Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pernyataan Gubernur Viktor Laiskodat Soal Siswa SMA -SMK Masuk Jam 5 Pagi di Kupang, Apa Respons Ombudsman?

image-gnews
Sejumlah pelajar SMA mengikuti apel pagi penerapan aktivitas sekolah mulai pukul 05.00 WITA di halaman SMA Negeri I Kupang di Kota Kupang, NTT, Rabu, 1 Maret 2023. Pemerintah provinsi NTT menerapkan kebijakan aktivitas sekolah bagi SMA/SMK Negeri di NTT dimulai pukul 05.00 WITA dengan alasan untuk melatih karakter siswa/siswa SMA/SMK di NTT.  ANTARA FOTO/Kornelis Kaha
Sejumlah pelajar SMA mengikuti apel pagi penerapan aktivitas sekolah mulai pukul 05.00 WITA di halaman SMA Negeri I Kupang di Kota Kupang, NTT, Rabu, 1 Maret 2023. Pemerintah provinsi NTT menerapkan kebijakan aktivitas sekolah bagi SMA/SMK Negeri di NTT dimulai pukul 05.00 WITA dengan alasan untuk melatih karakter siswa/siswa SMA/SMK di NTT. ANTARA FOTO/Kornelis Kaha
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini, dunia pendidikan tengah dihebohkan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Laiskodat. Pasalnya, sang Gubernur itu meminta aktivitas sekolah khusus tingkat SMA dan SMA di Kupang, NTT, dilaksanakan sejak pukul 05.00 WITA. Kebijakan ini pun menuai respons dari publik dan marak diperbincangkan di media sosial. 

Keputusan ini  viral di media sosial pasca beredarnya potongan video pada Rabu, 23 Februari 2023 ketika Gubernur NTT Viktor mengungkapkan aturan masuk sekolah pukul 05.00 pagi di NTT, Kupang.  Hal ini disampaikannya saat pertemuan dengan sejumlah guru dan kepala sekolah SMA dan SMK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) NTT.  

Dalam video yang berdurasi 1 menit 43 detik itu, memperlihatkan sang Gubernur yang tengah menjelaskan tentang aturan jam masuk sekolah terbaru di Kupang, NTT.  "Anak itu harus dibiasakan bangun pukul 04.00 WITA sehingga pukul 04.30 WITA sudah harus jalan ke sekolah sehingga pukul 05.00 WITA sudah harus di sekolah supaya apa, ikut etos kerja," ujar Viktor dalam video tersebut. 

Melansir berbagai sumber, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi pun membenarkan penerapan aturan masuk sekolah pukul 05.00 di NTT tersebut. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan mutu pendidikan layak di NTT. Linus menambahkan bahwa kebijakan masuk sekolah lebih awal dapat melatih karakter, terutama kedisiplinan siswa siswa SMA dan SMK. 

Walaupun demikian, belum semua sekolah di NTT menerapkan kebijakan ini karena belum mendapat instruksi. Penerapan aturan baru ini hanya berlaku di beberapa SMA/SMK di Kupang. Nama-nama SMA yang sudah menerapkan aturan baru ini yaitu SMA Negeri 1 Kupang, SMA Negeri 2 Kupang, SMA Negeri 3 Kupang, SMA Negeri 5 Kupang, SMA Negeri 6 Kupang. Sementara untuk  tingkat SMK antara lain SMK Negeri 1 Kupang, SMK Negeri 2 Kupang, SMK Negeri 3 Kupang, SMK Negeri 4 Kupang, dan  SMK Negeri 5 Kupang

Pernyataan Gubernur NTT

Begini pernyataan Gubernur NTT Viktor Laiskodat dalam video YouTube yang viral belakangan ini yang mewajibkan siswa SMA dan SMK di Kupang, masuk pukul 05.00 WITA dengan alasan untuk melatih karakter siswa. Begini pernyataanlengkapnya:

"Anak harus dibiasakan bangun jam 4 WITA dan 4.30 WITA. Sehingga jam 5.00 WITA pagi sudah di sekolah. Bapak (Kepala Sekolah) setengah lima udah harus di kelas ini Anda. Jam 5 sudah jalan (kegiatan belajar mengajar/KBM), kenapa? Ini etos kerja. SMP ini masih enggak boleh. (Siswa) SMA dia tidur jam 10 malam, 11-12-1-2-3-4, jam 4 bangun. Mandi setengah jam, setengah jam ke sekolah, ini kan di kota, 30 menit sampai. Mulai pasti berat ini, kalian guru-guru kepala sekolah mulai pasti berat. Tidak ada perubahan yang mudah. Di kota kita ubah, sekolah mulai jam 5.00 pagi. Setuju tidak semuanya?" kata dia.

Tanggapan Ombudsman

Kepala Perwakilan Ombudsman Nusa Tenggara Timur (NTT) Darius Beda Daton meminta Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat memikirkan kembali soal kewajiban siswa sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri masuk jam 05.00 Wita.

Menurutnya, tersebarnya video Gubernur yang meminta siswa SMA masuk jam 5 pagi membuat guru dan orang tua siswa mengadu ke Ombudsman. Darius mengaku, sejak siang hingga malam, sejumlah keluhan diterimanya dari berbagai pihak. 

"Terkait kebijakan ini, ada beberapa saran yang ingin kami sampaikan," ujar Darius, kepada sejumlah wartawan di Kupang, Senin 27 Februari 2023.

Dikutip dari ombudsman.go.id, Darius meminta, kebijakan itu didiskusikan terlebih dahulu dengan komite dan orangtua siswa sebelum dilaksanakan sekolah. "Apa kira-kira urgensinya masuk sekolah jam 05.00 pagi," ujar dia. Kemudian, perlu juga dipikirkan apakah pada pukul 4.30 Wita, angkutan kota juga sudah beroperasi. Termasuk juga keamanan anak-anak sekolah pada jam tersebut," kata dia.

NAOMY A. NUGRAHENI  I  SDA

Pilihan Editor: Aktivitas Siswa di NTT Saat Masuk Jam 5 Pagi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kemendikbud Sebut Belum Ada Temuan Kecurangan PPDB 2024 Jalur Prestasi Selain di Sumsel

10 jam lalu

(Ki-ka) Kasatgas Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indira Malik, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Leksono, Perencanaan Ahli Muda pada Sub  Koordinator dan Monev Pembangunan Daerah Kemendagri  Benjamin Sibarani, Inspektur JenderalKemendikbud Ristek Chatarina Maulina Girsang dan anggotanya, serta Kepala Keasistenan Utama VII Ombudsman Republik Indonesia Diah Suryaningrum di Hotel Sutasoma, Jakarta Selatan pada Jumat, 21 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Kemendikbud Sebut Belum Ada Temuan Kecurangan PPDB 2024 Jalur Prestasi Selain di Sumsel

Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan menemukan 7 SMA di Palembang yang terindikasi melakukan kecurangan PPDB di jalur prestasi.


Kemendikbudristek Gelar Rakor PPDB 2024 dengan Daerah yang Bermasalah

11 jam lalu

Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Kemendikbudristek Gelar Rakor PPDB 2024 dengan Daerah yang Bermasalah

Rapat koordinasi soal PPDB itu dilakukan secara tertutup dan dihadiri 120 orang.


PPDB 2024: Kecurangan hingga Tanggapan Komisi X DPR

1 hari lalu

Ilustrasi PPDB Online (siap-ppdb.com)
PPDB 2024: Kecurangan hingga Tanggapan Komisi X DPR

PPDB merupakan proses penerimaan siswa baru setiap tahun yang diselenggarakan di seluruh tingkat sekolah


BPKP Kerja Sama Perbaikan Tata Kelola BRIN dan Ombudsman

1 hari lalu

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. TEMPO/Subekti.
BPKP Kerja Sama Perbaikan Tata Kelola BRIN dan Ombudsman

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Riset Nasional (BRIN) serta Ombudsman Republik Indonesia (ORI) bekerja sama.


Kemendikbud Minta Pemda Antisipasi Kecurangan PPDB

2 hari lalu

Posko Pelayanan PPDB Tahun 2024 Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan di SMA Negeri 70 Jakarta, pada Senin, 10 Juni 2024. Tempo/Aisyah Aisyah Amira Wakang.
Kemendikbud Minta Pemda Antisipasi Kecurangan PPDB

Kemendikbud meminta pemerintah daerah mengawasi PPDB 2024 dengan maksimal.


Dugaan Kecurangan PPDB di Sumsel versi Ombudsman: Dari Kronologi hingga Tindakan

3 hari lalu

Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Dugaan Kecurangan PPDB di Sumsel versi Ombudsman: Dari Kronologi hingga Tindakan

Ombudsman Sumsel menerima puluhan laporan dugaan kecurangan di jalur prestasi PPDB Sumsel. Apa tindakan Ombudsman selanjutnya?


Ombudsman: Temuan Kecurangan PPDB di Sumsel Terungkap karena Siswa Saling Bandingkan Nilai

3 hari lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Ombudsman: Temuan Kecurangan PPDB di Sumsel Terungkap karena Siswa Saling Bandingkan Nilai

Ombudsman Sumsel menerima puluhan laporan dugaan kecurangan di jalur prestasi PPDB Sumsel.


Ombudsman Sumsel Sebut Ada 7 Sekolah di Palembang yang Diduga Lakukan Kecuranggan PPDB

3 hari lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Ombudsman Sumsel Sebut Ada 7 Sekolah di Palembang yang Diduga Lakukan Kecuranggan PPDB

Ombudsman Sumsel menerima puluhan laporan dugaan kecurangan di jalur prestasi PPDB Sumsel.


Ombudsman Temukan Kecurangan PPDB, Peserta yang Seharusnya Lulus Malah Dinyatakan Gagal

4 hari lalu

Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Ombudsman Temukan Kecurangan PPDB, Peserta yang Seharusnya Lulus Malah Dinyatakan Gagal

Laporan Ombudsman soal kecurangan PPDB 2024. Apa temuannya?


Dugaan Pungli di Rutan Kupang, Pemeriksaan Pegawai Dilakukan Setelah Libur Idul Adha

5 hari lalu

Dok. Seorang warga binaan sedang berjalan di dalam kawasan Rutan Kupang. ANTARA/Aloysius Lewokeda
Dugaan Pungli di Rutan Kupang, Pemeriksaan Pegawai Dilakukan Setelah Libur Idul Adha

Modus pungli di Rutan Kupang ini dengan menarik tarif Rp 2 juta sampai Rp 40 juta agar tahanan bisa bebas demi hukum.