Koalisi Pengusung Anies Baswedan: Berapa Persentase Presidential Threshold NasDem, Demokrat, dan PKS?

Anies Baswedan bersama ayam kesayangannya. Foto: Instagram Anies Baswedan.
Anies Baswedan bersama ayam kesayangannya. Foto: Instagram Anies Baswedan.

TEMPO.CO, JakartaAnies Baswedan diklaim sudah memenuhi 20 persen presidential threshold untuk maju Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Klaim itu disampaikan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS usai resmi mengusung Anies jadi Capres. Presidential threshold 20 persen ini didapat setelah PKS, NasDem, dan Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Perubahan sepakat mendukung Eks Gubernur DKI Jakarta itu.

PKS konsisten menjadi bagian dari partai-partai pengusung Anies Rasyid Baswedan tersebut (Koalisi Perubahan) di Pilpres 2024. Sehingga koalisi ini memenuhi presidential threshold 20 persen,” ujar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Mohamad Sohibul Iman, Senin, 30 Januari 2023.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 disebutkan dalam Pasal 5 ayat (4) bahwa pasangan calon atau Paslon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15 persen jumlah kursi DPR atau 20 persen dari perolehan suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR.

Dikutip dari laman Komisi Pemilihan Umum, dari sembilan partai politik yang ikut kontestasi pada Pemilu Legislatif atau Pileg 2019, hanya PDI Perjuangan atau PDIP yang mencapai persentase 20 persen perolehan suara sah nasional. Itu artinya PDIP tak perlu berkoalisi untuk mengusung capres.

Baca: Tak Mau Ikut Campur di Pencapresan Anies, Jokowi: Jangan Dikit-dikit Istana

Persentase Koalisi Anies Baswedan

Lantas, berapa persentase perolehan suara PKS, NasDem, dan Demokrat ini pada Pileg 2019, hingga butuh berkoalisi agar mendapatkan presidential threshold 20 persen untuk mengusung Anies Baswedan?

1. Persentase perolehan suara sah nasional PKS

Pada Pemilu 2019, PKS memperoleh 11,49 juta suara atau 8,21 persen dari total suara sah nasional. Dengan capaian ini, PKS menempatkan 50 wakilnya di DPR RI untuk periode 2019-2024. Jumlah tersebut hanya 8,7 persen dari total 575 kursi yang diperebutkan.

2. Persentase perolehan suara sah nasional NasDem

Persentase perolehan suara sah nasional NasDem sedikit lebih unggul dibanding PKS. Partainya Surya Paloh ini berhasil meraup 12,66 juta suara atau 9,05 persen. NasDem berhasil mengisi 10,26 persen kursi atau 59 dari total 575 DPR RI periode 2019-2024.

3. Persentase perolehan suara sah nasional Demokrat

Pada Pemilu 2019, Demokrat mendapatkan suara sah nasional sebanyak 10,87 juta suara atau 7,77 persen. Jumlah tersebut menempatkan partainya Susilo Bambang Yudhoyono ini di urutan ke 7. Sebelumnya, pada Pemilu 2014, Demokrat menduduki posisi ke-4.

Dengan bergabungnya ketiga partai tersebut ke dalam Koalisi Perubahan, persentase perolehan suara nasional untuk mengusung capres maju di 2024 telah terpenuhi. Total persentase presidential threshold PKS, NasDem dan Demokrat jika digabungkan adalah 25,03 persen.

HENDRIK KHOIRUL MUHID 

Baca juga: Mengenal Presidential Threshold 20 Persen dalam Pemilu 2024, Koalisi Anies Baswedan Sudah Cukup?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.








PKB Genjot Sosialisasi Muhaimin Selama Ramadhan Setelah Masuk Lima Besar Capres

2 jam lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kiri) menghadiri Ijtima Ulama Jakarta di Jakarta, Kamis 2 Februari 2023. PKB menggelar Ijtima Ulama Jakarta dengan mengusung tema
PKB Genjot Sosialisasi Muhaimin Selama Ramadhan Setelah Masuk Lima Besar Capres

Jazilul Fawaid menyebut pihaknya bakal menggenjot sosialisasi Muhaimin Iskandar di bulan Ramadan 2023 untuk menaikan elektabilitas.


PKB Sebut Koalisi KIR Tidak Pernah Perhitungkan Duet Prabowo-Ganjar

2 jam lalu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Jazilul Fawaid dalam acara Kongres XVI Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) di Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat, 15 Juli 2022. Dok.Istimewa
PKB Sebut Koalisi KIR Tidak Pernah Perhitungkan Duet Prabowo-Ganjar

Jazilul Fawaid mengatakan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) tidak pernah memperhitungkan menduetkan Prabowo-Ganjar


Politikus NasDem Nova Paloh Sebut Heru Budi dan Anies Baswedan Tidak Ada Bedanya

8 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi menandatangani Peraturan Daerah tentang APBD DKI 2023 yang disepakati senilai Rp 83,78 triliun di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Selasa, 29 November 2022. TEMPO/Lani Diana
Politikus NasDem Nova Paloh Sebut Heru Budi dan Anies Baswedan Tidak Ada Bedanya

Ketua DPRD Prasetyo Edi menegur Nova Paloh yang telat datang rapat paripurna sehingga tidak tahu kalau Heru Budi izin sakit.


Dugaan Korupsi BTS Bakti, Partai Nasdem Pecat Johnny Plate jika Terbukti Terlibat

15 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekjen Partai NasDem, Johnny Gerard Plate, saat memberikan tanggapan soal desakan agar partainya mundur dari Kabinet Indonesia Maju pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai capres di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Oktober 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Dugaan Korupsi BTS Bakti, Partai Nasdem Pecat Johnny Plate jika Terbukti Terlibat

Wakil Ketua Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan Johnny Plate akan dipecat jika terbukti terlibat kasus korupsi BTS Bakti Kominfo.


Profil Istri Bupati Kapuas, KPK Tetapkan Ary Egahni Anggota DPR Komisi Hukum yang Terjerat Kasus Korupsi

17 jam lalu

Anggota Komisi III DPR RI Ary Egahni Ben Bahat  saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke provinsi Kalteng, Jumat (16/9/2022). Foto: Tiara/nvl
Profil Istri Bupati Kapuas, KPK Tetapkan Ary Egahni Anggota DPR Komisi Hukum yang Terjerat Kasus Korupsi

KPK sebut anggota DPR Komisi III (Hukum) Ary Egahni terjerat kasus korupsi Rp8,7 miliar bersama suaminya, Bupati Kapuas Ben Bharim S. Bahat.


Karier Politik Mahfud MD, Dulu Pernah jadi Anggota DPR Komisi III yang Sekarang Mencecarnya

17 jam lalu

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Mahfud Md menyampaikan pemaparan saat menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. Dalam rapat tersebut, Mahfud turut menjelaskan kepada forum agar tidak menggertaknya. Ia menyatakan bisa menggertak balik pihak-pihak yang mempertanyakan kinerjanya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Karier Politik Mahfud MD, Dulu Pernah jadi Anggota DPR Komisi III yang Sekarang Mencecarnya

Mahfud MD hadapi cecaran anggota DPR Komisi III saat RDP terkait transaksi janggal Rp 349 triliun. Ternyata, Menkopolhukam pernah di komisi yang sama.


Ibas Demokrat Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi Usai RI Batal Jadi Penyelenggara Piala Dunia U-20

20 jam lalu

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas membacakan ikrar kesetiaan di tangga Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Fraksi Partai Demokrat DPR RI yang dipimpin oleh Ibas membacakan ikrar kesetiaan, tunduk, patuh pada konstitusi Partai Demokrat yang telah menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Demokrat. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ibas Demokrat Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi Usai RI Batal Jadi Penyelenggara Piala Dunia U-20

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyayangkan FIFA yang mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20


Gilbert Simanjuntak Sebut Heru Budi Berwewenang Tentukan Kepala Dinas, Sesuai UU Keistimewaan DKI Jakarta

22 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melantik Joko Agus Setyono sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 15 Februari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Gilbert Simanjuntak Sebut Heru Budi Berwewenang Tentukan Kepala Dinas, Sesuai UU Keistimewaan DKI Jakarta

Menurut anggota fraksi PDIP itu, Heru Budi tidak perlu persetujuan DPRD dalan rotasi kepala dinas.


Sukarno Tolak Israel di Asian Games IV 1962 hingga Berani Keluar dari IOC, Jauh Sebelum Piala Dunia U-20 2023

22 jam lalu

Soekarno di Asian Games 1962. Dok. Kemenpora
Sukarno Tolak Israel di Asian Games IV 1962 hingga Berani Keluar dari IOC, Jauh Sebelum Piala Dunia U-20 2023

Presiden Sukarno pernah tolak Israel pada Asian Games IV 1962 di Jakarta. Kejadian ini jauh sebelum Piala Dunia U-20 2023, bahkan nyatakan keluar IOC.


Anas Urbaningrum Akan Bebas Dari Lapas Sukamiskin, HMI Berencana Gelar Road to Bandung

1 hari lalu

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum berdiskusi dengan penasehat hukumnya sebelum mengikuti sidang lanjutan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis 26 Juli 2018. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Anas Urbaningrum Akan Bebas Dari Lapas Sukamiskin, HMI Berencana Gelar Road to Bandung

Sekitar 60 kader HMI akan menjemput Anas Urbaningrum di Bandung pada 10 April 2023.