Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komisi IX Temukan Kebutuhan Masyarakat Papua Selatan akan Layanan Kesehatan

image-gnews
Wakil ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat melakukan Sosialisasi Program JKN-KIS bersama BPJS Kesehatan, di Merauke, Provinsi Papua Selatan, Sabtu (18/02/2023). Foto:Singgih/rni
Wakil ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat melakukan Sosialisasi Program JKN-KIS bersama BPJS Kesehatan, di Merauke, Provinsi Papua Selatan, Sabtu (18/02/2023). Foto:Singgih/rni
Iklan

INFO NASIONAL – Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, terutama ketika sedang sakit. Hal itu disampaikan Wakil ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat Sosialisasi Program JKN-KIS bersama BPJS Kesehatan, di Merauke, Provinsi Papua Selatan, Sabtu 18 Februari 2023.

Dia pun menemukan catatan dari lapangan yang disampaikan oleh para peserta yang berasal dari berbagai paguyuban daerah seluruh Indonesia dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan kemahasiswaan yang ada di Merauke, Papua Selatan. “Peserta sangat antusias dan terlibat aktif dalam diskusi, termasuk menanyakan dan melaporkan berbagai kondisi lapangan pelayanan kesehatan,” kata Melkiades.

Temuan lapangan ini, kata dia, penting bagi Komisi IX DPR RI untuk menyampaikan dan membahas bersama BPJS Kesehatan dan para pihak lainnya untuk menyempurnakan implementasi JKN KIS di daerah-daerah. Selain meningkatkan kepesertaan, Komisi IX juga akan mendorong peningkatan layanan kesehatan di setiap fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia.

“Catatan dari berbagai kalangan adalah adanya perluasan ataupun peningkatan kepesertaan JKN-KIS harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kesehatan yang dibuat di Puskesmas, di rumah sakit, klinik, dan sebagainya,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Peningkatan yang diharapkan oleh masyarakat, kata Melkiades, di antaranya yaitu penambahan dokter-dokter spesialis hingga alat-alat kesehatan yang memadai. Sehingga, masyarakat tidak perlu lagi pergi ke Rumah Sakit di luar daerah untuk mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal.

Oleh karena itu, Komisi IX, kata dia berkomitmen  akan terus mendorong agar dua isu krusial tersebut harus tersambung dengan bagaimana pemenuhan tenaga kesehatan yang memadai. Komisi IX, tambahnya, akan terus mendorong adanya dokter yang betul ada di berbagai puskesmas dan tentunya di rumah sakit. 

“Kemudian bagaimana penyediaan alat kesehatan dan obat-obatan juga harus dipersiapkan juga untuk memenuhi layanan kesehatan yang ada di Merauke dan sekitarnya. Itu akan menjadi tugas kami untuk mendorong agar pemerintah pusat, kementerian kesehatan dan juga mungkin dari BPJS Kesehatan dari tingkat pusat juga untuk memberikan atensi bagi daerah-daerah di ujung negeri seperti di Merauke,” ujar dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

7 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

23 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

1 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.