Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hakim MK Guntur Hamzah yang Dilantik Jokowi Resmi Langgar Kode Etik

image-gnews
Hakim Konstitusi Guntur Hamzah bersiap berfoto bersama keluarganya setelah resmi menjadi hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 November 2022. Guntur Hamzah resmi menjadi hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR setelah membacakan sumpah dan janji di hadapan Presiden Joko Widodo menggantikan Aswanto yang diberhentikan oleh DPR. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Hakim Konstitusi Guntur Hamzah bersiap berfoto bersama keluarganya setelah resmi menjadi hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 November 2022. Guntur Hamzah resmi menjadi hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR setelah membacakan sumpah dan janji di hadapan Presiden Joko Widodo menggantikan Aswanto yang diberhentikan oleh DPR. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) resmi menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada Hakim Guntur Hamzah dalam kasus pengubahan putusan MK. Lewat Putusan Nomor 1/MKMK/T/02/2023. MKMK menyatakan Guntur yang dilantik Presiden Joko Widodo pada 23 November 2022 pada terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

"Sebagaimana tertuang dalam sapta karsa hutama, dalam hal ini bagian dari penerapan prinsip integritas," kata Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat membacakan amar putusan dalam sidang pleno pengucapan putusan di Gedung MK, Senin, 20 Maret 2023.

MKMK menyatakan Guntur memang berhak mengubah frasa dengan alasan aksi tersebut dilakukan sebagai usulan perubahan dan perbaikan putusan dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman. Tapi Guntur tetap dinilai melanggar etik karena berbagai pertimbangan.

Salah satunya karena usulan perubahan frasa itu dilakukan ketika masih ada kontroversi atas pengangkatannya sebagai hakim MK menggantikan Aswanto. Selain itu, Guntur juga tidak ikut memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022.

Dugaan pemalsuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 yang berasal dari gugatan advokat Zico Leonardo itu terjadi pada uji materi Pasal 23 ayat 1 dan 2 serta Pasal 27 UU MK. Uji materi ini diajukan sebagai respons atas pencopotan Aswanto sebagai hakim konstitusi pada 29 September 2022.

Zico menemukan kejanggalan pada putusan MK atas uji materi tersebut. Sebab, putusan yang dibacakan berbeda dengan salinan yang ia terima. Pada putusan yang dibacakan terdapat frasa "dengan demikian", sedangkan dalam salinan frasa itu berubah menjadi "ke depan". Dia menduga perubahan itu memang sengaja sehingga patut diduga telah melanggar Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat.

Putusan Nomor 1/MKMK/T/02/2023 ini disampaikan setelah MKMK meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk Panitera dan para Hakim MK. Dalam sidang, MKMK menyampaikan keterangan dari mereka yang diperiksa, salah satunya yaitu dari Guntur Hamzah.

Berikut beberapa keterangan yang disampaikan Guntur, yang dibacakan MKMK:

1. Bahwa Pemberi Keterangan (Guntur Hamzah) mengakui dirinya yang mengusulkan perubahan frasa "Dengan demikian" menjadi "Ke depan". Pembacaan putusan tersebut merupakan hari pertama dirinya sebagai Hakim Konstitusi pada 23 November 2022. Sebelum pembacaan putusan tersebut, dan setelah pelantikan sebagai Hakim Konstitusi, Guntur menghadiri Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Perkara dan mengikuti pembicaraan Hakim Konstitusi lainnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

2. Guntur menyarankan Majelis Kehormatan melihat rekaman RPH 23 November, di mana dirinya mendapat gambaran bahwa para Hakim menerima kehadirannya yang pada intinya menyatakan bahwa kejadian pergantian Hakim Konstitusi ini tidak terulang lagi, dan ke depan tidak terjadi lagi. Saat itu, dirinya tidak membaca detil draf Putusan karena ada 5 Putusan, di mana sebagai hakim baru tidak ingin gegabah seakan-akan mengetahui semuanya.

3. Guntur menyimpulkan kejadian pergantian Hakim Konstitusi tidak terjadi lagi. Saat sidang pembacaan putusan dengan menggunakan toga, dirinya sedang menjalankan kekuasaan kehakiman yang dijamin UU Kekuasaan Kehakiman, di mana ketika hakim menjalankan tugas kekuasaan kehakimannya, dirinya menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang kemudian disebut pula bahwa kekuasaan kehakiman adalah hakim dalam menjalankan tugas dan wajib menjaga kemandirian peradilan. Di hari sidang pembacaan putusan tersebut dirinya sudah diambil sumpah sebagai Hakim Konstitusi.

4. Bahwa saat diberikan 5 draf putusan, pemberi keterangan membaca draf tersebut sebagai bagian dari tugas seorang Hakim. Oleh karena dirinya menangkap gambaran pada waktu RPH tanggal 23 November agar kejadian penggantian hakim tidak terulang lagi maka menurut professional adjustment-nya, bagusnya frasa "Dengan Demikian" diubah menjadi "Ke depan".

5. Menurut Guntur dengan ditandatanganinya dokumen putusan oleh sembilan hakim, sebenarnya masalah tersebut sudah selesai dan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti UU MK dan UU KIP.

Sebelumnya, Jokowi melantik Guntur Hamzah sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu pagi, 23 November 2022. Pelantikan Guntur ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 114 B tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh DPR RI. 

"Mengangkat Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi terhitung sejak saat pengucapan sumpah janji. Ditetapkan di Jakarta pada 3 November 2022. Presiden Joko Widodo," bunyi Keppres yang dibacakan saat pelantikan. 

Guntur menggantikan Hakim MK Aswanto yang diberhentikan oleh DPR RI ini sebelumnya. Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto mengatakan, kinerja Aswanto mengecewakan lantaran kerap membatalkan produk undang-undang dari DPR. Salah satunya,menurut politikus PDIP itu, Aswanto ikut menilai UU Cipta Kerja cacat formal dan inkonstitusional bersyarat. Padahal, Aswanto merupakan hakim konstitusi yang dulunya terpilih dari usulan DPR.

Pilihan Editor: Hakim Guntur Hamzah Terbukti Ikut Ubah Putusan MK, Sanksinya Teguran Tertulis

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tinjau Pompanisasi di Kalibeji, Jokowi: Dilakukan di Semua Provinsi Agar Produktivitas Naik

54 menit lalu

Presiden Jokowi menjelaskan tentang program pompanisasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di semua provinsi rawan kekeringan, seusai peninjauan ke Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Tinjau Pompanisasi di Kalibeji, Jokowi: Dilakukan di Semua Provinsi Agar Produktivitas Naik

Presiden Jokowi meninjau program pompanisasi di Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Rabu, 19 Juni 2024.


150 Pemuka Agama Akan Ikuti Pertemuan dengan Paus Fransiskus September Nanti

1 jam lalu

Paus Fransiskus setelah audiensi umum mingguan, di Lapangan Santo Petrus di Vatikan, 15 November 2023. REUTERS/Remo Casilli
150 Pemuka Agama Akan Ikuti Pertemuan dengan Paus Fransiskus September Nanti

Paus Fransiskus akan datang ke Indonesia dan mengunjungi Masjid Istiqlal pada 5 September 2024. Juga hadiri pertemuan pemuka agama.


Jokowi Bantah Bahas Pilkada dengan Pimpinan Parpol Akhir Mei Lalu

2 jam lalu

Presiden Jokowi menjelaskan tentang program pompanisasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di semua provinsi rawan kekeringan, seusai peninjauan ke Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jokowi Bantah Bahas Pilkada dengan Pimpinan Parpol Akhir Mei Lalu

Jokowi membantah pernah membahas pilkada ketika bertemu dengan pimpinan parpol pemerintah, akhir Mei lalu. Berbeda dengan keterangan Zulkifli.


Jokowi Hanya Tersenyum saat Ditanya Restu untuk Kaesang Maju Pilkada 2024

2 jam lalu

Presiden Jokowi meninjau proyek pompanisasi di Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Jokowi Hanya Tersenyum saat Ditanya Restu untuk Kaesang Maju Pilkada 2024

Jokowi mendapat sejumlah pertanyaan dari jurnalis seputar Pilkada Jateng dan Kaesang saat meninjau program pompanisasi di Kabupaten Karanganyar


Disebut Beri Arahan Menangkan Ahmad Luthfi, Jokowi Lempar ke Partai

2 jam lalu

Presiden Jokowi menjelaskan tentang program pompanisasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di semua provinsi rawan kekeringan, seusai peninjauan ke Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Disebut Beri Arahan Menangkan Ahmad Luthfi, Jokowi Lempar ke Partai

Presiden Jokowi disebut memberikan arahan untuk mendukung Ahmad Luthfi di PIlkada Jawa Tengah.


Jokowi Tegaskan Tidak Ada Bansos untuk Pelaku Judi Online

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jokowi Tegaskan Tidak Ada Bansos untuk Pelaku Judi Online

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya menegaskan bahwa pelaku judi online tidak akan mendapatkan bantuan sosial atau Bansos dari pemerintah.


PDIP Tanggapi Santai Kabar Cawe-cawe Jokowi di Pilgub Jakarta

3 jam lalu

Chico Hakim saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan terkait kekerasan dan kekejaman terhadap hewan di kawasan Kemang, Jakarta, (25/11). TEMPO/Nurdiansah
PDIP Tanggapi Santai Kabar Cawe-cawe Jokowi di Pilgub Jakarta

PDIP menilai tidak akan mudah bagi Jokowi mengatur partai yang terlibat agar mendukung calon kepala daerah tertentu, khususnya di Pilgub Jakarta.


Jokowi Respons Wacana Keluarga Korban Judi Online Dapat Bansos: Nggak Ada

3 jam lalu

Presiden Jokowi menjelaskan tentang program pompanisasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di semua provinsi rawan kekeringan, seusai peninjauan ke Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jokowi Respons Wacana Keluarga Korban Judi Online Dapat Bansos: Nggak Ada

Presiden Jokowi memberikan tanggapan terkait munculnya wacana keluarga korban judi online diberi bansos. Dia memastikan tidak ada bantuan tersebut.


Jokowi Sebut Program Pompanisasi untuk Tingkatkan Produktivitas Beras, Jawa Tengah Ditarget 11,1 Juta Ton

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman meninjau pompa air untuk pengairan sawah di Tumpukan, Karangdowo, Klaten, Jawa Tengah, Rabu 19 Juni 2024. Dalam kunjungan kerjanya, Presiden memastikan fungsi pompa air bantuan dari Kementan untuk pengairan sawah berfungsi dengan baik sehingga dapat mengantisipasi kesulitan air saat musim kemarau. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Jokowi Sebut Program Pompanisasi untuk Tingkatkan Produktivitas Beras, Jawa Tengah Ditarget 11,1 Juta Ton

Jokowi mengatakan nantinya pemerintah juga akan mengadakan hujan buatan.


Terkini: Rupiah Terus Melemah Ketua Umum Kadin Buka Suara, Alasan Zulhas Usul Naikkan Harga MinyaKita

4 jam lalu

Ilustrasi industri di Indonesia. (Shutterstock)
Terkini: Rupiah Terus Melemah Ketua Umum Kadin Buka Suara, Alasan Zulhas Usul Naikkan Harga MinyaKita

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid buka suara mengenai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.