TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Penerangan Daerah Militer (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Kavaleri Herman Taryaman mengatakan, kabar penembakan dan mutilasi seorang warga sipil oleh anggota TNI di Kampung Pamebur, Distrik Yugumuak, Kabupaten Puncak, Papua, adalah hoaks.
Herman merespons pemberitaan soal mutilasi dan penembakan seorang perempuan bernama Tarina Murib, 35 tahun, yang dilakukan TNI kepada masyarakat sipil pada Ahad, 5 Maret 2023.
Menurutnya, berita itu sengaja disebar oleh pihak Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan simpatisan serta kelompok provokator maupun teroris, yang sengaja ingin menjatuhkan kredibilitas aparat penegak hukum yang saat ini sedang fokus melindungi masyarakat dan menyelamatkan pilot Susi Air.
“Terkait meninggalnya warga mama TM (35) sudah diberitakan pada Jumat lalu, 3 Maret 2023, bahwa ditembak oleh Kelompok Separatis Teroris (KST),” kata Herman dalam keterangan resminya, Senin, 6 Maret 2023.
Ia menjelaskan aparat keamanan sebetulnya hendak mengevakuasi korban. Namun tiba-tiba mereka ditembak oleh KST saat aparat sedang mengevakuasi. Penyerangan itu mengakibatkan seorang prajurit TNI dari Yonif R 303/SSM meninggal.
“Saat ini anggota sudah dimakamkan di Makassar,” kata Herman.
Adapun beredarnya gambar dan foto mutilasi mayat korban TM tersebut merupakan acara adat yang dilakukan masyarakat setempat. Acara adat itu dihelar untuk dilakukan aksi balas darah untuk pengganti korban meninggal.
“Terkait luka tembak warga, semuanya merupakan korban penembakan dan penganiayaan dari kelompok KST. Justru saat ini aparat TNI terus membantu proses pengobatan dan evakuasi. Oleh karenanya informasi tersebut adalah bohong atau hoaks,” tutur Herman.
Kapendam juga mengimbau masyarakat untuk tidak terhasut dan terprovokasi oleh pemberitaan bohong atau hoaks yang sengaja disebar oleh KST dan simpatisannya yang ingin menciptakan keresahan dan menurunkan wibawa pemerintah, khususnya aparat keamanan yang saat ini bertugas melindungi masyarakat.
Pilihan Editor: KSP Gelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemilu dengan 6 Provinsi Papua
