TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto mengaku partainya tak khawatir ketinggalan gerbong dalam pencarian koalisi menjelang Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.
Menurut dia, PDIP masih mempertimbangkan momentum, kesesuaian ideologi, platform, desain masa depan, serta cara pandang terhadap masa depan.
Hasto menegaskan partainya enggan berkoalisi dengan partai yang suka impor. Ia. menyebut partai besutan Megawati Soekarnoputri ini lebih memilih bekerja sama dengan partai dengan kesamaan ideologi dan platform.
“Kalau terhadap partai yang sukanya impor, ini nggak cocok buat PDIP. Kita lebih cenderung bekerja sama dengan partai yang memiliki kesamaan ideologi dan platform serta agenda bagi masa depan tersebut,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jumat, 3 Februari 2023.
Menjelang Pilpres 2024, peta koalisi sudah mulai terlihat. Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bermitra dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Sementara itu, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bekerja sama dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIB). Adapun Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang dalam tahap finalisasi koalisi yang bakal dinamai Koalisi Perubahan.
Hasto mengatakan partainya perlu berdialog dengan partai lain sebelum memutuskan mitra koalisi. Saat ini, dia menyebut PDIP masih berfokus bergerak ke bawah membantu masyarakat.
“Ke arah sana (koalisi) dialog parpol dilakukan. Tapi momentum hari ini, bergerak ke bawah,” kata dia.
PDIP Singgung Menteri NasDem yang Impor Beras
Meski Hasto tak menyebut soal partai yang suka impor, namun politikus PDIP lainnya, Djarot Saiful Hidayat pernah menyebut soal Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang belum membawa Indonesia swasembada pangan.
Djarot juga menyebut soal kedatangan beras impor sebanyak 500 ribu ton. Seperti diketahui, Syahrul adalah menteri yang berasal dari Partai NasDem. PDIP meluncurkan kritik dan mengusulkan reshuffle terhadap menteri asal partai besutan Surya Paloh itu.
Musababnya, NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024. Mereka menyebut Anies sebagai antitesa Jokowi.
“Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya mengundurkan diri,” kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.
Baca juga: PDIP Soal Rencana Kunjungan Surya Paloh: Kodenya untuk Apa? Kalau Capres, NasDem Kan Sudah Punya
