TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya mengatakan tak keberatan jika mereka hanya menjadi relawan Anies Baswedan di Koalisi Perubahan. Menurut Mustofa tidak ada yang salah dengan menjadi relawan pendukung.
"Kalau akan dijadikan seperti relawan, ya dimana salahnya? karena relawan itu mulia," ucapnya saat dihubungi, Sabtu, 18 Februari 2023.
Mustofa mengatakan bahwa saat ini yang perlu dilakukan oleh Partai Ummat adalah fokus menambah ceruk dukungan ke mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dan menurut Mustofa tidak perlu bagi Partai Ummat mendengarkan omongan miring soal dukungan yang dilayangkan pihaknya untuk Anies Baswedan.
"Relawan tak mempedulikan omongan miring orang," ucapnya.
Sebelumnya Ketua DPP Partai NasDem, Effendy Choirie menyambut baik dukungan Partai Ummat kepada Anies Baswedan untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Akan tetapi, Effendy mengingatkan bahwa partai besutan Amien Rais itu tak bisa menjadi pengusung Anies secara legal formal. Pasalnya, menurut dia, Partai Ummat yang berstatus partai baru belum memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Karena itu, menurut dia, posisi Partai Ummat di Koalisi Perubahan nantinya hanya akan menjadi pendukung.
"Tidak bisa jadi pengusung tapi bisa jadi pendukung, mirip-mirip relawanlah," ujarnya kepada Tempo Kamis lalu, 16 Februari 2023.
Effendy pun menyatakan pihaknya bersama Partai Demokrat dan PKS belum membicarakan mekanisme untuk menerima partai baru ke dalam Koalisi Perubahan. Pembicaraan ini, menurut dia, akan segera dilakukan demi memperluas dukungan kepada Anies.
Partai Ummat belum tahu informasi soal mereka hanya akan menjadi relawan
Mustofa menyatakan belum mengetahui informasi bahwa mereka hanya akan menjadi relawan di Koalisi Perubahan. Dia menyatakan Partai Ummat masih menunggu kejelasan informasi tersebut.
"Nanti kita lihat. Apakah betul seperti itu jadinya. Namun, niat Partai Ummat mencalonkan Anies, tak akan surut, apapun jadinya," kata dia.
Anies dipastikan telah kantongi tiket Pilpres 2024
Anies Baswedan telah mengantongi tiket untuk melaju pada Pilpres 2024. Hal itu karena jumlah kursi gabungan Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI telah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold seperti diamanatkan Undang-Undang Pemilu.
Pasal 222 UU Pemilu berbunyi:
“Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”.
“Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”.
Partai NasDem memiliki 59 kursi, Partai Demokrat 64 kursi sementara PKS 50 kursi. Gabungan 173 kursi ketiga partai itu melebihi 20 persen dari total kursi DPR yang berjumlah 575 kursi.
NasDem, Demokrat dan PKS disebut akan segera mendeklarasikan secara resmi Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan maju pada Pilpres 2024.
