TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menyatakan bahwa penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2022 menjadi salah satu kerisauan pemerintah.
"Salah satu hal yang dalam tiga hari ini menjadi kerisauan kami pemerintah yang mengurusi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi pada 2022. Indeks persepsi korupsi kita menurun dari 38 jadi 34," kata Mahfud MD, dikutip dari Antara News, Jumat, 3 Februari 2023.
Baca: Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Jeblok, Apa Saja Indikator IPK Ini?
Mahfud menyatakan bahwa hal tersebut menjadi salah satu keprihatinan karena pemerintah dahulu melakukan reformasi ketika indeks persepsi korupsi berada di angka 20. Kemudian, setiap tahun indeks tersebut naik dan pada 2019 mencapai 39 poin.
"Apakah korupsi makan banyak? Bisa ya karena buktinya kita menangkap orang, melakukan operasi tangkap tangan. Namun, sebenarnya kalau peningkatan korupsi itu sendiri, yaitu normal, seperti itu terus sejak dahulu," kata Mahfud Md.
Menurut Mahfud, yang saat ini menjadi masalah kenapa indeks persepsi korupsi turun itu bukan karena penegakan hukum di bidang korupsi. Namun, dia menyebutkan justru pengakan hukumnya yang naik.
"Secara umum turun karena yang dinilai bukan hanya korupsi, misalnya perizinan usaha. Orag berpendapat banyak kolusi. Mau invetasi dipersulit. Seperti-seperti itu," kata Mahfud.
Menkopolhukan menyoroti bahwa salah satu yang menjadi masalah adalah birokrasi perizinan. Karenanya, hal tersebut juga yang mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja supaya proses perizinan tidak bertele-tele.
Walau begitu, Mahfud menegaskan bahwa dalam tiga tahun terakhir, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan sudah luar biasa.
"Orang pemerintah sendiri ditangkapi semua. Jiwasraya, Asabri, menteri ada dua ditangkap, gubernur dan bupati juga ada yang ditangkap. Ini bukti bahwa pemerintah sudah bersungguh-sungguh memberantas korupsi dalam aspek penindakan," kata Mahfud Md.
EIBEN HEIZIER
Baca juga: Skor IPK Indonesia Anjlok, Partai Buruh Sebut Dampak dari Kebijakan Pemerintah
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
