TEMPO.CO, Jakarta - Nama Kota Baru yang terletak di Lampung Selatan menjadi perbincangan usai seorang TikToker bernama Bima Yudho Saputro mengkritiknya di media sosial. Kritik muncul akibat kompleks Kota Baru yang pembangunannya sudah dimulai sejak 2011 tak kunjung rampung sampai sekarang, hingga bangunan yang sudah ada, seperti Kantor Gubernur Lampung hingga masjid besar, menjadi terbengkalai alias mangkrak.
Pada Kamis siang, 27 April 2023, Tempo berusaha mendatangi proyek mangkrak yang lokasinya berjarak sekitar 30 kilometer dari Kota Bandar Lampung itu. Saat melintas di Jalan Terusan Ryacudu, akses utama menuju Kota Baru, jalanan yang awalnya merupakan beton berganti menjadi aspal berlubang dan rusak.
Kondisi jalan rusak tersebut terbentang hingga 13 kilometer menurut perhitungan Goggle Maps. Kondisi jalan yang berlubang cukup dalam, mengakibatkan kendaraan mobil, truk, hingga motor harus ekstra hati-hati saat melintas. Khusus untuk truk yang sarat muatan, harus berhati-hati agar tidak limbung dan terbalik saat melewati jalan berlubang.
Tak cuma berlubang, lokasi jalanan yang diapit perkebunan karet dan sawah itu juga tampak kumuh, karena warga menjadikan beberapa titik pinggir jalan sebagai lokasi pembuangan sampah. Jalanan tersebut juga berdebu tebal akibat aspal sudah hancur dan intensitas kendaraan yang lewat cukup sering.
"Kalau lagi nggak hujan begini masih mending, jalan lubangnya kelihatan jelas. Kalau lagi hujan, ampun-ampunan susahnya buat lewat, jalannya juga jadi berlumpur," kata Rohidin, seorang sopir saat ditemui Tempo di lokasi.
Rohidin mengatakan dia nekat melintasi Jalan Terusan Ryacudu karena merupakan akses alternatif tercepat menuju Desa Gedung Wangi, Lampung Timur. Namun, ia mengaku tak berani melintasi jalan tersebut jika hari sudah malam.
"Nggak ada lampu penerangan sama sekali di sini. Kalau malam juga rawan begal, mending saya ambil jalan muter" kata dia.
Sementara itu, seorang pengendara motor bernama Rahmat juga menceritakan kesulitannya melintasi Jalan Terusan Ryacudu tersebut. Rahmat yang tinggal di Desa Gedung Agung, Lampung Selatan, harus melewati jalan tersebut karena menjadi satu-satunya akses menuju desanya. "Bisa lewat Candipuro, tapi perjalanan jadi lebih jauh dan lebih lama," kata Rahmat.
Ia mengatakan pada tahun 2011 - 2014 atau saat Gubernur Lampung Sjachroedin ZP menjabat, Jalan Terusan Ryacudu terbilang cukup bagus karena dibangun oleh pemerintah provinsi untuk akses menuju Kota Baru. Namun setelah Sjachroedin lengser, proyek Kota Baru tidak diteruskan oleh gubernur setelahnya hingga mangkrak.
Rahmat mendapat kabar pihak kelurahan hingga kecamatan sudah mengajukan perbaikan jalan tersebut ke Pemprov Lampung, namun belum mendapat respons. "Mungkin karena bukan proyek prioritas, jadi kondisi jalannya nggak dijaga," kata Rahmat.
Sekilas soal Kota Baru
Lokasi pembangunan Kota Baru yang berada di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, ini sebenarnya dianggap strategis lantaran dekat dengan jalan tol ruas Bakauheni-Terbanggi Besar (Bakter). Namun, kelanjutan proyek tersebut sampai saat ini masih menyisakan tanda tanya.
Dilansir dari tataruang.atrbpn.go.id, proyek Kota Baru sudah masuk dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Proyek seluas 1.300 hektare tersebut akan dialokasikan sebanyak 350 Ha untuk pusat pemerintahan dan sisanya untuk komersil. Pembangunan Kota Baru itu diperkirakan menelan biaya sekitar Rp1,8 triliun.
Pendanaan pembangunan Kota Baru berasal dari APBD, APBN dan pihak ketiga. Pada 2011, kegiatan fisik pembangunan seperti pembangunan akses jalan masuk, pintu gerbang, perkantoran gubernur dan DPRD, dan jembatan mulai dilakukan. Untuk kegiatan fisik, Pembangunan Kota Baru membutuhkan dana Rp400 miliar. Pembangunan tersebut menganut konsep "Clean and Green City".
Bahkan, Pemprov Lampung kala itu pernah membentuk badan pengelola Kota Baru dalam rangka mempercepat pembangunan Kota Baru, Badan tersebut diketuai Asisten II Sekprov Lampung. Badan tersebut dibentuk secara khusus untuk mengelola pembangunan Kota Baru, mulai perencanaan hingga pengembangan dengan harapan pembangunan bisa dipercepat.
Dilansir dari lampungprov.go.id, pembangunan Kota Baru awalnya ditargetkan selesai pada 2014. Untuk pembangunan kantor gubernur, Pemprov menganggarkan dana sebesar Rp72 miliar, pembangunan gedung DPRD sebesar Rp46 miliar, pembangunan masjid agung sebesar Rp20 miliar, serta balai adat sebesar Rp1,5 miliar.
Namun, mimpi Sjachroeddin untuk membuat Kota Baru menjadi ikon kemajuan Lampung terpaksa terhenti setelah tampuk kepemimpinan berganti pada 2014. Ridho Ficardo yang kala itu memenangkan Pilkada Lampung, memutuskan menghentikan proyek pembangunan Kota Baru. Pemprov menilai proyek mengalami keterbatasan anggaran.
Pemprov kala itu menilai anggaran pembangunan Kota Baru sebaiknya dialihkan untuk infrastruktur jalan, irigasi, pariwisata dan sumber energi. Sampai masa kepemimpinan Ridho berakhir pada 2019 dan digantikan oleh Arinal Djunaidi, kelanjutan pembangunan Kota Baru sampai saat ini belum menemui kejelasan.
M JULNIS FIRMANSYAH
Pilihan Editor: Muhammadiyah Solo Desak Polri Segera Tahan AP Hasanuddin dan Thomas Djamaluddin
