Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kritikan BEM UI: Sebelumnya Jokowi The King of Lip Service, Kini Meme Puan Maharani Berbadan Tikus

Massa aksi menampilkan poster dalam aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2022. Dalam aksi tersebut, Ketua BEM UI mengucapkan lagi julukan Jokowi The King of Lip Service merujuk pada poster yang dahulu pernah dikeluarkan oleh BEM UI pada tahun 2021. TEMPO/Muhammad Syauqi Amrullah
Massa aksi menampilkan poster dalam aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2022. Dalam aksi tersebut, Ketua BEM UI mengucapkan lagi julukan Jokowi The King of Lip Service merujuk pada poster yang dahulu pernah dikeluarkan oleh BEM UI pada tahun 2021. TEMPO/Muhammad Syauqi Amrullah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI terbilang getol mengkritik kebijakan pemerintah. Setidaknya mereka telah membuat empat poster atau meme sindiran yang diunggah di media sosial. Tiga meme ditujukan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Terakhir, kritikan BEM UI menyasar Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.

Meme sindiran itu diunggah antara lain di Twitter dan TikTok. BEM UI secara gamblang menyebut DPR sebagai Dewan Perampok Rakyat dalam poster berformat video tersebut. Video diawali dengan penampakan Gedung Kura-Kura DPR. Gedung tersebut terbelah dan muncul tikus berkepala Ketua DPR RI Puan Maharani bersama dua tikus lainnya. Meme Puan Maharani ini langsung jadi sorotan dan perbincangan publik.

“Keseluruhan publikasi kami tersebut sudah menggambarkan kemarahan kami terhadap DPR hari ini,” kata Ketua BEM UI Melki Sedek Huang saat dihubungi, Kamis, 23 Maret 2023.

Berikut rangkuman sejumlah kritikan yang dilayangkan BEM UI kepada Pemerintah beberapa waktu terakhir.

1. BEM UI sindir Jokowi sebagai The King of Lip Service

Pada Juni 2021 lalu BEM UI membuat heboh. Mereka mengunggah poster kritikan terhadap Jokowi. Dalam poster tersebut terdapat gambar Jokowi disertai tulisan “Jokowi: The King of Lip Service”. Mereka menilai Jokowi kerap mengobral janji manis. Beberapa di antaranya, Jokowi rindu didemo, visi misi memperkuat KPK, serta merevisi UU ITE. Tetapi realitasnya berbeda.

Akibat postingan tersebut, Rektorat UI memanggil pengurus BEM. Pemanggilan dilakukan melalui surat yang ditandatangani Direktur Kemahasiswaan UI, Tito Latif Indra pada 27 Juni 202. “Sehubungan dengan beredarnya poster yang dikeluarkan oleh BEM UI melalui akun medsos official BEM UI yang menggunakan foto Presiden RI,” demikian bunyi surat tersebut.

2. BEM UI sebut masyarakat tak bebas berpendapat di era Jokowi

Jokowi kemudian menanggapi kritikan BEM UI. Menurut Kepala Negara, kritikan itu merupakan bentuk ekspresi mahasiswa dan sah-sah saja. “Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi. Jadi kritik itu ya boleh-boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa berekspresi,” kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi kemudian ditanggapi BEM UI. Mereka menyebut masyarakat Indonesia tak bebas berekspresi di era Jokowi. “Presiden Jokowi pernah meminta masyarakat untuk aktif menyampaikan kritik,” tulis akun @BEMUI_OFFICIAL pada Senin, 20 September 2021. Sayangnya, menurut mereka, kenyataan berbanding terbalik dengan ucapan sang Presiden.

Berdasarkan survei Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES, tulis BEM UI, sebanyak 52,1 persen masyarakat Indonesia merasa ancaman kebebasan sipil meningkat. Hal ini berakibat pula terhadap meningkatnya ketakutan masyarakat dalam berpendapat, berekspresi, berkumpul, dan berserikat.

3. BEM UI sebut pemerintahan Jokowi sebagai era kemunduran

BEM UI kembali mengkritik pemerintahan Jokowi pada April 2022. Melalui akun media sosial, mereka mengunggah sebuah video yang menampilkan sosok Jokowi. Dalam video terlihat presiden mengenakan setelan jas dan berjalan mundur hingga di pinggir jurang. Pada bagian latar belakang terdapat tulisan ‘Menuju Indonesia Mundur’.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Selamat datang di era kemunduran, saat negara hukum justru melanggengkan jahatnya kekuasaan,” tulis BEM UI dalam keterangan unggahan, Senin, 11 April 2022.

4. BEM UI sindir slogan Jokowi, Kerja! Kerja! Kerja! Tapi sia-sia

Pada Oktober 2022, BEM UI kembali membuat unggahan kritikan terhadap Jokowi. Mereka memposting video berdurasi 16 di Twitter pada Senin, 25 Oktober 2022. Video itu memuat potret Jokowi dengan hidung panjang mirip Pinokio. Selain Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga dikritik. Ma'ruf digambar di belakang dengan tangan memegang erat pundak Jokowi. Pada bagian latar, terdapat tulisan “Kerja! Kerja! Kerja! Tapi sia-sia”.

BEM UI juga membuat utasan dalam postingan tersebut. Utasan itu berisi pujian satire. Menurut mereka, Jokowi adalah contoh baik tentang seorang Presiden yang dipilih dengan suara rakyat. Namun, menurut BEM UI, kendati dipilih rakyat, Jokowi tak pernah berpihak kepada rakyatnya. “Tetapi tidak pernah menunjukkan keberpihakannya pada rakyat dan sering memperburuk sendi-sendi kehidupan rakyat.”

BEM UI juga menyindir kedudukan Ma’ruf Amin. Menurut mereka, keberadaan sang wakil presiden tak lebih dari sekadar simbol dan pajangan di depan kelas sekolah dasar. “Bagaimana mungkin kita menuju kemajuan jika negara ini dipimpin oleh pendusta dan sebuah foto pajangan?”

5. BEM UI sindir DPR sebagai Dewan Perampok Rakyat

Terbaru, BEM UI kembali melayang-layang kritikan kepada pemerintah. Kali ini ditujukan ke badan legislatif. Mereka tanpa tedeng aling-aling menyebut DPR sebagai Dewan Perampok Rakyat. Bahkan mereka membuat ilustrasi Gedung Kura-Kura terbelah dan muncul tiga tikus. Salah satu tikus berkepala Puan Maharani.

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang DPR tak pantas menyandang nama sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Menurutnya, kini DPR lebih pantas disebut sebagai Dewan Perampok, Penindas ataupun Penghianat Rakyat. Kritikan ini merupakan buntut pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada 21 Maret lalu.

Sehari kemudian, 22 Maret, Aliansi BEM se-UI mengeluarkan pernyataan sikap. Mereka mengecam Jokowi dan DPR yang telah mengkhianati UUD 1945 melalui pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Mereka mendesak Presiden dan DPR membatalkan UU Cipta Kerja ini.

“Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersama-sama menyuarakan perlawanan terhadap pengesahan RUU tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja,” demikian tuntutan mereka.

Pilihan Editor: Heboh Meme Puan Berbadan Tikus, Saat Istana Sebut BEM UI Seperti LSM

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Buntut Pernyataan Denny Indrayana Soal Putusan MK, 8 Fraksi DPR Berkumpul Sore Ini

16 menit lalu

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia bersama perwakilan 8 Fraksi DPR RI membacakan pernyataan sikap tentang sistem Pemilu di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Januari 2022. Delapan Fraksi di DPR RI yaitu Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP menyatakan sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup. TEMPO/M Taufan Rengganis
Buntut Pernyataan Denny Indrayana Soal Putusan MK, 8 Fraksi DPR Berkumpul Sore Ini

Delapan fraksi DPR minus PDIP menggelar pertemuan membahas polemik bocornya putusan MK yang akan mengembalikan Pemilu 2024 tertutup.


Soal Cawapres Ganjar Pranowo: Puan Janji Libatkan PPP, PPP Sebut Belum Dapat Tawaran

18 menit lalu

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kantor DPP PPP Jakarta, Senin, 29 Mei 2023. PDI Perjuangan melakukan kunjungan silaturahmi politik dan dialog ke PPP untuk membahas pemenangan Ganjar Pranowo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Cawapres Ganjar Pranowo: Puan Janji Libatkan PPP, PPP Sebut Belum Dapat Tawaran

Puan janji akan libatkan PPP dalam penentuan bacawapres Ganjar Pranowo. Di sisi lain, PPP mengaku belum mendapatkan tawaran dari PDIP.


3 Kesalahan Jokowi Soal Cawe-Cawe Pada Pilpres 2024 Versi Pengamat dari UNJ

34 menit lalu

Presiden Joko Widodo berjalan bersama Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan saat menuju pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat 19 Mei 2023. Presiden Jokowi akan menghadiri acara KTT G7 di Hiroshima, Jepang. TEMPO/Subekti.
3 Kesalahan Jokowi Soal Cawe-Cawe Pada Pilpres 2024 Versi Pengamat dari UNJ

Presiden Jokowi dinilai melakukan tiga kesalahan pemikiran mendasar saat menyatakan tak akan netral pada Pemilu 2024.


Habiburokhman Gerindra Sebut Pernyataan Jokowi Soal Cawe-cawe Sudah Sangat Tepat

49 menit lalu

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman  menghadiri acara Seminar MKD DPR RI
Habiburokhman Gerindra Sebut Pernyataan Jokowi Soal Cawe-cawe Sudah Sangat Tepat

Politikus Gerindra Habiburokhman mengatakan pernyataan Jokowi yang mengakui ikut cawe-cawe urusan politik menjelang Pemilu 2024 sudah sangat benar.


Zulhas Enggan Tanggapi Pembukaan Kembali Ekspor Pasir Laut: Yang Ekspor Siapa, Kok Nanya Saya?

1 jam lalu

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Luthfi. Ia pernah menjabat sebagai ketua MPR pada periode 2014-2019 dan menjadi Menteri Kehutanan periode 2009-2014. Sebelum terjun ke dunia politik, ia sempat menjabat sebagai komisaris utama PT Panamas Mitra Inti Lestari pada 2004-2006. Zulhas mengawali karier politiknya sebagai anggota DPR RI pada 2024. Ia terpilih dari wilayah pemilihan Lampung. Kemudian, Zulhas menjabat sebagai ketua umum di partai berlambang matahari itu. TEMPO/Subekti
Zulhas Enggan Tanggapi Pembukaan Kembali Ekspor Pasir Laut: Yang Ekspor Siapa, Kok Nanya Saya?

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bungkam saat ditanya izin ekspor pasir laut yang kembali dibuka tahun ini.


Kata Susi Pudjiastuti, Sandiaga Uno, dan Gubernur Kepri soal Jokowi yang Terbitkan Izin Ekspor Pasir Laut

2 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Kata Susi Pudjiastuti, Sandiaga Uno, dan Gubernur Kepri soal Jokowi yang Terbitkan Izin Ekspor Pasir Laut

Kebijakan Jokowi yang terbitkan izin ekspor pasir laut menimbulkan ragam komentar dari pejabat hingga mantan menteri.


Ragam Penjelasan KKP soal Ramainya Isu Izin Ekspor Pasir Laut, Tujuan Utamanya Bukan Itu

3 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Pixabay
Ragam Penjelasan KKP soal Ramainya Isu Izin Ekspor Pasir Laut, Tujuan Utamanya Bukan Itu

Ragam penjelasan KKP soal ramainya isu izin ekspor pasir laut.


Soal Ekspor Pasir Laut, KKP: Kalau Sampai Merusak Lingkungan, Kami Hentikan

4 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Pixabay
Soal Ekspor Pasir Laut, KKP: Kalau Sampai Merusak Lingkungan, Kami Hentikan

KKP berjanji akan menghentikan ekspor pasir laut apabila berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir.


Jokowi Sebut Ikut Cawe-cawe Urusan Politik demi Jaga Momentum 13 Tahun

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo berjalan bersama Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan saat menuju pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat 19 Mei 2023. Presiden Jokowi akan menghadiri acara KTT G7 di Hiroshima, Jepang. TEMPO/Subekti.
Jokowi Sebut Ikut Cawe-cawe Urusan Politik demi Jaga Momentum 13 Tahun

Presiden Jokowi akhirnya mengakui ikut cawe-cawe dalam urusan politik menjelang Pemilu 2024. Ia menyebut demi menjaga momentum 13 tahun.


PDIP Bantah Suami Puan Maharani Terlibat Kasus Korupsi BTS

9 jam lalu

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto beserta jajaran pengurus Partai saat melakukan pendafraran bakal calon anggota DPR ke Kantor KPU, di Jakarta, Kamis, 11 Mei 2023. PDI Perjuangan (PDIP) mendaftarkan 580 orang bakal calon anggota legislatif DPR RI dari 84 daerah pemilihan untuk mengikuti Pemilu 2024 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis
PDIP Bantah Suami Puan Maharani Terlibat Kasus Korupsi BTS

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menepis kabar keterlibatan suami Puan Maharani, Hapsoro Sukmonohadi dalam kasus korupsi BTS.