TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di Istana Negara pada hari ini, Senin, 6 Februari 2023. Meskipun demikian, presiden disebut baru akan merespon soal masalah tersebut secara formal pada dua hingga tiga hari ke depan.
Dalam rapat itu, Jokowi memanggil Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md, Kapolri Jenderal Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri, sampai Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin ke Istana.
Seusai rapat, Mahfud Md menyatakan presiden masih akan memanggil mereka beberapa hari ke depan.
"Kami berempat (akan dipanggil lagi), untuk presiden menyampaikan arahan-arahan apa yang akan kami lakukan," kata Mahfud saat ditemui usai rapat, Senin, 6 Februari 2022.
Mahfud menyebut Jokowi juga akan menyikapi laporan IPK ini secara lebih formil, melembaga, dan bernegara.
IPK dan posisi Indonesia anjlok, terburuk di era reformasi
Sebelumnya, lembaga Transparency International menyebutkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 34 poin. Turunnya IPK tersebut membuat Indonesia kini berada di 110 dari 180 negara di dunia. Padahal pada 2021, Indonesia menempati posisi ke-96 dari 180 negara dengan perolehan 38 poin.
Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Wawan Heru Suyatmiko mengatakan, penurunan tahun ini merupakan yang paling drastis sejak era reformasi.
“Artinya ada penurunan posisi sampai 14 peringkat. Selain itu juga kalau kita masukkan beberapa indikator berarti Indonesia mengalami penurunan,” kata Wawan pada Selasa, 31 Januari 2023.
Selanjutnya, Jokowi bahas soal korupsi politik hingga ucapan Luhut Binsar Pandjaitan dan Tito Karnavian
