TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK agar tidak tercemar politik praktis. Ia menilai KPK baru bisa kerja secara efektif bila bekerja secara independen.
KPK, menurut JK sapaan Jusuf Kalla, ibarat layaknya sebuah masjid. Ia mengatakan sebuah masjid baru bisa memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat bila tidak tercampur politik.
"Saya bilang kan KPK sama dengan masjid. Baru bisa masjid berfungsi kalau betul-betul kalau tidak urusan politik macam-macam," kata JK pada Kamis 13 April 2023 dalam sebuah acara perjanjian kerjasama antara Dewan Masjid Indonesia (DMI) dengan KPK di Jakarta, Kamis 13 April 2023.
Oleh karenanya, Ketua DMI itu meminta agar KPK dijaga dari unsur politik praktis. Ia juga mengharapkan agar terhindar dari politik praktis seperti yang belakangan ini diisukan terjadi di KPK.
"Untuk itu, jangan terjadi suatu pengaruh politik masuk ke situ. Seperti banyak diisukan," ujar Wakil Presiden Republik Indonesia dua periode tersebut.
Selain itu, JK juga menyinggung peran penting Dewan Pengawas KPK. Ia menilai adanya Dewan Pengawas akan meluruskan kerja-kerja KPK jika dinilai sudah mulai keluar jalur dari penegakan hukum.
"Karena itulah, baguslah ada pengawas yang mengawasi. Dan itu adalah mekanisme yang bagus sebenarnya yang harus berjalan," kata JK.
Belakangan ini, KPK diterpa dengan berbagai isu internal yang mencuat kepada publik. Isu tersebut menjadi perbincangan bermula sejak pencopotan Endar Priantoro sebagai direktur penyelidikan.
Pencopotan Endar Priantoro tersebut ditengarai masih berkaitan dengan isu pengusutan kasus Formula E di KPK. Meski begitu, KPK membantah pencopotan tersebut berkaitan dengan penanganan kasus di internal komisi antirasuah.
Setelah viral berita pencopotan Endar, lagi-lagi KPK diterjang isu tak sedap lainnya. Di internet, beredar video yang menunjukkan dugaan pembocoran dokumen hasil penyelidikan kasus korupsi di Kementrian ESDM. Kabarnya, pembocoran tersebut dilakukan oleh salah seorang pimpinan KPK.
Setelah polemik pembocoran dokumen tersebut, kemudian muncul lagi salah seorang pimpinan KPK lain diduga melakukan komunikasi dengan pihak yang sedang berperkara di KPK. Pihak yang diduga berperkara tersebut masih berkaitan dengan penyelidikan kasus korupsi di Kementrian ESDM.
Pilihan Editor: Endar Priantoro Ajukan Keberatan: Ada Penyalahgunaan Wewenang Pimpinan KPK
