Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Karier Politik Mahfud MD, Dulu Pernah jadi Anggota DPR Komisi III yang Sekarang Mencecarnya

image-gnews
Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Mahfud Md menyampaikan pemaparan saat menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. Dalam rapat tersebut, Mahfud turut menjelaskan kepada forum agar tidak menggertaknya. Ia menyatakan bisa menggertak balik pihak-pihak yang mempertanyakan kinerjanya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Mahfud Md menyampaikan pemaparan saat menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. Dalam rapat tersebut, Mahfud turut menjelaskan kepada forum agar tidak menggertaknya. Ia menyatakan bisa menggertak balik pihak-pihak yang mempertanyakan kinerjanya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPada 29 Maret 2023, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Indonesia atau Menkopohukam Mahfud MD sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menghadiri rapat dengar pendapat bersama DPR Komisi III.

Rapat ini dilangsungkan untuk adanya dugaan kasus pencucian uang dan transaksi janggal di Kementerian Keuangan sebesar Rp349 triliun yang sebelumnya dilontarkan oleh Mahfud dan menggegerkan publik.

Ketika memberikan pemaparan, Mahfud merespons anggota DPR Komisi III Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan yang menyatakan bahwa peluang adanya ancaman pidana lantaran Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana melaporkan informasi intelijen kepada Mahfud.

Menanggapi pernyataan tersebut, Mahfud menyatakan bahwa dirinya adalah Ketua TPPU sehingga berhak melakukan hal itu. Bahkan, Mahfud MD menantang balik Arteria Dahlan untuk menyatakan hal serupa kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan. Rapat yang berlangsung kala itu pun menjadi panas atas silang pendapat para anggota dengan Mahfud MD.

Karier Politik Mahfud MD

Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H., S.U. yang lahir pada 13 Mei 1957 di Sampang, Madura, Jawa Timur merupakan seorang dosen dan politikus. Ia merupakan lulusan Sarjana Hukum Atur Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) dan Sarjana Sastra Arab, Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia juga melanjutkan pendidikan di Magister Pengetahuan Politik, UGM dan Doktor Pengetahuan Hukum Atur Negara di universitas yang sama. Setelah itu, ia meraih gelar Profesor Hukum Atur Negara di UII.

Melansir law.uii.ac.id, Mahfud MD bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Hukum UII sejak 1984 sampai sekarang. Ia juga pernah bekerja sebagai Pembantu Rektor I UII dari 1994- sampai 2000. Saat memegang jabatan tersebut, ia juga menjadi anggota Panelis dan Asesor, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dari 1997 sampai 1999. Setelah itu, barulah ia terjun dalam dunia politik secara perlahan. 

Pada 1999, Mahfud MD dipilih sebagai Plt. Staf Pakar dan Deputi Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) selama satu tahun. Lalu, ia langsung menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia pada 2000-2001 yang selanjutnya memegang jabatan Menteri Kehakiman pada 2001. Setelah itu, pada 2002, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sampai 2005. Saat menduduki kursi politik, ia juga masih berkarier dalam dunia pendidikan sebagai Rektor Universitas Islam Kadiri dari 2003 sampai 2006, sebagaimana tertulis dalam mkri.id.

Mahfud MD pada 2004-2008 menduduki kursi DPR RI sebagai anggota Komisi III dan Wakil Ketua Badan Legislatif. Ia juga menjadi anggota Tim Konsultan Pakar pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum-HAM Indonesia. Pada 2008-2013, ia memegang jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat ini, ia menjabat sebagai Menkopolhukam dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Pilihan Editor: Mahfud MD Ungkap Kasus Impor Emas Batangan di Ditjen Bea Cukai, Ini Kata Stafsus Sri Mulyani

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sinyal Kuat Koalisi Partai di Pilpres 2024 Bakal Terulang di Pilkada Jakarta

6 menit lalu

Bakal calon presiden Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar menyapa warga saat jalan sehat di Jalan Pahlawan Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu, 15 Oktober 2023. Kegiatan yang diikuti oleh ribuan simpatisan dan kader partai dari Koalisi Perubahan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Umarul Faruq
Sinyal Kuat Koalisi Partai di Pilpres 2024 Bakal Terulang di Pilkada Jakarta

Koalisi partai di Pilpres 2024 ditengarai bakal terulang di Pilkada Jakarta usai Anies mendapatkan dukungan dari DPW PKB Jakarta. Berikut sinyalnya.


Nawawi Pomolango Berharap Harun Masiku Bisa Ditangkap sebelum Masa Jabatannya Berakhir di KPK

1 jam lalu

Plt Ketua KPK Nawawi Pomolango (kanan) dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Juni 2024. Dalam raker tersebut Ketua KPK dan Ketua PPATK meminta penambahan anggaran untuk tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Nawawi Pomolango Berharap Harun Masiku Bisa Ditangkap sebelum Masa Jabatannya Berakhir di KPK

Ketua KPK Nawawi Pomolango berharap Harun Masiku bisa tertangkap sebelum masa jabatannya berakhir pada Desember 2024.


Rapat dengan DPR, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Minta Tambah Anggaran

9 jam lalu

Perwakilan masyarakat suku Awyu Papua dan suku Moi menggelar doa dan ritual adat di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 27 Mei 2024. Mereka menuntut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit untuk melindungi hutan adat di Papua. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Rapat dengan DPR, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Minta Tambah Anggaran

Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) meminta penambahan anggaran untuk tahun 2025. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI yang membidangi hukum di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 13 Mei 2024.


DPR Setujui Usul Kejagung Tambah Anggaran Rp 15,57 Triliun untuk 2025

9 jam lalu

Wakil Jaksa Agung Sunarta saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2022. Rapat tersebut membahas LKPP APBN TA 2021 serta LHP BPK 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Setujui Usul Kejagung Tambah Anggaran Rp 15,57 Triliun untuk 2025

Kejaksaan Agung mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 13 Mei 2024. Dalam rapat tersebut, Kejaksaan Agung meminta tambahan anggaran untuk tahun 2025.


Usung Anies di Pilkada DKI, PKB Jakarta Jalin Komunikasi dengan PDIP dan PKS

10 jam lalu

Anies Baswedan resmi menerima surat rekomendasi untuk maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2024 dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kantor DPW PKB, Jakarta Timur, Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Usung Anies di Pilkada DKI, PKB Jakarta Jalin Komunikasi dengan PDIP dan PKS

Kendati membuka peluang bagi Kaesang, kata dia, DPW PKB Jakarta memastikan komunikasi dengan partai lain tetap berjalan, yaitu PDIP dan PKS.


Bappenas Minta Tambah Anggaran Rp 804,47 Miliar untuk Gaji Pegawai Baru

11 jam lalu

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, saat ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di kompleks Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Juni 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Bappenas Minta Tambah Anggaran Rp 804,47 Miliar untuk Gaji Pegawai Baru

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan tambahan anggaran dalam pagu 2025 sebesar Rp 804,47 miliar untuk gaji pegawai baru tahun 2025


KPK Jawab Soal Dugaan Asisten Hasto Kristiyanto Dibentak Penyidik: Nanti Diuji

12 jam lalu

Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menghadirkan dua karyawan PT. Amarta Karya (Persero), Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga (kanan), resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. PT. Amarta Karya (Persero) merupakan anak perusahan Badan Usaha Milik Negara. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Jawab Soal Dugaan Asisten Hasto Kristiyanto Dibentak Penyidik: Nanti Diuji

Direktur Penyidikan KPK menyebuutkan aduan soal penyidik bentak asisten Hasto Kristiyanto akan diuji beberapa pihak.


Budi Arie Bilang Kemungkinan Jokowi Reshuffle Menteri PDIP Terbuka

13 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, saat ditemui di agenda Google AI menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Budi Arie Bilang Kemungkinan Jokowi Reshuffle Menteri PDIP Terbuka

Menteri Komunikasi menyoroti keperluan pergantian menteri di tengah sinkronisasi pemerintahan Jokowi dan Prabowo.


Alasan Nadiem Minta Anggaran Kemendikbud Tambah Rp 25 Triliun

15 jam lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Nadiem Minta Anggaran Kemendikbud Tambah Rp 25 Triliun

Nadiem menyampaikan usulan penambahan anggaran itu dalam rapat dengan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan.


Komnas HAM Ajukan Tambah Anggaran Rp 37,15 Miliar pada 2025, Termasuk untuk Kawal Pembangunan IKN

15 jam lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Komnas HAM Ajukan Tambah Anggaran Rp 37,15 Miliar pada 2025, Termasuk untuk Kawal Pembangunan IKN

Komnas HAM memiliki sejumlah strategi dalam mengawal pembangunan IKN.