TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan pihaknya segera menyerahkan data 134 pegawai pajak yang memiliki saham ke Kementerian Keuangan. Ia menyebut penyerahan data tersebut paling cepat adalah Jum'at 10 Maret 2023.
"Tadi sudah dengan pak sekjen bisik-bisik. Nanti saya kasih tau, dikasihnya? Mungkin besok," ujar Pahala pada Kamis 9 Maret 2023.
Selain itu, Pahala mengatakan KPK sudah menelusuri 280 perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh para pegawai pajak. Ia menyebut dua di antara 280 perusahaan tersebut adalah perusahaan konsultan pajak.
"Banyak, macam-macam 280 perusahaan lagi kita telusuri. Tapi fokus kita adalah yang konsultan pajak terlebih dahulu," ujar dia saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta.
Musabab terfokus pada perusahaan konsultan pajak, Pahala menjelaskan perusahaan bidang tersebut dapat membuka pintu konflik kepentingan. Sebab itulah, ia mengatakan KPK masih akan mengorek-ngorek kantor konsultan pajak yang dimiliki pegawai pajak terlebih dahulu.
Sebelumnya, Pahala membeberkan KPK menemukan 134 pegawai pajak bermain saham di 280 perusahaan. Ia menyebut data tersebut akan didalami oleh KPK.
“Oleh karena itu, kita lakukan pendalaman terhadap data yang kita punya, tercatat bahwa 134 pegawai pajak ternyata punya saham di 280 perusahaan,” kata Pahala pada Rabu 8 Maret 2023.
Kekayaan para pegawai Kementerian Keuangan menjadi sorotan pasca video penganiayaan anak pejabat pajak, Mario Dandy Satrio, beredar di internet. Mario merupakan anak dari pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Warganet yang bereaksi atas video penganiayaan tersebut kemudian menguliti LHKPN milik Rafael Alun.
Rafael Alun tercatat memiliki kekayaan Rp.56 miliar di LHKPN. Jumlah tersebut dinilai tidak wajar bagi seorang pejabat eselon III seperti dirinya.
Bak efek domino, kekayaan dan gaya hidup hedon para pegawai Kementerian Keuangan mulai dikuliti masyarakat satu persatu. Muncul nama pejabat menengah di Kementerian Keuangan seperti Eko Darmanto, Andhi Pramono, dan Wahono Saputro yang disebut memiliki kekayaan tidak wajar.
Pilihan Editor: KPK Bakal Dalami Isu Adanya Geng di Kemenkeu
