Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kepada terdakwa kasus korupsi heli AW-101 (Agusta Westland-101), John Irfan Kenway atau Irfan Kurnia Saleh. Menurut KPK, putusan tersebut merupakan langkah progresif dalam penerapan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Ini merupakan langkah dalam upaya pemberantasan korupsi utamanya dalam penerapan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor yaitu terkait dengan Korupsi dengan tipologi adanya unsur kerugian negara,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis, 23 Februari 2023.
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Irfan Kurnia Saleh dengan hukuman 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam proyek pengadaan helikopter di TNI Angkatan Udara tahun anggaran 2016.
"Menyatakan terdakwa John Irfan Kenway alias Irfan Kurnia Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ujar Ketua Majelis Hakim Djuyamto dalam sidang Rabu kemarin, 22 Februari 2023.
“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa John Irfan Kenway alias Irfan Kurnia Saleh selama 10 tahun” ujar Djuyamto.
Majelis hakim turut menjatuhkan hukuman berupa denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara dan uang pengganti sebesar Rp 17,22 miliar subsider 2 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 15 tahun penjara dengan kerugian negara mencapai Rp 177,7 miliar.
Hakim singgung soal sejumlah orang dalam putusannya
Menurut majelis hakim, Direktur PT Diratama Jaya Mandiri itu terbukti bersalah telah memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara. Tindak ini dilakukan Irfan Kurnia bersama-sama dengan mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Agus Supriatna.
Selain itu, majelis hakim juga menyebut pihak lainnya yang disebut terlibat dalam kasus ini, yaitu: Head of Region Southeast Asia Leonardo Helicopter Division AgustaWestland Products Lorenzo Pariani; Direktur Lejardo, Pte. Ltd. Bennyanto Sutjiadji.
Ada juga nama Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (KADISADA AU) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) periode 2015-20 Juni 2016 Heribertus Hendi Haryoko; KADISADA AU dan PPK periode 20 Juni 2016-2 Februari 2017 Fachri Adamy; Asisten Perencanaan dan Anggaran (ASRENA) KSAU TNI AU periode 2015-Februari 2017 Supriyanto Basuki; dan Kepala Pemegang Kas (PEKAS) Mabes TNI AU periode 2015-Februari 2017 Wisnu Wicaksono.
Selanjutnya, kasus Heli AW-101 sempat terhambat
