Top Nasional: NasDem Bilang Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas, Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut

Reporter

(ki-ka) Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra, Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, Perwakilan Tim Kecil Anies Baswedan Sudirman Said, Ketua DPP PKS Bidang Polhukam Al Muzzammil Yusuf, Jubir PKS Pipin Sopian, Jubir PKS M Kholid berfoto bersama saat deklarasi capres Partai PKS di kawasan Soewarna, Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 30 Januari 2023. PKS secara resmi bergabung dalam Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan menjadi capres di pilpres 2024. ANTARA FOTO/Fauzan
(ki-ka) Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra, Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, Perwakilan Tim Kecil Anies Baswedan Sudirman Said, Ketua DPP PKS Bidang Polhukam Al Muzzammil Yusuf, Jubir PKS Pipin Sopian, Jubir PKS M Kholid berfoto bersama saat deklarasi capres Partai PKS di kawasan Soewarna, Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 30 Januari 2023. PKS secara resmi bergabung dalam Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan menjadi capres di pilpres 2024. ANTARA FOTO/Fauzan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan piagam deklarasi Koalisi Perubahan sudah tuntas dibahas oleh tim kecil yang terdiri dari perwakilan tiga partai, NasDem, PKS dan Demokrat. Kemudian,  Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh kembali bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, pada Jumat siang, 3 Februari 2023. Berikut ringkasannya:

1. NasDem Sebut Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas: Tinggal Cari Momentum

Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan piagam deklarasi Koalisi Perubahan sudah tuntas dibahas oleh tim kecil yang terdiri dari perwakilan tiga partai. Selain NasDem, koalisi itu akan diisi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. 

Sugeng menjelaskan, ketiga partai tinggal mencari momentum yang tepat untuk mendeklarasikan koalisi.  

“Sudah selesai semua. Itu kan fungsinya tim kecil, kami yang menyiapkan, tinggal cari momentum, hari, bulan, tanggal yang baik aja,” kata Sugeng di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Jumat, 3 Februari 2023.

Kendati demikian, Sugeng menyebut belum bisa memastikan apakah deklarasi ini sekaligus mengumumkan paket calon presiden (Capres) serta calon wakil presiden (Cawapres) yang akan mereka usung pada Piemilihan Presiden (PIlpres) 2024. Ketiga partai sebelumnya sudah satu suara untuk mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai capres dan berkomitmen kerja sama dalam Koalisi Perubahan.

Menurut Sugeng, urusan deklarasi pendamping Anies masih dipertimbangkan oleh tim kecil ketiga partai. Dia mengatakan pertimbangan ini merupakan bagian dari strategi melihat peta Pilpres 2024.

“Sudah, semua sudah ada. Betul apakah akan mencalonkan, mengumumkan sekaligus cawapres, itu bagian pertimbangan. Kita lihat sebagai sebuah strategi,” kata dia.

Bacapres Pertama dengan Dukungan Suara yang Cukup

Anies Baswedan menjadi bakal capres pertama yang dipastikan telah mengantongi tiket untuk bertarung pada Pilpres 2024. Hal itu terjadi setelah Partai Demokrat dan PKS akhirnya mengikuti langkah NasDem untuk mendeklarasikan secara resmi dukungannya pada akhir Januari lalu.

Ketua Tim Anies, Sudirman Said, memastikan gabungan kursi ketiga partai di DPR telah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

“Pada hari ini Pak Anies adalah bacapres yang pertama kali mendapatkan dukungan resmi dalam jumlah yang cukup. Ini artinya bahtera perjuangan Koalisi Perubahan segera bersiap untuk berlayar menempuh berbagai tantangan,” kata Sudirman saat deklarasi dukungan oleh PKS di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Senin, 30 Januari 2023.

Pembentukan Koalisi Perubahan sebelumnya dikabarkan sempat alot akibat pembahasan Cawapres yang akan mendampingi Anies. Partai Demokrat menyorongkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sementara PKS menyodorkan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang juga merupakan Wakil Ketua Majelis Syura partai itu. Sementara NasDem sejak awal menyatakan menyerahkan soal Cawapres kepada Anies. Belakangan, Demokrat dan PKS pun melunak dan menyerahkan soal itu kepada Anies. 

2. Usai Bertemu di London, Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut di Jakarta

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh kembali bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, pada Jumat siang, 3 Februari 2023. Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto membenarkan pertemuan dua tokoh senior tersebut.

Selanjutnya: undangan makan siang..




Berita Selanjutnya





Terpopuler: 6 Poin Penting Pengumuman Sri Mulyani soal THR PNS, Pemerintah Naikkan Harga Beras dan Gabah Petani

1 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers mengenai Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019. ANTARA
Terpopuler: 6 Poin Penting Pengumuman Sri Mulyani soal THR PNS, Pemerintah Naikkan Harga Beras dan Gabah Petani

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Kamis, 31 Maret 2023 dimulai dari enam poin penting dari pengumuman Sri Mulyani tentang THR PNS 2023.


Politikus NasDem Nova Paloh Sebut Heru Budi dan Anies Baswedan Tidak Ada Bedanya

7 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi menandatangani Peraturan Daerah tentang APBD DKI 2023 yang disepakati senilai Rp 83,78 triliun di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Selasa, 29 November 2022. TEMPO/Lani Diana
Politikus NasDem Nova Paloh Sebut Heru Budi dan Anies Baswedan Tidak Ada Bedanya

Ketua DPRD Prasetyo Edi menegur Nova Paloh yang telat datang rapat paripurna sehingga tidak tahu kalau Heru Budi izin sakit.


Heru Budi Tak Hadir Rapat Paripurna DPRD DKI Karena Sakit, Jumat Pagi Dampingi Luhut Pandjaitan

8 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono saat meninjau pengerjaan proyek Stasiun LRT Halim, Jakarta Timur, Kamis, 23 Maret 2023. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Heru Budi Tak Hadir Rapat Paripurna DPRD DKI Karena Sakit, Jumat Pagi Dampingi Luhut Pandjaitan

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono tak bisa hadir di rapat paripurna DPRD DKI yang digelar Jumat siang karena sakit. Paginya Hadir di Acara Luhut.


Luhut Akan ke Beijing Cina Tuntaskan Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung

9 jam lalu

Alat berat memuat batu split ke rangkaian kereta kerja di area proyek pembangunan Stasiun Depo Kereta Cepat Jakarta Bandung di Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 6 Februari 2023. Kereta Cepat Jakarta Bandung tetap ditargetkan beroperasi  Juni 2023. TEMPO/Prima Mulia
Luhut Akan ke Beijing Cina Tuntaskan Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Luhut menyampaikan negosiasi cost overrun kereta cepat Jakarta Bandung dengan China Development Bank (CBD) tinggal mengenai tingkat suku bunga.


Dugaan Korupsi BTS Bakti, Partai Nasdem Pecat Johnny Plate jika Terbukti Terlibat

14 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekjen Partai NasDem, Johnny Gerard Plate, saat memberikan tanggapan soal desakan agar partainya mundur dari Kabinet Indonesia Maju pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai capres di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Oktober 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Dugaan Korupsi BTS Bakti, Partai Nasdem Pecat Johnny Plate jika Terbukti Terlibat

Wakil Ketua Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan Johnny Plate akan dipecat jika terbukti terlibat kasus korupsi BTS Bakti Kominfo.


Profil Istri Bupati Kapuas, KPK Tetapkan Ary Egahni Anggota DPR Komisi Hukum yang Terjerat Kasus Korupsi

16 jam lalu

Anggota Komisi III DPR RI Ary Egahni Ben Bahat  saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke provinsi Kalteng, Jumat (16/9/2022). Foto: Tiara/nvl
Profil Istri Bupati Kapuas, KPK Tetapkan Ary Egahni Anggota DPR Komisi Hukum yang Terjerat Kasus Korupsi

KPK sebut anggota DPR Komisi III (Hukum) Ary Egahni terjerat kasus korupsi Rp8,7 miliar bersama suaminya, Bupati Kapuas Ben Bharim S. Bahat.


Luhut Sebut Kereta Cepat Jakarta Bandung Bakal Diresmikan Agustus

19 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dalam acara peresmian PT Free The Sea di Batam, Kamis, 9 Maret 2023. TEMPO/ Yogi Eka Sahputra
Luhut Sebut Kereta Cepat Jakarta Bandung Bakal Diresmikan Agustus

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyebut Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KCJB) akan diresmikan Agustus tahun ini.


Gilbert Simanjuntak Sebut Heru Budi Berwewenang Tentukan Kepala Dinas, Sesuai UU Keistimewaan DKI Jakarta

22 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melantik Joko Agus Setyono sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 15 Februari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Gilbert Simanjuntak Sebut Heru Budi Berwewenang Tentukan Kepala Dinas, Sesuai UU Keistimewaan DKI Jakarta

Menurut anggota fraksi PDIP itu, Heru Budi tidak perlu persetujuan DPRD dalan rotasi kepala dinas.


Demokrat Sebut Koalisi Perubahan Tak Perlu Gentar Jika Kasus Formula E Kembali Mencuat

1 hari lalu

Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, Jumat, 24 Maret 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Demokrat Sebut Koalisi Perubahan Tak Perlu Gentar Jika Kasus Formula E Kembali Mencuat

Demokrat menyatakan Koalisi Perubahan untuk Perbaikan tak akan surut meskipun kasus Formula E kembali dicuatkan.


PKS Soroti Mekanisme Heru Budi Mutasi 20 Pejabat Eselon II Pemprov DKI

1 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau hasil pengerjaan kabel optik di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Sabtu, 18 Maret 2023. Tempo/M. Faiz Zaki
PKS Soroti Mekanisme Heru Budi Mutasi 20 Pejabat Eselon II Pemprov DKI

Fraksi PKS DPRD DKI menyoroti mekanisme Pj Gubernur Heru Budi Hartono dalam memutasi 20 pejabat eselon II Pemprov DKI.