TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Komarudin Watubun menanggapi gagasan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang kembali mencuat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut pemerintah tidak bisa menghalangi aspirasi perpanjangan masa jabatan Presiden, kendati telah menyiapkan kebutuhan Pemilu 2024.
Komarudin menyebut sikap partai berlambang banteng moncong putih ini sudah jelas. PDIP, kata dia, merujuk pada konstitusi bahwa Presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode.
Baca juga: Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan Jokowi
“Saya pikir kalau PDIP itu rujukannya konstitusi. Sikap partai itu sudah jelas. Arti konstitusi itulah yang diwujudkan dalam tindakan. Kita bernegara harus begitu,” kata Komarudin saat dihubungi, Ahad, 5 Februari 2023.
Komarudin turut menceritakan pidato politik Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam acara Hari Ulang Tahun PDIP ke-50 pada 10 Januari 2023 lalu. Megawati, di depan Presiden Jokowi yang turut hadir, mengatakan jika konstitusi mengatur masa jabatan Presiden 2 periode.
Megawati turut menceritakan kisah saat orang-orang penjilat politik di sekitar Presiden Soekarno memintanya jadi Presiden seumur hidup. Namun saat kondisi politik berubah, orang-orang itulah yang menjatuhkan Presiden Soekarno dengan tidak wajar.
“Saya kira cerita Ibu itu memberikan gambaran ke Pak Jokowi. Hari itu Pak Jokowi juga hadir. Pengalaman panjang yang diceritakan Bu Mega memberikan pesan ke Pak Jokowi bahwa ‘sudahlah, kalau konstitusi sudah atur 2 periode, cukup 2 periode’,” kata Komarudin.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman menilai usulan perpanjangan masa jabatan ini sebenarnya keinginan Presiden Jokowi sendiri. Namun, Jokowi menggunakan orang-orang di lingkaran Istana untuk menyuarakan hal itu.
“Pak Jokowi yang mau perpanjang masa jabatan, tapi orang lain yang disuruh ngomong. Itu kemauan Pak Jokowi melalui tangan-tangan kananya di pemerintahan,” kata Benny saat dihubungi, Ahad, 5 Februari 2023.
Selain Mahfud, ia mencontohkan petinggi partai politik yang mendukung gagasan masa perpanjangan Presiden ini. Pada awal 2022, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang kini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kompak mendukung ide itu.
“Demokrat tahu bahwa itu keinginan Presiden Jokowi, dan itu disampaikan melalui tangan kanannya baik di parpol maupun pemerintahan. Itu Ketum Golkar, PAN, PKB, berapa kali itu kan. Itu keinginan Istana,” kata Benny.
Ia menegaskan bahwa Demokrat menolak keinginan itu. Menurut dia, dukungan terhadap isu ini dilakukan oleh politisi yang mencari muka dengan melakukan tindakan Asal Bapak Senang alias ABS.
Benny turut menyinggung hal ini pernah terjadi saat Soekarno menjadi Presiden. Dia menyebut saat itu banyak yang mendorong Soekarno menjadi Presiden seumur hidup.
Kendati demikian, sebagai negara demokratis, Benny menilai aspirasi itu hal yang biasa. Asalkan, kata dia, tidak ada aksi untuk mewujudkan hal itu, misalnya dengan melanggar konstitusi.
“Bukan baru sekarang ada (usulan perpanjangan masa jabatan Presiden). Sepanjang tidak melanggar konstitusi, kalau aspirasi itu kan biasa. Ini kan negara demokrasi, bebas berpendapat,” ujarnya.
