"

Skor IPK Indonesia Anjlok, Partai Buruh Sebut Dampak dari Kebijakan Pemerintah

Massa aksi dari Partai Buruh dan beberapa serikat buruh lainnya membawa poster tuntutan menggelar aksi di Kawasan Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Januari 2023. Mereka menggelar aksi untuk menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Massa aksi dari Partai Buruh dan beberapa serikat buruh lainnya membawa poster tuntutan menggelar aksi di Kawasan Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Januari 2023. Mereka menggelar aksi untuk menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Komunikasi dan Media Partai Buruh Kahar S. Cahyono mengatakan melorotnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) tahun 2022 bisa jadi merupakan buah dari kebijakan yang dilakukan pemerintah selama ini. Sebab, menurut dia, sejumlah regulasi yang diterbitkan pemerintah justru bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi.

Kahar mengatakan pemerintah semakin jauh dari semangat pemberantasan korupsi saat merevisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menilai hal itu justru melimitasi kewenangan KPK dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara.

“Adanya revisi UU KPK tersebut, kini KPK tidak lagi menjadi lembaga yang superbody dalam pemberantasan korupsi,” ujar Kahar pada Sabtu 4 Februari 2023.

Oleh sebab itu, Kahar mengatakan Partai Buruh mendesak pemerintah melakukan peninjauan kembali terhadap UU KPK yang baru. Hal tersebut, kata dia, agar mengembalikan marwah KPK dalam upaya pemberantasan kasus korupsi di Indonesia.

“Partai Buruh mendesak revisi UU KPK dengan mengembalikan KPK menjadi lembaga super body memberantas korupsi seperti di awal pendirian KPK,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud menyebut turunnya IPK Indonesia bukan disebabkan penegakkan kasus korupsi yang buruk namun masalah perizinan berusaha. Salah satuntya masih banyaknya praktik kolusi.

“Orang sudah punya izin di satu tempat lalu diberikan izin ke orang lain, seperti itu. Sehingga masalahnya ini masalah birokrasi perizinan dan kolusi di dalam birokrasi perizinan,” kata dia pada Jumat 3 Februari 2023.

Lewat, Undang-undang Cipta Kerja, kata dia, jadi solusi dengan memangkas birokrasi. Selain itu, pemerintah segera menerapkan digitalisasi di dalam sistem birokrasi pemerintahan.

Namun, Kahar tidak setuju dengan pandangan Mahfud. Seharusnya, kata dia, yang dilakukan pemerintah adalah pembenahan tata kelola pemberantasan korupsi di segala sektor.

“Bukan justru mengesahkan UU Cipta Kerja yang justru merugikan buruh, petani, nelayan, dan masyarakat kecil,” kata Kahar pada Tempo.

Sebelumnya, Transparency International mengeluarkan IPK tahunan pada tahun 2022 termasuk Indonesia. Dalam penilaian tersebut, Indonesia mendapatkan angka 34 yang menunjukkan penurunan empat poin dari 2021 yaitu 38. Poin tersebut juga membuat posisi IPK Indonesia melorot ke posisi 110 dari 180 negara. Padahal pada 2021  Indonesia berada di posisi 96.

Baca: Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E








Disebut Faldo Mirip Kelompok Antipemerintah, BEM UI: Kami Disetir Kepentingan Rakyat

2 jam lalu

Faldo Maldini. twitter.com
Disebut Faldo Mirip Kelompok Antipemerintah, BEM UI: Kami Disetir Kepentingan Rakyat

BEM UI minta Faldo Maldini membuktikan soal tudingan pendanaan asing dan kepentingan elit politik dalam kampanye penolakan UU Cipta Kerja


Mic Wakil Demokrat Mati saat Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Herzaky: Demokrasi Tidak Sedang Baik-baik Saja

3 jam lalu

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Mic Wakil Demokrat Mati saat Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Herzaky: Demokrasi Tidak Sedang Baik-baik Saja

Herzaky kecewa setelah Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat mengalami mati mic ketika menyampaikan interupsi di rapat pengesahan Perpu Cipta Kerja.


Profil Melki Sedek Huang, Ketua BEM UI yang Kritik DPR

4 jam lalu

Massa aksi menampilkan poster dalam aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2022. Dalam aksi tersebut, Ketua BEM UI mengucapkan lagi julukan Jokowi The King of Lip Service merujuk pada poster yang dahulu pernah dikeluarkan oleh BEM UI pada tahun 2021. TEMPO/Muhammad Syauqi Amrullah
Profil Melki Sedek Huang, Ketua BEM UI yang Kritik DPR

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut DPR tak pantas sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Berikut profilnya.


Perpu Cipta Kerja Disahkan, Amnesty Sebut DPR Tak Hargai Putusan MK dan Abaikan Aspirasi Rakyat

5 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Perpu Cipta Kerja Disahkan, Amnesty Sebut DPR Tak Hargai Putusan MK dan Abaikan Aspirasi Rakyat

Amnesty menilai keputusan DPR mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi UU telah mengabaikan aspirasi rakyat dan tak menghormati putusan MK


Faldo Tanggapi Kritik BEM UI Soal Perpu Cipta Kerja: Mirip Kelompok Antipemerintah yang Asal Bukan Jokowi

5 jam lalu

Faldo Maldini. Twitter/@FaldoMaldini
Faldo Tanggapi Kritik BEM UI Soal Perpu Cipta Kerja: Mirip Kelompok Antipemerintah yang Asal Bukan Jokowi

Faldo Maldini, mengkritik balik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI yang memprotes Perpu Cipta Kerja


Koalisi Sipil Ragukan Integritas MK Usai Guntur Hamzah Hanya Ditegur karena Ubah Putusan

5 jam lalu

Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur. Dok TEMPO
Koalisi Sipil Ragukan Integritas MK Usai Guntur Hamzah Hanya Ditegur karena Ubah Putusan

Koalisi sipil menyatakan keraguannya terhadap integritas Mahkamah Konstitusi usai Hakim Konstitusi Guntur Hamzah terbukti mengubah frasa putusan MK


PKS Siap Bantu Pihak yang Ingin Gugat Perpu Cipta Kerja ke MK

6 jam lalu

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera hadir di hari ke-3 resepsi pernikahan putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Candi Bentar Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, Ahad, 31 Juli 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
PKS Siap Bantu Pihak yang Ingin Gugat Perpu Cipta Kerja ke MK

Mardani menyatakan PKS siap membantu pihak yang ingin kembali menggugat Perpu Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU ke MK


Ini Penyebab Koalisi Sipil Masih Ragu-ragu Ajukan Gugatan UU Cipta Kerja ke MK

6 jam lalu

Ini Penyebab Koalisi Sipil Masih Ragu-ragu Ajukan Gugatan UU Cipta Kerja ke MK

Koalisi masyarakat sipil menyatakan masih pikir-pikir untuk mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau dikenal UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.


Aliansi BEM UI Tolak Pengesahan Perpu Jadi UU Cipta Kerja

6 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Aliansi BEM UI Tolak Pengesahan Perpu Jadi UU Cipta Kerja

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Universitas Indonesia menyatakan sikap menolak pengesahan Perpu menjadi UU Cipta Kerja


5 Juta Buruh Bakal Mogok Kerja Tolak UU Cipta Kerja, Ini Respons Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia

7 jam lalu

Massa buruh membawa poster saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Dalam aksi tersebut, mereka menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja. TEMPO/M Taufan Rengganis
5 Juta Buruh Bakal Mogok Kerja Tolak UU Cipta Kerja, Ini Respons Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia

Jemmy Kartiwa tidak berkomentar lebih lanjut mengenai pengesahan Perpu Cipta Kerja yang dikecam oleh sejumlah pihak, terutama buruh.