TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melanjutkan kunjungan kerja hari ketiga di Hannover, Jerman, pada hari ini, Senin, 17 April 2023. Hari ini, Jokowi diagendakan akan mengunjungi pameran Hannover Messe 2023.
"Di sana, Presiden Jokowi didampingi Ibu Iriana bersama Kanselir Jerman Olaf Scholz akan secara resmi membuka Paviliun Indonesia," demikian keterangan tertulis Istana.
Usai membuka Paviliun Indonesia, Jokowi bersama Olaf selanjutnya akan mengunjungi sejumlah stan perusahaan Indonesia yang turut serta dalam pameran tersebut. Selain itu, Jokowi dan Olaf juga akan mengunjungi sejumlah stan perusahaan-perusahaan dari negara lainnya yang juga turut serta dalam salah satu pameran terbesar di dunia tersebut.
Usai melaksanakan peninjauan, Jokowi dan Olaf kemudian akan membuka pertemuan bisnis yang juga diselenggarakan di lokasi Hannover Messe 2023. Setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan, Jokowi dan Iriana akan menuju Bandara Hannover untuk bertolak kembali ke Jakarta pada siang harinya.
Jokowi hadir di Jerman karena Indonesia mendapatkan peran sebagai partner country dalam kegiatan Hannover Messe 2023, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menyatakan pameran industri terbesar di Eropa itu berpeluang besar menarik investor ke Indonesia.
"Kami berharap akan makin banyak investasi dari negara-negara lain, dari Jerman dan negara-negara Eropa khususnya,” kata Usman di Hannover Fairground, Hannover, Jerman, Minggu, 16 April 2023.
Masih pada hari yang sama, Minggu, 16 April 2023, Jokowi juga sudah berpidato dalam upacara pembukaan Hannover Messe 2023 di Hannover Congress Centrum, Hannover, Jerman. Dalam pidatonya, sejumlah isu disampaikan Jokowi salah satunya soal komitmen Indonesia dalam menjaga keberlangsungan lingkungan.
Jokowi mengklaim komitmen ini terlihat dari sejumlah aksi yang telah dilakukan dalam memperbaiki lingkungan. Ia menyebutkan beberapa data seperti laju deforestasi turun signifikan dan terendah 20 tahun terakhir.
"Kebakaran hutan turun 88 persen, rehabilitasi hutan 600 ribu hektare hutan mangrove yang akan selesai direhabilitasi di tahun 2024, terluas di dunia, juga dibangun 30 ribu hektare kawasan industri hijau,” kata Jokowi.
Pernyataan ini disampaikan Jokowi setelah Uni Eropa mengesahkan UU Anti Deforestasi. Beleid ini dikhawatirkan oleh petani sawit Indonesia, bahwa regulasi baru Eropa ini akan mengancam bisnis mereka.
Di samping itu, Jokowi menyebut bahwa Indonesia juga menargetkan 23 persen sumber energi yang dihasilkan berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT) pada 2025. Lalu, Indonesia juga berencana untuk menutup seluruh pembangkit listrik tenaga uap batu bara di tahun 2050.
“Indonesia juga ingin memastikan bahwa transisi energi menghasilkan energi yang terjangkau bagi masyarakat kita,” kata Jokowi.
Berikutnya, Jokowi menyebut Indonesia sangat terbuka untuk investasi dan kerja sama, di antaranya dalam hilirisasi industri dan ekonomi hijau. “Indonesia tidak sedang menutup diri, justru kami sangat terbuka untuk investasi dan kerja sama dalam membangun industri hilir di Indonesia,” ucap Jokowi.
Dalam membangun industri tersebut, Jokowi menilai bahwa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar, terlihat dari proyeksi nilai investasi dalam peta jalan hilirisasi Indonesia yang mencapai US$ 545,3 miliar.
“Sampai tahun 2040 ada 21 komoditas dalam peta jalan hilirisasi yang diproyeksikan mencapai nilai investasi US$ 545,3 billion, ini peluang yang sangat besar, yang saling menguntungkan,” kata Jokowi.
Pernyataan ini pun disampaikan Jokowi setelah memulai program hilirisasi dengan melarang ekspor bijih nikel per 1 Januari 2022. Uni Eropa keberatan dengan program Jokowi dengan membawanya ke World Trade Organization (WTO). Indonesia pun kalah di WTO.
Dalam putusan WTO itu dinyatakan bahwa kebijakan Ekspor dan Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.
Pilihan Editor: Jokowi dan Kanselir Olaf Scholz Sepakat Bentuk Komite Ekonomi RI - Jerman
