TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan pabrik NPK PT Pupuk Iskandar Muda di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Saat peresmian, Jokowi sempat menyampaikan kekesalannya karena beberapa pabrik pupuk di Aceh berhenti beroperasi karena masalah pasokan gas.
"Inilah problem besar yang harus kita atasi," kata Jokowi saat peresmian, Jumat, 10 Februari 2022.
Menurut Jokowi, ada dua pabrik pupuk di Aceh yang berhenti beroperasi yaitu PT ASEAN Aceh Festilizer (AAF) dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). AAF diketahui sudah diakuisisi oleh AAF pada 2018 lalu. "AAF sama PIM berhenti, problemnya apa? Ini sudah sejak 2005," kata dia.
Jokowi mendapat informasi pabrik berhenti karena masalah pasokan gas untuk beroperasi. Kepala negara lantas mempertanyakan apakah impor gas tidak bisa dilakukan, kalau memang pasokan dari dalam negeri kurang,
"Saya enggak tau, berpuluh tahun, bertahun-tahun kita diamkan saja aset sebesar ini," ujarnya.
Atas kondisi inilah, Jokowi mengaku telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjalankan kembali kedua pabrik ini. "Tapi ini baru dijalankan yang PIM-nya, AAF masih ada banyak masalah yg harus dilihat dan dihitung. Jalan dulu, satu enggak apa-apa," kata dia.
Tak hanya itu, Jokowi juga meminta Pabrik Amoniak PIM-1 dan PIM-2, bagian dari PIM, bisa segera dijalankan. Jokowi pun meminta Erick membantu kebutuhan gas untuk pabrik-pabrik ini. "Ini kebutuhan dasar yang kami inginkan, kok dibiarin saja," kata dia.
Jokowi pun menuturkan investasi senilai Rp 1,7 triliun sudah digelontorkan sehingga PIM hari ini bisa diresmikan. Baik untuk kebutuhan industri NPK, maupun untuk sarana pelabuhan utama.
Jokowi pun menargetkan kapasitas produksi pupuk di PIM ini bisa meningkat dua kali lipat dari eksisting, dari 570 ribu ton menjadi 1,14 juta ton. Sehingga, keluhan pupuk yang ada di petani bisa diselesaikan.
Menurut Jokowi, pupuk kini telah jadi persoalan penting. Pasokan pupuk jadi bermasalah karena dua produsennya, Rusia dan Ukraina, sedang berperang. Kondisi ini mengguncang produktivitas pertanian, sehingga output berkurang dan harga naik.
Kebutuhan pupuk di Indonesia mencapai 13,5 juta ton, sedang yang baru bisa dipenuhi baru 3,5 juta ton. Situasi ini dirasakan Jokowi ketika turun ke desa bertemu pertani. "Selalu yang disampaikan adalah 'Pak pupuk nggak ada, Pak pupuk harga tinggi’. kalau enggak ada, kalau suplainya turun artinya harga pasti naik otomatis. Apalagi yang bersubsidi," kata kepala negara.
Baca: Menilik Rencana Jokowi Menerbitkan Perpres Publisher Rights
