Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Panggil Kepala PPATK di Tengah Ramai Pejabat Pamer Harta

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memberikan penjelasan dan pemaparan saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memberikan penjelasan dan pemaparan saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi atau Jokowi memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin pagi, 27 Maret 2023. Ivan dipanggil di tengah ramainya sorotan publik atas harta kekayaan sejumlah pejabat negara.

Kendati demikian, Ivan tidak banyak berkomentar selepas pertemuan. Sambil berjalan, Ia hanya menyebut banyak hal yang didiskusikan dengan Jokowi.

"Saya dapat arahan dari beliau," kata Ivan tanpa menjelaskan arahan yang dimaksud, di Istana, Senin, 27 Maret 2023.

Sebelumnya berbagai kasus terkait harta kekayaan dan gaya hidup pamer pejabat jadi sorotan publik, mulai dari pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo hingga yang di lingkungan istana sendiri, yaitu pegawai Kementerian Sekretariat Negara atau Setneg.

Beberapa hari lalu, Setneg resmi menonaktifkan sementara Kepala Subbagian Administrasi Kendaraan Biro Umum Esha Rahmanshah Abrar dari jabatannya. Esha jadi sorotan di media sosial lantaran sang istri diduga memamerkan harta kekayaannya.

"Untuk memudahkan melakukan verifikasi terkait kebenaran informasi yang berkembang," kata Kepala Biro Humas Setneg Eddy Cahyono Sugiarto dalam keterangan tertulis, Minggu, 19 Maret 2023.

Setneg pun mengakui tindakan ini diambil karena aksi pamer tersebut.

"Sehubungan dengan berkembangnya polemik di media sosial terkait flexing atau pamer harta dari istri dalah seorang pejabat Kemensetneg, Sdr. Esha Rahmansah Abrar," demikian bunyi kalimat pembuka dari keterangan Eddy.

Setneg berkoordinasi dengan PPATK dan KPK

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setneg pun memohon maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang telah menimbulkan ketidaknyamanan ini. Tak hanya menonaktifkan sementara Esha, Setneg juga membentuk tim verifikasi internal untuk menyelidiki harta kekayaan Esha dan aparatur sipil negara di lingkungan mereka.

Selanjutnya, Setnag menyatakan akan berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan lembaga lainnya. Tujuannya untuk mendapatkan fakta dan data yang komprehensi sebagai dasar menindaklanjuti ketidakwajaran perolehan harta pejabat yang bersangkutan.

Setneg pun berjanji akan mengumumkan hasilnya ke publik. "Sebagai komitmen Kemensetneg untuk mendukung pemberantasan KKN dan praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum," kata Eddy.

Sebelumnya, aksi pamer harta yang diduga dilakukan istri Esha jadi sorotan di media sosial. Netizen lalu membandingkan harta Esha dengan jabatannya di Setneg dengan pangkat dan golongan IIIC.

Kemarin saat dikonfirmasi, Ivan Yustiavandana enggan merinci sudah sejauh mana penelusuran PPATK atas harta Esha dan pejabat Setneg lainnya.

"Kami sudah dan akan terus koordinasi," kata Ivan singkat saat dihubungi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Majelis Rakyat Papua Usul ke Jokowi Pertimbangkan Pemekaran Mimika

1 jam lalu

Agustinus Anggaibak, Ketua Majelis Rakyat Papua, Papua Tengah dan Koordinator MRP se-Papua memberikan keterangan  usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 12 Januari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Majelis Rakyat Papua Usul ke Jokowi Pertimbangkan Pemekaran Mimika

Koordinator MRP se-Papua Agustinus Anggaibak, mengklaim pemekaran dibutuhkan demi kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan usai bertemu Jokowi.


Jokowi Buka Jakarta Fair 2024

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memberi keterangan pers di Fairmont Hotel, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 10 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Buka Jakarta Fair 2024

Presiden Jokowi secara resmi membuka Jakarta Fair di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.


Terkini: Anggota DPR Pertanyakan ke Bahlil yang Sebut Investasi di IKN Tak Macet, Daftar Kerabat Jokowi yang Diangkat Jadi Petinggi BUMN

2 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Bahlil mengatakan bahwa Starlink sudah mengantongi izin investasi di Indonesia. Berdasarkan data pengurusan izin investasi Online Single Submission (OSS) yang dikantonginya, jumlah investasi yang ditanamkan Starlink di Indonesia hanya Rp30 miliar. Tak hanya itu, jumlah tenaga kerja yang terdaftar juga hanya 3 orang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: Anggota DPR Pertanyakan ke Bahlil yang Sebut Investasi di IKN Tak Macet, Daftar Kerabat Jokowi yang Diangkat Jadi Petinggi BUMN

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa proses investasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur tidak macet.


Begini Tugas Ipar Jokowi, Sigit Widyawan, Sebagai Komisaris BNI

2 jam lalu

Komisaris Independen BNI, Sigit Widyawan. Dok. BNI
Begini Tugas Ipar Jokowi, Sigit Widyawan, Sebagai Komisaris BNI

Sigit Widyawan kembali diangkat menjadi komisaris BNI yang kedua kalinya. Ada sejumlah tugas ipar Presiden Jokowi itu sebagai komisaris.


Mendiang Permadi, Pindah Partai Hingga Usul Pemakzulan Jokowi

5 jam lalu

Politikus senior Partai Gerindra, Permadi ungkap agenda melengserkan Jokowi.
Mendiang Permadi, Pindah Partai Hingga Usul Pemakzulan Jokowi

Permadi terlebih dahulu di PDIP, lalu bergabung ke Gerindra. Ia permah usulkan pemakzulan Presiden Jokowi.


Habib Luthfi Boyong Pengusaha Asing Bertemu Jokowi

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berbincang dengan Habib Luthfi bin Yahya saat bertakziah ke rumah duka Syarifah Salma binti Hasyim bin Yahya di Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu, 29 Mei 2024. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Habib Luthfi Boyong Pengusaha Asing Bertemu Jokowi

Habib Luthfi membawa sejumlah pengusaha asing menemui Presiden Jokowi. Mereka membahas urusan bisnis.


Daftar Kerabat Jokowi yang Diangkat Jadi Petinggi BUMN

7 jam lalu

Bagaskara Ikhlasulla Arif. FOTO/x
Daftar Kerabat Jokowi yang Diangkat Jadi Petinggi BUMN

Pengangkatan kerabat Jokowi sebagai petinggi di BUMN menuai berbagai reaksi di kalangan masyarakat


Majelis Rakyat Papua Tagih Janji Jokowi Bangun Istana di Jayapura

7 jam lalu

Perwakilan Majelis Rakyat Papua usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 12 Januari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Majelis Rakyat Papua Tagih Janji Jokowi Bangun Istana di Jayapura

Majelis Rakyat Papua menagih janji Presiden Jokowi yang sempat berjanji akan membangun Istana Kepresidenan di Jayapura.


Seskab Ajukan Tambah Anggaran Rp 164,31 Miliar pada 2025: Karena Ada yang di IKN, di Jakarta

9 jam lalu

Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Seskab Ajukan Tambah Anggaran Rp 164,31 Miliar pada 2025: Karena Ada yang di IKN, di Jakarta

Seskab Pramono Anung mengusulkan penambahan anggaran Rp 164,31 miliar untuk tahun 2025, di antaranya karena IKN.


Cerita Kembalinya Sejarah Kerajaan Hindu Tertua Nusantara di IKN

9 jam lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Cerita Kembalinya Sejarah Kerajaan Hindu Tertua Nusantara di IKN

Sekda Kaltim mengatakan sekarang orang mengatakan belum ke Kaltim kalau belum ke IKN.