Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Posisi Terhormat Disiapkan PAN Jika Wiranto Bergabung, Ini profil Eks Ketua Umum Hanura

Presiden Joko Widodo memberi ucapan selamat kepada Wiranto yang baru dilantik sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara, Jakarta, 13 Desember 2019. Tempo/Subekti
Presiden Joko Widodo memberi ucapan selamat kepada Wiranto yang baru dilantik sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara, Jakarta, 13 Desember 2019. Tempo/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Purnawirawan Panglima TNI dan juga mantan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto disebut bakal bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Ketua DPP PAN, Sarifuddin Sudding mengatakan telah menyiapkan jabatan strategis menyusul kabar kapan Wiranto bergabung ke partai tersebut.

Sebelumnya, Sekjen PAN, Eddy Soeparno sempat mengatakan Wiranto akan mendapatkan jabatan terhormat saat bergabung di PAN.

"Saya tidak mau berandai-andai, tetapi seorang tokoh sekaliber beliau, itu akan menempati posisi yang sangat terhormat (di PAN)," ujar Eddy pada Jumat, 17 Februari 2023.

Wiranto  tidak membantah maupun membenarkan kabar bahwa dirinya bergabung ke Partai Amanat Nasional (PAN). Wiranto menyebut kabar tersebut hanya sekedar isu yang beredar. "Kan isu, masa saya jawabin isu?" kata eks Panglima TNI ini saat ditemui usai sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023.

Namun, Wiranto tak menjawab tegas ketika dikonfirmasi apakah artinya dia membantah isu tersebut. "Bukan, tunggu saja," ujarnya.

Profil Wiranto

Jenderal TNI (Purn.) Dr H. Wiranto, S.H, S.IP, M.M., merupakan salah satu tokoh militer dan politikus berpengaruh di Indonesia. Lahir di Yogyakarta, pada 4 April 1947, Wiranto adalah lulusan Akademi Militer Nasional 1968. Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ia dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, kemudian terpilih sebagai Ketua sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Mengutip dari laman disjarah-tniad.mil.id Wiranto merupakan anak ketujuh dari sepuluh bersaudara dari pasangan RS Wirowijoto dan Suwarsijah. Ayahnya, adalah seorang guru sekolah dasar dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Saat usianya menginjak satu bulan, orang tuanya memboyong Wiranto ke Surakarta karena serangan Belanda di Kota Yogyakarta. Wiranto menyelesaikan pendidikan Sekolah Rakyat hingga pendidikan menengah atas di Surakarta.

Wiranto melanjutkan pendidikan militernya di Akademi Militer Nasional. Kemudian ia meneruskan pendidikan di Sekolah Staf dan Komando TNI AD pada 1984. Wiranto juga mengenyam pendidikan di Universitas Terbuka, Jurusan Administrasi Negara (1995) dan Lemhamnas RI (1995). Satu tahun berikutnya, Wiranto menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Pengetahuan Hukum Militer (1996). Wiranto juga pernah bersekolah di STIE IPWIJA, Magister Manajemen (2006). Pada 2013 ia menyelesaikan pendidikan Doktornya di Universitas Negeri Jakarta.

Melansir dari polkam.go.id karier Wiranto mulai menanjak sejak ditunjuk sebagai Ajudan Presiden (1989-1993). Setelah itu, Wiranto beberapa kali menduduki jabatan seperti Kepala Staf Kodam Jayakarta (1993), Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) (1997), hingga Panglima Tentara Nasional Indonesia  (1999).

Wiranto meluaskan pengalamannya dengan terjun ke dalam jabatan pemerintahan. Ia dipercayakan menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan pada Kabinet Reformasi Pembangunan BJ Habibie. Wiranto juga menduduki posisi Menteri Koordinator Politik dan keamanan masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Wiranto kemudian juga aktif di organisasi politik. Pada 1998, Wiranto merupakan Anggota Dewan Pembina Partai Golongan Karya. Sebelumnya, Wiranto pernah dipercaya menjadi Ketua Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR. Ia ditugaskan menyusun berbagai Ketetapan MPR-RI non GBHN yang sangat dibutuhkan saat itu.

Mengutip publikasi "Purnawirawan Dan Politik Studi Atas Keterlibatan Purnawirawan Tni Dalam Pemerintahan Joko Widodo" Wiranto juga pernah mencalonkan diri sebagai presiden Indonesia pada Pemilu 2004 dan wakil presiden 2009. Kemudian memperjuangkan ide dan gagasan politiknya dengan mendeklarasikan Partai Hati Nurani Rakyat.

Pada 2016, Wiranto menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan. Belakangan ia jarang tampil di depan publik sejak peristiwa penusukan Wiranto di Pandeglang, Banten, pada 10 Oktober 2019.

Pilihan Editor: Kabar Wiranto ke PAN, Zulhas: Nanti Pada Saatnya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


3 Kesalahan Jokowi Soal Cawe-Cawe Pada Pilpres 2024 Versi Pengamat dari UNJ

48 menit lalu

Presiden Joko Widodo berjalan bersama Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan saat menuju pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat 19 Mei 2023. Presiden Jokowi akan menghadiri acara KTT G7 di Hiroshima, Jepang. TEMPO/Subekti.
3 Kesalahan Jokowi Soal Cawe-Cawe Pada Pilpres 2024 Versi Pengamat dari UNJ

Presiden Jokowi dinilai melakukan tiga kesalahan pemikiran mendasar saat menyatakan tak akan netral pada Pemilu 2024.


Terkini: Syarat Ekspor Pasir Laut Dihentikan oleh KKP hingga Proses Pemecatan Andhi Pramono dari ASN

3 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Pixabay
Terkini: Syarat Ekspor Pasir Laut Dihentikan oleh KKP hingga Proses Pemecatan Andhi Pramono dari ASN

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari janji KKP menghentikan ekspor pasir laut bila berdampak negatif terhadap lingkungan.


Luhut Jelaskan Alasan Dirinya Menyukai dan Menganggap Penting Investor Cina

9 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait subsidi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin, 6 Maret 2023. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan telah resmi mengumumkan subsidi untuk motor listrik sebesar Rp7 juta per unit, yang akan dimulai pada 20 Maret 2023. Tempo/Tony Hartawan
Luhut Jelaskan Alasan Dirinya Menyukai dan Menganggap Penting Investor Cina

Luhut Binsar Pandjaitan menyebut investor dari Cina atau Tiongkok memiliki peran penting bagi Indonesia.


Tak Hadir di Sidang Haris Azhar, Kuasa Hukum Luhut: Semua Orang Tahu Luhut Melaksanakan Tugas Negara

22 jam lalu

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjawab pertanyaan awak media usai memenuhi undangan pemeriksaan sebagai pelapor atas laporannya  terkait pencemaran nama baik kepada Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di Direskrimsus Polda Metro Jaya, Senin, 27 September 2021. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti terkait unggahan video berjudul
Tak Hadir di Sidang Haris Azhar, Kuasa Hukum Luhut: Semua Orang Tahu Luhut Melaksanakan Tugas Negara

Kuasa Hukum Luhut Pandjiatan, Juniver Gersang memastikan kliennya itu akan hadir di sidang pada 8 Juni 2023 mendatang.


Saat Hakim Tak Tahu Luhut ke Luar Negerinya Kemana dan Sorakan Pengunjung Sidang Haris Azhar

1 hari lalu

Ketua Hakim Cokorda Gede Arthana memimpin sidang perdana dengan terdakwa Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar agenda pembacaan dakwaan dugaan kasus pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Senin, 3 April 2023. Dalam sidang tersebut, Haris Azhar meminta waktu selama 2 minggu untuk mengajukan eksepsi dan melengkapi berkas persidangan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permintaan itu. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Saat Hakim Tak Tahu Luhut ke Luar Negerinya Kemana dan Sorakan Pengunjung Sidang Haris Azhar

Luhut Pandjaitan sebagai pelapor tidak hadir di sidang Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty. Sidang akhirnya ditutup dan ditunda.


Mahfud MD dan Cak Imin Kompak Bilang Begini soal Denny Indrayana Bocorkan Putusan MK

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud MD, saat memimpin Pertemuan Ke-26 Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (APSC) yang digelar dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN di Ayana Komodo Waecicu Beach, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa 9 Mei 2023. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Mahfud MD dan Cak Imin Kompak Bilang Begini soal Denny Indrayana Bocorkan Putusan MK

Mahfud MD dan Cak Imin buka suara terhadap pernyataan Denny Indrayana yang menyebut putusan MK bakal menyetujui pemilu sistem proporsional tertutup.


Terpopuler: Ini ASN yang Berhak Menerima Gaji ke-13, Raksasa Mobil Listrik BYD Berminat Investasi di Indonesia

1 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Terpopuler: Ini ASN yang Berhak Menerima Gaji ke-13, Raksasa Mobil Listrik BYD Berminat Investasi di Indonesia

Gaji ke-13 bagi ASN, termasuk PNS, akan diberikan mulai 5 Juni 2023. Siapa saja yang berhak menerimanya?


Golkar Masih Menjajaki Gagasan Pembentukan Koalisi Keempat Bersama PAN

1 hari lalu

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia setelah menyerahkan berkas bakal calon legislatif Golkar ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Ahad, 14 Mei 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Golkar Masih Menjajaki Gagasan Pembentukan Koalisi Keempat Bersama PAN

Gagasan membentuk koalisi keempat mencuat dengan Golkar dan PAN sebagai anggotanya.


Serba-serbi Tim Reformasi Hukum Mahfud MD: Tugas, Masa Kerja, hingga Anggota

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memberi keterangan soal rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan aset di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, Jumat, 14 April 2023. Pada keteranganya, naskah RUU Perampasan Aset telah diparaf sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait dan segera dikirim ke DPR. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Serba-serbi Tim Reformasi Hukum Mahfud MD: Tugas, Masa Kerja, hingga Anggota

Rangkuman soal pembentukan Tim Reformasi Hukum Mahfud MD.


Sekjen PAN: Yang Kami Dengar Pemilu Sistem Proporsional Tertutup Berlaku pada 2029

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno ketika ditemui wartawan di Hotel Aone Jakarta, Senin, 6 Februari. TEMPO/Riri Rahayu
Sekjen PAN: Yang Kami Dengar Pemilu Sistem Proporsional Tertutup Berlaku pada 2029

Sekjen PAN Eddy mengatakan sistem proporsional tertutup membuat masyarakat tidak tahu siapa sosok yang dipilih karena hanya mencoblos parpol.