukan teatrikal menggunakan miniatur televisi saat aksi unjuk rasa tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran di Depan Gedung DPRD Kota Malang, Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Mei 2024. Wartawan yang tergabung dalam organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di daerah tersebut menggelar aksi untuk menolak pasal-pasal dalam RUU penyiaran yang dinilai berpotensi mengalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?


PPP Persilakan Khofifah Silaturahmi ke DPW, Awiek: Kita Tidak Halangi

1 hari lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP Persilakan Khofifah Silaturahmi ke DPW, Awiek: Kita Tidak Halangi

Khofifah sebelumnya mengklaim dia akan mendapatkan surat rekomendasi dari PPP untuk maju di Pilkada Jawa Timur.


Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Aktivitas pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019. BPJS Kesehatan meluncurkan data sampel yang mewakili seluruh data kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan. Data ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). TEMPO/Tony Hartawan
Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.