TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi ogah mengomentari temuan transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Kasus ini memicu perbedaan data antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md.
"Ditanyakan ke Bu Menkeu dan Pak Mahfud," dalam keterangan pers usai peresmian KEK Lido di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 31 Maret 2023.
Sebelumnya, Mahfud sudah memberi penjelasan ke DPR soal transaksi janggal ini. Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap mengaku penjelasan Mahfud membuat kasus dugaan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan menjadi terang benderang.
Kendati demikian, data yang dipaparkan Mahfud berbeda dengan data Sri Mulyani. Oleh sebab itu, Mulfachri menganggap saat ini anggota Dewan maupun publik dihadapkan pada dua fakta yang berbeda. Perbedaan ini, kata dia, juga sangat besar sehingga perlu penjelasan lebih mendalam.
"Kalau saya didaulat untuk memilih mana yang lebih valid di antara keduanya, saya kira saya berpegang pada Pak Mahfud," kata Mulfachri dalam forum rapat bersama Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Rabu, 29 Maret 2023.
Mulfachri berujar Mahfud merupakan Ketua Komite TPPU. Di sisi lain, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavanda merupakan Sekretaris Komite TPPU. Sehingga, kata Mulfachri, Mahfud dan Ivan merupakan pejabat paling kompeten yang memaparkan masalah ini. "PPATK punya kewenangan untuk menyelisik indikasi TPPU," kata dia.
Selain itu, sebagai Ketua Komite TPPU, Mulfachri menyebut bahwa Mahfud pasti mendapatkan laporan langsung dari PPATK. Mahfud, kata dia, juga merupakan profesor hukum. Kendati demikian, demi membuat kasus ini terang, Mulfachri mengusulkan agar DPR membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut perkara ini.
"Saya dorong ini selesaikan lewat pansus atau angket atau apa pun yang bisa membuat DPR melihat lebih dalam masalah ini,” kata Mulfachri.
Sorotan terhadap perbedaan data antara Mahfud dengan Sri Mulyani juga dilontarkan oleh anggota DPR Fraksi Partai NasDem Taufik Basari. Adapun data ini berhubungan dengan dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.
"Ini sangat mengejutkan karena saya kemarin ikuti betul paparan Bu Sri Mulyani. Ternyata totally different. Beda betul,” kata Taufik dalam forum rapat, Rabu, 29 Maret 2023.
Oleh sebab itu, Taufik menyatakan ada salah satu data yang salah. Demi menerangkan perkara ini, Taufik mengusulkan agar panitia khusus (pansus) dibentuk."Ini clear ada dua data yang berbeda, satu data pasti salah. Karena kita sama-sama cari kebenaran, kita pansuskan. Apa yang terjadi? Kenapa ada data yang salah?,” kata dia.
