TEMPO.CO, Jakarta - Deretan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjadi pada tiga kasus berbeda dengan kurun waktu yang sangat berdekatan, yakni hanya sekitar delapan hari. Upaya OTT itu lantas dicurigai sebagai upaya pengalihan isu kebocoran dokumen KPK.
Komisi antirasuah pun membantah jika ketiga OTT itu disebut sebagai upaya pengalihan isu. Lantas, apa saja ketiga OTT tersebut? Berikut rangkuman peristiwa yang direkam Tempo selama kurun waktu yang relatif singkat itu.
Bupati Meranti
KPK menangkap Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, dalam OTT pada 6 April 2023. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan penangkapan ini diduga terkait suap penyediaan jasa umrah, seperti dikutip dari Tempo.
Penangkapan ini, kata dia, juga diduga terkait pemotongan uang persediaan dan ganti uang persediaan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemotongan yang dilakukan diduga mencapai 5 sampai 10 persen.
Dalam OTT itu, KPK menangkap juga menangkap Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Bambang Suprianto dan 25 orang lainnya, selain Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil.
DJKA
Selanjutnya, KPK juga melakukan OTT di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api pada 12 April 2023.
KPK telah menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus suap pengadaan rel kereta api DJKA Kemenhub. Suap tersebut berhubungan dengan pengadaan dan perawatan rel kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa bagian tengah, Jawa bagian barat, Jawa-Sumatera tahun anggaran 2018-2022. KPK juga menyita barang bukti berupa uang senilai Rp 5,6 miliar.
Wali Kota Bandung
OTT terakhir dilakukan pada Wali Kota Bandung Yana Mulyana pada 14 April 2023 lalu. Kasus yang menjeratnya diduga terkait suap pembelian Closed Circuit Television (CCTV) dan jaringan Internet di Kota Bandung.
"Diduga terkait suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada Sabtu, 15 April 2023.
Ali mengatakan jika satu dari sembilan orang tersebut adalah Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Yana cs disebut terlibat dalam suap pengadaan CCTV alias kamera keamanan dan jaringan internet pada program Smart City Kota Bandung.
Selanjutnya: KPK bantah OTT untuk alihkan isu kebocoran dokumen
