INFO NASIONAL - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah untuk segera memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait isu skandal keuangan di Direktorat jenderal pajak dan Kementerian Keuangan.
"Setidaknya publik bisa memahami duduk persoalan yang ada Kementerian Keuangan. Dengan demikian isu ini tidak kemudian dikonversi menjadi isu politik dan berpeluang mempengaruhi penerimaan pajak pemerintah tahun ini,” kata Sultan.
Lebih lanjut, mantan aktivis KNPI itu meminta agar kementerian keuangan terus berkoodinasi dengan lembaga penegakan hukum seperti KPK dan kejaksaan Agung RI. Semua langkah ini, Sultan melanjutkan, agar penerimaan pajak tetap sesuai harapan seperti tahun lalu. terlebih, target penerimaan perpajakan dalam APBN tahun anggaran 2023 mencapai Rp2.021,2 triliun.
Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan segera menyerahkan data 134 pegawai pajak yang memiliki saham ke Kementerian Keuangan. Penyerahan data tersebut paling cepat Jum'at 10 Maret 2023. (*)
