Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

Reporter

image-gnews
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko berbicara dalam acara virtual Gelar Riset dan Inovasi Bidang Kesehatan dan Pangan 2021 di Jakarta, Selasa 30 November 2021. (ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak)
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko berbicara dalam acara virtual Gelar Riset dan Inovasi Bidang Kesehatan dan Pangan 2021 di Jakarta, Selasa 30 November 2021. (ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kepala BRIN) Laksana Tri Handoko enggan menanggapi desakan agar dirinya mundur dari jabatannya. Dalam rapat dengar pendapat, Komisi VII DPR menyampaikan desakan agar pemerintah mencopot Laksana dari jabatannya setelah memberikan sejumlah catatan.  

"Maaf, tidak ada tanggapan Mbak Tik," katanya singkat menjawab saat dihubungi, Sabtu, 4 Februari 2023.

Desakan tersebut disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam Ali. Menurut Ali, upaya pergantian kepala BRIN ini menjadi awal dalam menyelematkan lembaga inovasi dan pengembangan teknologi yang ada di tanah Indonesia. 

"Kami mendukung penuh putusan rapat Komisi VII DPR untuk menganti Kepala BRIN," katanya.

Lanjut ia mengatakan, dukungan ini tak lepas dari penilaian kinerja BRIN. Dimana menurut Ali, sudah berjalan dua tahun, BRIN tidak menunjukan pergerakan progresif yang signifikan mulai dari kebijakan ataupun konsolidasi kelembagaan terkait. 

"Yang ada malah kontroversi dan ketidakprofesionalan dari para pejabat BRIN,” ujar Syaikhul dikutip dari laman dpr.go.id pada Rabu, 1 Februari 2023.

Wakil Ketua Komisi Riset Maman Abdurrahman juga mendukung pengunduran diri kepala BRIN saat rapat membahas alokasi anggaran 2023 BRIN pada Senin, 30 Januari lalu. 

Dalam rapat, dipaparkan Maman anggaran BRIN untuk program masyarakat pada tahun lalu sebesar kurang lebih Rp 800 miliar. Namun, kata dia, yang terealisasi hanya Rp 100 miliar.

“Pertanyaan paling sederhana, kemana Rp 700 miliarnya itu?,” ujarnya

Menurut pendangan Maman, BRIN punya banyak masalah di internal, polemik hubungan antara sesama periset, hingga tindakan tidak profesional yang dilakukan pejabat terkait di BRIN. Oleh sebab itu, ia meminta pertanggungjawaban penuh Laksana selaku Kepala BRIN.

“Saya tegas rekomendasikan pergantian Kepala BRIN. Karena sudah hampir dua tahun selalu bermasalah seperti ini,” kata Maman.

Ia juga merujuk pada laporan Koran Tempo bertajuk Patgulipat Dana Riset Berdalih Diseminasi Konstituen edisi Senin, 30 Januari 2023. Dalam laporan itu, Tempo menyoroti sejumlah masalah di tubuh BRIN.

Misalnya, program Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab (MBBM) yang digagas sejak tahun lalu. Tempo memperoleh sebundel dokumen rencana penyelenggaraan MBBM tahun 2023. BRIN disebut mengusulkan anggota Komisi VII DPR sejumlah 51 orang untuk mendapatkan jatah pelatihan.

Untuk setiap kali pelatihan, BRIN mengalokasikan Rp 150-300 juta. Dalam setahun, jatah pelatihan untuk tiap anggota dewan diperkirakan mencapai Rp 4,8 miliar. 

Adapun jika ditotal untuk 51 orang, maka jatah anggaran program MBBM 2023 ditaksir mancapai Rp 244,8 miliar. Tak hanya anggota dewan, peserta pelatihan yang merupakan konstituen atau anggota partai juga mendapatkan benefit dari program ini.

Komisi VII bantah nikmati dana BRIN

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Maman membantah jika dana itu dinikmati oleh seluruh anggota Komisi VII dan menganggap laporan itu sebagai generalisasi. Kendati demikian, ia meminta KPK, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan BPK untuk segera mengusut kasus ini.

Senada dengan Maman, anggota DPR Komisi Riset Fraksi Partai Golkar Gandung Pardiman mengusulkan Kepala BRIN segera diganti. Ia bahkan mengaku muak dengan Kepala BRIN.

Gandung turut mengusulkan audit dan investigasi mengenai perjalanan keuangan BRIN yang disebutnya banyak dikorupsi.

“Saya usul audit, investigasi tentang perjalanan keuangan BRIN. Banyak yang dikorupsi itu, saya yakin seyakin-yakinnya. Lama-lama saya muak dengan Kepala BRIN. Kita panggil BPK,” kata dia.

Anggota Komisi Riset Fraksi Partai NasDem Rico Sia kemudian menanyakan program BRIN untuk masyarakat yang jumlahnya mencapai Rp 800 miliar. “Apakah dari program itu cair semuanya?,” kata dia.

Penjelasan Kepala BRIN

Handoko kemudian merespon dengan menjelaskan bahwa semua yang dibelanjakan oleh BRIN basisnya at cost alias dibayarkan sesuai dengan pengeluaran riil, bukan lumpsump atau pembiayaan diberikan sekaligus kepada yang menjalankan tugas. Ia mencontohkan program MBBM yang dianggarkan sebesar Rp 300 juta. 

“Kita nggak tahu habis berapa, tergantung at cost. Kalau ada 100 orang kita bayar 100 orang, kalau 200 orang ya 200 orang,” ujar Handoko.

“Berarti uangnya ada?,” tanya Rico.

“Yang kami kejar volume pelaksanaan, bukan gelondongannya,” jawab Handoko.

Sebelumnya, Laksana Tri Handoko seperti dikutip dari Koran Tempo mengatakan MBBM merupakan satu-satunya program diseminasi BRIN yang langsung ke masyarakat. “Hal ini sesuai dengan aspirasi anggota Komisi VII DPR yang disampaikan selama rapat dengar pendapat yang terbuka untuk umum,” kata Handoko.

Menurut Handoko, Komisi VII memintanya agar MBBM dapat dilaksanakan di daerah pemilihan setiap anggota Dewan. Handoko menyetujui usulan tersebut asalkan sesuai dengan perundang-undangan. Tujuannya, diseminasi hasil-hasil riset BRIN yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Dia mengatakan BRIN membiayai pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

“Jelas tidak mungkin karena anggaran BRIN yang bersumber dari rupiah murni kurang dari 20 persen. Program MBBM hanya bisa memakai rupiah murni.” Handoko menceritakan anggaran BRIN justru difokuskan untuk riset dan penelitian dengan berbagai program. Salah satunya melalui metode call for proposal.

“Terserah peneliti, kalau mau ikut, ya, harus berkompetisi. Bukan kita menyuruh. Kalau peneliti disuruh, ya, di mana kreativitasnya,” ucap Handoko saat diwawancarai Tempo pada 17 Januari lalu.

Baca: Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Polisi Terpapar Judi Online, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Saran Polri Periksa Rutin Ponsel Anggotanya

3 jam lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Polisi Terpapar Judi Online, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Saran Polri Periksa Rutin Ponsel Anggotanya

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, meminta Polri agar rutin memeriksa gawai anggotanya demi mencegah praktik judi online.


Buntut Temuan Makanan Basi, Timwas Haji DPR Minta Kualitas Makanan Jemaah Dievaluasi

1 hari lalu

Makanan jemaah haji di Arab Saudi. (ANTARA/HO-DPR)
Buntut Temuan Makanan Basi, Timwas Haji DPR Minta Kualitas Makanan Jemaah Dievaluasi

Timwas Haji DPR memaparkan sejumlah catatan saat mengecek kesiapan fasilitas bagi jemaah haji Indonesia.


DPR Minta Kementerian ATR/BPN Ajak KLHK Selesaikan Kasus Agraria: Praktik Selama Ini Meresahkan Masyarakat

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang memberikan keterangan pers usai menghadiri Reforma Agraria Summit oleh Kementerian ATR/BPN. Acara ini digelar pada 14-15 Juni 2024 di Bali. Tempo/Adil Al Hasan
DPR Minta Kementerian ATR/BPN Ajak KLHK Selesaikan Kasus Agraria: Praktik Selama Ini Meresahkan Masyarakat

Direktur Pemberdayaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Dwi Budi Martono, mengatakan Reforma Agraria Summit 2024 membahas empat isu utama.


PPP Gagal Lolos ke Senayan, Sandiaga Berharap Para Kader Tetap Solid

1 hari lalu

Politikus PPP Sandiaga Uno saat ditemui wartawan di Universitas Muhammadiyah Karanganyar (Umuka) Jawa Tengah, Ahad, 2 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
PPP Gagal Lolos ke Senayan, Sandiaga Berharap Para Kader Tetap Solid

Sandiaga merasa prihatin PPP gagal mengirimkan wakilnya ke DPR RI.


IKN Sepi Investor, Anggota DPR Desak Pemerintah Evaluasi

1 hari lalu

Belum Ada Investor Asing Masuk IKN, Presiden Jokowi Dulu Sebut Ada Ratusan Investor yang Antre
IKN Sepi Investor, Anggota DPR Desak Pemerintah Evaluasi

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama meminta pemerintah evaluasi proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kini sepi investor.


Kunjungi Pemondokan Jemaah Haji di Makkah, DPR Minta Stok Obat Flu Ditambah

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, saat meninjau kondisi pemondokan jemaah haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi, Senin 11 Juni 2024.
Kunjungi Pemondokan Jemaah Haji di Makkah, DPR Minta Stok Obat Flu Ditambah

Tim Pengawas Haji DPR RI melakukan kunjungan ke beberapa pemondokan jemaah haji, termasuk pemondokan jemaah asal Provinsi Jawa Tengah.


BRIN Teliti Jalur Sesar Kompleks Java Back-arc Thrust yang Membentang di Jawa

1 hari lalu

Ilustrasi gempa. freepik.com
BRIN Teliti Jalur Sesar Kompleks Java Back-arc Thrust yang Membentang di Jawa

BRIN meneliti Sesar Baribis dan Sesar Kendeng, dua sesar kompleks dan besar yang disebut Java Back-arc Thrust.


Rapat dengan DPR, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Minta Tambah Anggaran

1 hari lalu

Perwakilan masyarakat suku Awyu Papua dan suku Moi menggelar doa dan ritual adat di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 27 Mei 2024. Mereka menuntut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit untuk melindungi hutan adat di Papua. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Rapat dengan DPR, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Minta Tambah Anggaran

Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) meminta penambahan anggaran untuk tahun 2025. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI yang membidangi hukum di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 13 Mei 2024.


DPR Setujui Usul Kejagung Tambah Anggaran Rp 15,57 Triliun untuk 2025

1 hari lalu

Wakil Jaksa Agung Sunarta saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2022. Rapat tersebut membahas LKPP APBN TA 2021 serta LHP BPK 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Setujui Usul Kejagung Tambah Anggaran Rp 15,57 Triliun untuk 2025

Kejaksaan Agung mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 13 Mei 2024. Dalam rapat tersebut, Kejaksaan Agung meminta tambahan anggaran untuk tahun 2025.


Bappenas Minta Tambah Anggaran Rp 804,47 Miliar untuk Gaji Pegawai Baru

1 hari lalu

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, saat ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di kompleks Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Juni 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Bappenas Minta Tambah Anggaran Rp 804,47 Miliar untuk Gaji Pegawai Baru

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan tambahan anggaran dalam pagu 2025 sebesar Rp 804,47 miliar untuk gaji pegawai baru tahun 2025