Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komisi Informasi Pusat Persiapkan Peringatan Hari Keterbukaan Informasi di Riau

Reporter

image-gnews
D menutup acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik KIP.
D menutup acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik KIP.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro mengatakan menyiapkan kegiatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional yang diperingati setiap 30 April menjadi 4 Mei 2023. Peringatan Hari Keterbukaan informasi tahun ini, menurut Donny, menjadi atensi bersama di tengah ramainya perhatian publik soal tranparansi. 

"Dilaksanakan di Labersa, Riau, tanggal 4 Mei. Sebenarnya 30 April sesuai UU IKP, karena tanggal 30 April masih momen Lebaran, makanya 4 Mei," ujarnya di Jakarta, Selasa, 28 Maret 2023. 

Donny berujar tema kegiatan dari peringatan Hari Keterbukaan Nasional tahun ini seputar keterbukaan informasi publik dalam rangka mendukung pemilu jujur, adil, dan damai untuk penyelenggaraan pemilu yang damai. "Apalagi menjelang pemilu, pemilu damai jurdil itu kan yang transparan," ucap Donny.

Untuk mendukung terciptanya pemilu tranparan, Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) sebagai instansi negara nonstruktural juga mesti punya akuntabilitas pertanggungjawaban atas terlaksananya pemilu itu. 

"Jangan asal sebagai lembaga nonstruktural hanya menjalankan tugas pemilu. Tidak bisa begitu, digitalisasinya harus bagus, ada sipol (sistem informasi partai politik) misalnya. KIP juga melihat sipol itu bisa enggak diakses orang," kata dia. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tak hanya itu, Donny juga membeberkan mengapa peringatan Hari Keterbukaan Nasional tahun ini mesti menjadi sorotan. Yaitu karena saat ini transparansi banyak aparatur sipil negara yang tidak transparan. "Tidak melaporkan LHKPN misalnya," tutur Donny.

Donny telah menyusun serangkai acara menyambut Hari Keterbukaan Informasi, di antaranya pemberian Anugrah Tinarbuka pada lima bupati atau wali kota, lima satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan lima penyelenggara pemilu tingkat provinsi.

Menurut Donny agenda tahunan  ini telah disiapkan sejak dua bulan belakangan, bekerjasama dengan Penjabat Bupati Kampar, Kamsol. KIP juga berkoordonasi dengan Gubernur Riau, Syamsuar mengingat kegiatan ini akan dilakukan di daerah Kampar, Riau. 

Pilihan Editor: Dinilai Paling Informatif, Kementan Raih Penghargaan dari KIP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

AS Tuduh Rusia Sebarkan Video Hoaks Soal Pemilu AS

3 hari lalu

Kamala Harris dan Donald Trump. FOTO/Erin Schaff/Pool via REUTERS dan REUTERS/Mike Segar
AS Tuduh Rusia Sebarkan Video Hoaks Soal Pemilu AS

Rusia dituduh menyebarkan video hoaks tentang imigran Haiti yang ikut memilih di pemilu AS.


Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

4 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

Saleh menilai, adanya KPU ini hanya menghabiskan uang negara. Padahal, menurut dia KPU hanya bekerja selama dua tahun saja.


Pelatihan P3PD Bikin Desa Sintuwulemba Berani Transparan Soal Belanja Desa

4 hari lalu

Kepala Desa Sintuwulemba, Poso, Sulawesi Tengah, Arif Pokan. Dok. Kemendagri
Pelatihan P3PD Bikin Desa Sintuwulemba Berani Transparan Soal Belanja Desa

Tentang keterbukaan informasi dan transparansi, digitalisasi menjadi penting menjadi tolak ukur yang pertama dalam keberhasilan pemerintahan


Mau Evaluasi Pemilu, Komisi II DPR Pertimbangkan Revisi 3 UU Politik

5 hari lalu

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat memimpin rapat kerja dengan Menteri ATR/Kepala BPN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Mau Evaluasi Pemilu, Komisi II DPR Pertimbangkan Revisi 3 UU Politik

Komisi II DPR akan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu melalui revisi terhadap paket UU terkait politik.


Jepang Diselimuti Ketidakpastian Usai Pemilu

7 hari lalu

Shigeru Ishiba. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Pool
Jepang Diselimuti Ketidakpastian Usai Pemilu

Ketidakpastian kondisi pemerintahan di Jepang telah membuat mata uang yen berada dilevel terendah dalam tiga bulan.


CSIS Khawatir DPR Tambah Anggota di Pemilu 2029 Imbas Kabinet Gemuk Prabowo

11 hari lalu

Peneliti CSIS Arya Fernandez TEMPO/Dewi Nurita
CSIS Khawatir DPR Tambah Anggota di Pemilu 2029 Imbas Kabinet Gemuk Prabowo

CSIS menjelaskan kemungkinan DPR menambah jumlah anggota imbas besarnya jumlah kementerian di kabinet Prabowo.


Inovasi Kota Tangerang Selatan Demi Keterbukaan Informasi Publik, Termasuk untuk Difabel

11 hari lalu

Penjabat Sementara Wali Kota Tangerang Selatan Tabrani memaparkan komitmen, dan inovasi di hadapan Komisi Informasi Banten dalam penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik se-Provinsi Banten, pada Kamis, 24 Oktober 2024. Dok. Pemkab Tangerang Selatan
Inovasi Kota Tangerang Selatan Demi Keterbukaan Informasi Publik, Termasuk untuk Difabel

Penjabat Sementara Wali Kota Tangerang Selatan, Tabrani memaparkan apa saja inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat.


Prabowo Ngeluh soal Anggaran Bocor, Ekonom: Kurang Transparansi dan Akuntabilitas

15 hari lalu

Prabowo Ngeluh soal Anggaran Bocor, Ekonom: Kurang Transparansi dan Akuntabilitas

Kebocoran anggaran dan penyelewengan aset negara karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah


Tiga Pilar Pertanggungjawaban APBN: Kredibel, Transparan, dan Akuntabel

16 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 yang sekaligus menandai pertama kalinya raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk LKPP diperoleh dari BPK di Istana Negara, Selasa, 20 September 2016. Dok. Kemenkeu
Tiga Pilar Pertanggungjawaban APBN: Kredibel, Transparan, dan Akuntabel

Dalam satu dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).


Cak Imin Masuk Bursa Menteri Prabowo, Apa Tanggapan Anies Baswedan?

17 hari lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Cak Imin Masuk Bursa Menteri Prabowo, Apa Tanggapan Anies Baswedan?

Anies Baswedan mengormati keputusan Cak Imin yang merapat ke kabinet pemerintahan Prabowo Subianto