INFO NASIONAL - Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan program baru MPR dan baru pertama kali dilaksanakan tahun ini. Penyelenggaraan pertama berlangsung di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin.
Hadir pada acara ini Plt. Deputi Administrasi Setjen MPR RI Siti Fauziah, S.E.,M.M., Rektor ULM Prof. Dr. Ahmad, SE., M.Si., Dr. H. Harpani Matnuh, SH,. MH, Reja Fahlevi, M.Pd,, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Setjen MPR Indro Gutomo, SH., MH, dan 100 mahasiswa.
Siti Fauziah menyampaikan baha kerja sama antara MPR dengan ULM dikukuhkan melalui penandatanganan kerja sama. Adapun kerja sama meliputi sejumlah kegiatan seperti misalnya program Kampus Merdeka. "Namun, penggunaanya harus tetap bijak dan untuk hal-hal yang bersifat positif, edukatif, serta tentunya membangun," ujarnya saat membuka FKP bertema “Urgensi Metode Pendidikan Karakter Bangsa di Era Milenial” di Hotel Fugo Banjarmasin, Jum'at, 17 Februari 2023.
Pada kesempatan ini, Siti Fauziah juga menjelaskan tentang laman www.mpr.go.id yang menyediakan informasi tentang lembaga legislatif tersebut, serta berbagai macam buku. “Kita punya buku digital bisa di download di App store, itu ada banyak ada isinya majalah, ada prosiding, ada produk-produk dari MPR. Jadi gak perlu ke Jakarta itu bisa download di situ.”
Sedangkan Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Setjen MPR Indro Gutomo, SH., MH, menjelaskan pentingnya pendidikan karakter bagi generasi muda. Karakter kebangsaan harus dimiliki oleh setiap pemuda, karena para pejuang di era pra-kemerdekaan berasal dari golongan muda.
“Sejak pergerakan kebangkitan nasional Budi Utomo yang di dirikan oleh Dr. Sutomo pada tahun 1908 sampai dengan gerakan reformasi 1998 semua merupakan peran sentral generasi muda. Keberhasilan gerakan ini tidak lain karena para pemuda bergerak dengan menerapkan karakter bangsa yang bersumber pada nilai-nilai luhur bangsa seperti bekerja keras tidak kenal menyerah, semangat dan rela berkorban,” katanya.
Indro meyakini nilai-nilai kebangsaan saat ini tetap ada, namun mulai tergerus karena pengaruh lain. MPR berupaya terus membangun karakter bangsa, dan hal ini telah dimulai sejak 2001 ketika MPR mengeluarkan Tap Nomor VI Tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tap ini memiliki 6 pedoman, yaitu etika sosial budaya untuk mengembangkan kembali kehidupan berbangsa, etika politik dan pemerintahan harus jujur dan berwibawa. “Kalau salah dan melanggar hukum berani mengundurkan diri,” ujarnya.
Selanjutnya, etika ekonomi yang berpihak kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan yang berarti ilmu harus bermanfaat bagi kemanusiaan, serta terakhir etika lingkungan.
“MPR saat ini juga mempunyai tugas memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, empat hal ini kita sebut dengan Empat Pilar MPR, ini juga merupakan peran MPR membangun karakter bangsa.”
Sementara itu, Rektor ULM Prof. Dr. Ahmad, SE., M.Si., mengapresiasi MPR karena mendapat kehormatan sebagai perguruan tinggi yang pertama terpilih mengadakan kegiatan FKP ini.
“Kami berharap ke depan Sekretariat Jenderal MPR RI dapat menerima mahasiswa-mahasiswi kami dari PPPKN, dari Fakultas Hukum untuk melaksanakan magang di Sekretariat Jenderal MPR RI di Jakarta sekaligus mengajak anak-anak dari Kalimantan Selatan untuk tinggal di Ibu Kota sebelum Jakarta itu pindah ke Kalimantan,” katanya.
Prof Ahmad juga meminta agar MPR senantiasa memegang teguh UUD 45 dalam menyusun perundangan yang sesuai ekonomi berbasis kerakyatan. MPR harus terus mendukung sistem koperasi agar tetap abadi dan tidak kalah dengan sistem lain. (*)
