Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politikus Golkar Bilang PDIP Mesti Ikut Aturan Main Bila Gabung Koalisi Besar

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto (kiri) bersama Ketua DPP Partai PDIP, Puan Maharani berbincang saat berolahraga jalan santai di Kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu, 8 Oktober 2022. Pertemuan ini merupakan bagian dari silaturahmi dan safari politik Puan yang sebelumnya telah menyambangi Partai NasDem, Gerindra, dan PKB. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto (kiri) bersama Ketua DPP Partai PDIP, Puan Maharani berbincang saat berolahraga jalan santai di Kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu, 8 Oktober 2022. Pertemuan ini merupakan bagian dari silaturahmi dan safari politik Puan yang sebelumnya telah menyambangi Partai NasDem, Gerindra, dan PKB. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan peluang PDIP sangat terbuka bergabung bersama Koalisi Besar. Hanya saja, kata dia, PDIP mesti mengikuti aturan main koalisi.

"Prinsipnya kami terbuka. Hanya saja kami pastikan bahwa kalau terbuka tentu harus ikut dalam aturan main di Koalisi Besar," ucap Ace di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu, 12 April 2023. 

Ace menuturkan hal yang penting dalam Koalisi Besar adalah membangun pemahaman antarpartai di dalamnya. "Terpenting adalah membangun sebuah pemahaman yang sama, dan harus dipahami bahwa koalisi ini ada yang menginisasi," ujarnya.

Pemahaman soal inisiator koalisi ini, kata Ace, untuk menghindari adanya polemik di belakangan hari. "Jangan sampai nanti misalnya koalisi sudah dibangun, tapi belakangan ingin menguasai. Tentu itu yang harus dihindari," kata Ace.

Sebelumnya, dikabarkan Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan partainya tidak memberikan syarat untuk bergabung ke koalisi besar. Dia mengatakan PDIP lebih mengedepankan diskusi soal wacana bergabung ke koalisi tersebut.

Dia mengatakan partainya menginginkan adanya pertemuan lebih dahulu dengan 5 partai yang disebut akan membentuk koalisi gemuk itu. Dalam diskusi itu, kata dia, perlu dibahas tentang arah pembangunan Indonesia untuk 5 tahun ke depan.

"Duduk saja dulu, 5 tahun ke depan mau seperti apa, ayo yang sudah baik dilakukan oleh bapak Presiden Jokowi, kita lanjutkan," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Said berujar, PDIP ingin mengambil inisiatif untuk melakukan silaturahmi dengan 5 partai. "PDIP akan ambil inisiatif untuk tetap melakukan silaturahmi dan akan membentuk kerja sama akbar partai politik," kata dia.

Gagasan koalisi besar pertama kali muncul saat Presiden Joko Widodo mengadakan silaturahmi Ramadan dengan 5 ketua umum partai di Kantor DPP PAN pada 2 April 2023. Lima Ketum partai yang hadir adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto; Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto; Ketum PAN Zulkifli Hasan; Ketum PPP M. Mardiono; dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. 

Hanya PDIP dan Partai Nasdem sebagai parpol pendukung pemerintah yang tidak hadir di acara itu. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum Nasdem Surya Paloh disebut sedang berada di luar negeri sehingga tak bisa hadir.

Seusai pertemuan, muncul wacana untuk menggabungkan 5 partai yang tergabung dalam dua koalisi berbeda itu. Presiden Jokowi menyatakan merestui pembentukan itu. "Saya hanya bilang cocok, terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai,” kata Jokowi.

Pilihan Editor: KPK Tetapkan Lukas Enembe Tersangka Pencucian Uang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

1 menit lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (tengah) menyampaikan keterangan pers sebelum dimulainya sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.


Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

12 jam lalu

Mantan cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mendatangi kediaman pasangannya di pilpres 2024, Anies Baswedan, di Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

Dua kader Golkar ini melamar jadi calon gubernur Banten dan Jakarta lewat PKB. Muhaimin Iskandar sebut belum jamin akan berkoalisi.


Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

13 jam lalu

Suasana sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya


PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

13 jam lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun mengikuti sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.


Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

13 jam lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.


Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

13 jam lalu

Logo PDIP
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini


Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

15 jam lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet


Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

16 jam lalu

Suasana sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.


PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

17 jam lalu

Suasana sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.


Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

17 jam lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.