TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi diingatkan mantan wakilnya, Jusuf Kalla atau JK, agar tak ikut cawe-cawe dalam urusan calon presiden atau Capres 2024. Jokowi, kata JK, seharusnya mencontoh kepemimpinan Megawati Soekarnoputri serta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY. Maka tidak terlalu melibatkan diri, dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu,” kata JK, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 6 Mei 2023.
Pernyataan itu JK sampaikan menanggapi sikap Jokowi yang tak mengundang Partai NasDem dalam pertemuan Ketua Umum parpol pendukung pemerintah di Istana Negara. Padahal partainya Surya Paloh itu masih jadi bagian dari parpol koalisi. Menurutnya, jika persamuhan itu hendak membicarakan arah pembangunan bangsa, partainya Surya Paloh itu mestinya diundang.
“Kalau bicara pembangunan saja, mestinya NasDem diundang, kan. Tapi berarti ada pembicaraan politik,” kata JK.
Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mendukung sikap Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, pernyataan JK yang meminta Presiden Jokowi tidak cawe-cawe Pilpres 2024 itu sudah tepat. Menurutnya, Jokowi lebih baik fokus menyelesaikan tugas negara yang berat.
“Pak JK negarawan statementnya tepat, Presiden tidak perlu cawe-cawe untuk Pilpres 2024. Cukup fokus menyelesaikan tugas negara yang maha berat,” kata Mardani kepada wartawan, Senin, 8 Mei 2023.
Meski begitu, Mardani memaklumi bila Jokowi memiliki prefensi politik pribadi. Kendati begitu, dia mengingatkan bahwa Presiden merupakan negarawan. Oleh karenanya, pihaknya mendukung JK menegak institusi presiden sebagai negarawan yang netral dan jadi panutan bangsa.
“Pribadi Presiden boleh punya prefensi, tetapi institusi Presiden harus selalu beyond politik harus jadi negarawan. Karena itu, dukung Pak JK tegakkan institusi presiden yang negarawan netral dan jadi guru bangsa,” kata dia.
Partainya Jokowi, PDIP pun membela kadernya itu. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi imbauan JK kepada Jokowi agar presiden tak terlalu ikut campur ihwal capres. Hasto mengatakan keterlibatan presiden menjelang Pemilu juga pernah ditunjukkan para presiden sebelum Jokowi.
Bahkan, kata Hasto, JK juga pernah menjadi Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 yang mana saat itu dirinya masih menjadi wakilnya Jokowi. Meski demikian, Hasto mengakui JK tetap punya hak untuk mengungkapkan pendapat soal keterlibatan presiden di politik.
“Pak JK sekalipun, beliau kan juga menjadi Dewan Pengarah dalam tim kampanye Jokowi-Ma’ruf,” kata Hasto di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2023.
Partai Persatuan Pembangunan atau PPP juga turut membela Jokowi. Senada dengan Hasto, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek juga menyentil balik jK yang meminta Jokowi agar tak terlalu jauh mencampuri urusan Pilpres 2024. Awiek juga mengungkit ketika JK menjadi bagian dari dewan penasihat TKN Jokowi-Ma’ruf di 2019.
“Pak JK tahun 2019 sebagai Wapres sekaligus menjadi dewan penasihat TKN Jokowi-Ma’ruf Amin. Apakah juga dapat dimaknai cawe-cawe untuk penggantinya di posisi Wapres?” kata Awiek kepada wartawan, Senin, 8 Mei 2023.
Tak cuma Jokowi dan JK, Awiek menyebut ketika Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengakhiri masa jabatannya di 2004 dan maju lagi pada periode selanjutnya, sudah barang tentu mengurus urusan pencalonan berikutnya. Awiek menjelaskan pertemuan ketua umum Parpol di Istana Merdeka bukan hal baru.
“Pertemuan ketum parpol koalisi di istana dengan tidak mengajak satu anggota koalisi bukan kali ini saja, di era sebelum Jokowi juga terjadi meskipun dalam konteks berbeda,” kata Awiek.
Sementara itu, Jokowi telah membantah dirinya ikut cawe-cawe dalam urusan capres maupun cawapres saat mengumpulkan enam ketum parpol di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa malam, 2 Mei 2023. Jokowi bahkan tertawa merespons tudingan cawe-cawe ini. “Bukan cawe-cawe, wong itu diskusi aja, kok cawe-cawe,” kata Jokowi usai mengunjungi Mal Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Mei 2023.
Jokowi menegaskan urusan capres cawapres merupakan kewenangan partai dan gabungan partai. Pihaknya mengklaim sudah bolak-balik menyampaikan penegasan ini. Akan tetapi, presiden menilai tidak ada yang salah ketika partai politik mengundang dirinya bertemu, ataupun sebaliknya. Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini menilai tidak ada konstitusi yang dilanggar sama sekali. “Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik,” kata dia.
Pilihan Editor: Jokowi Tak Undang Nasdem ke Istana, JK: Mestinya Contoh Megawati dan SBY
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
