INFO NASIONAL - Ketua Harian Dewan Pengurus Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Jawa Barat, Entang Sastraatmadja meminta semua pihak untuk menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai rujukan bersama dalam mengambil sebuah keputusan.
Baginya, data BPS adalah data pasti yang secara resmi diakui Undang-undang melalui pola kerja sensus-survei serta penggunaan metode Kerangka Sempel Area (KSA) dalam memotret luas baku sawah.
Baca Juga:
"Di luar BPS tidak ada lembaga data lain yang keberadaannya diakui oleh Undang Undang. Satu-satunya lembaga data hanyalah BPS. Lembaga data inilah yang ditugaskan negara untuk mengumpulkan data di berbagai sektor kehidupan dengan menggunakan pendekatan tertentu, baik melalui sensus atau survey," ujar Entang, Kamis, 23 Maret 2023.
Entang mengatakan, BPS adalah satu-satunya lembaga data yang bertanggung jawab langsung terhadap ketersediaan data yang ada. Karena itu, kata Entang, polemik cadangan beras pemerintah yang merisaukan masyarakat semestinya tak perlu terjadi apabila data perberasan yang dimiliki mampu berperan sebagai pengingat bersama.
"Dengan demikian, BPS perlu kreatif dan inovatif dalam menyisipkan data untuk selanjutnya dijadilan konsumsi publik. Hanya data yang berkualitas, yang akan memberi rumusan terbaik dalam sebuah perencanaan pembangunan. Saya katakan data itu harus punya "ruh", sehingga dapat berbicara banyak atas sebuah masalah yang tengah kita hadapi," katanya.
Entang menambahkan, sejak awal Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sudah memiliki komitmen penuh pada penggunaan satu data yakni data BPS. Bahkan dalam program 100 hari kerjanya, SYL ingin agar negeri ini memiliki satu data pangan yang akurat dan akuntabel. (*)
