TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo, mengatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Richard Eliezer atau Bharada E harus dihargai oleh semua pihak. Sebelumnya, Richard Eliezer divonis satu tahun enam bulan. “Ya semua pihak harus menghormati putusan hakim pengadilan,” kata Dedi, Rabu 15 Februari 2023.
Dedi menyebut, sidang etik kepada Richard Eliezer dan Ricky Rizal Wibowo akan dilaksanakan setelah putusan pidananya inkrah atau berkekuatan hukum tetap.
Suatu keputusan dikatakan incracht atau inkrah ketika terdakwa atau penuntut umum tidak mengajukan banding. Putusan inkrah juga bersifat tetap dan bisa diterima oleh berbagai pihak. Di samping itu, suatu putusan bisa dikatakan inkrah dengan sejumlah kriteria. Lantas, bagaimana syarat suatu putusan dikatakan inkrah?
Apakah Itu Inkrah?
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), inkrah dalam hukun bermakna berkekuatan hukum tetap. Sementara dalam Kamus Hukum, inkrah diambil dari bahasa Belanda, "Inkracht Van Gewijsde" yang memiliki arti putusan berkekuatan hukum tetap.
Dilansir pn-kuningan.go.id, putusan inkrah adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding; putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi; dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi.
Status inkarh dapat diberikan kepada sebuah putusan a[abila suatu putusan tidak dapat diajukan upaya hukum lagi. Putusan yang sudah inkrah dapat dieksekusi oleh jaksa. Arti putusan berkekuatan hukum tetap yaitu:
- Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh KUHAP
- Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh KUHAP
- Putusan kasasi.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, ada beberapa kriteria yang ditetapkan untuk mengetahui suatu putusan bersifat inkrah, yaitu:
1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, kecuali untuk putusan bebas (vrijspraak), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechts vervolging), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding.
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu 14 belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.
3. Putusan kasasi.
Pilihan Editor: Richard Eliezer Divonis 15 Tahun, Begini Tanggapan Polri
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
