Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sandiaga Uno Sebut Fadli Zon Pegang Fakta Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

Reporter

image-gnews
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengamati produksi tas koja Suku Badui di Kanekes, Lebak, Banten, Sabtu 15 Oktober 2022. Menparekraf  Sandiaga Uno berkunjung ke daerah tersebut untuk mengecek kesiapan Desa Saba Budaya Badui yang masuk menjadi salah satu desa Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengamati produksi tas koja Suku Badui di Kanekes, Lebak, Banten, Sabtu 15 Oktober 2022. Menparekraf Sandiaga Uno berkunjung ke daerah tersebut untuk mengecek kesiapan Desa Saba Budaya Badui yang masuk menjadi salah satu desa Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Fakta menarik terungkap terkait perjanjian politik yang pernah dibuat oleh Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno. Kali ini ada nama Fadli Zon dan perannya dalam pusaran perjanjian jelang pemilihan Gubernu DKI Jakarta 2017 silam.

Kabar ini diungkapkan Sandiaga Uno yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pariwisata. Sandiaga Uno mengungkapkan lebih detail perihal perjanjian politik yang pernah dibuat lalu diteken oleh dirinya, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sandi Mengaku perjanjian tersebut disusun dan ditulis tangan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon. "Setahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasco (Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad), jadi mungkin Pak Dasco atau Pak Fadli yang bisa memberikan keterangan, karena itu menyangkut, ada sisi Pak Prabowo dan Pak Anies," kata dia.

Sandi menuturkan bahwa perjanjian itu terkait dengan Pilgub DKI Jakarta 2017. Anies dan Sandi saat itu resmi diusung oleh Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "Malam itu kami tanda tangan sebelum kami mendaftar ke KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah), 2016, bulan September," kata dia.

Namun untuk isi dari perjanjian, Sandi menyerahkan kepada pihak yang memegang salinannya agar lebih etis. Sandi mengklaim dirinya tidak memegang salinan perjanjian tersebut. 

Sandi hanya menyebut perjanjian waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan antar pihak soal arah ke depan, soal mengatur koalisi Gerindra dan PKS berikut pasangan yang diusung yaitu Anies Sandi. "Saya rasa lebih etis untuk disampaikan oleh, mungkin bisa ditanyakan ke Pak Fadli atau Pak Dasco," ujar dia.

Sandi menolak menyampaikan isi perjanjian karena dia dan Prabowo sekarang ada di pemerintahan sehingga perlu pihak netral yang menyampaikan agar tidak bias. Sandi juga tetap menyerahkan kepada 'pihak netral' itu untuk menjawab ketika ia ditanya apakah perjanjian itu menyangkut kesepakatan agar Anies tidak maju sebagai capres.

Soal apakah Anies Baswedan maupun Prabowo Subianto masih berkomitmen atas perjanjian tersebut, Sandiaga Uno menyerahkan kepada kedua tokoh itu. Sandi hanya menegaskan kalau dirinya masih berkomitmen atas perjanjian tersebut sampai hari ini. "Mungkin yang lain bisa ditanyakan," ujar Sandiaga Uno.

Legalitas Perjanjian Politik Prabowo Subianto dan Anies Baswedan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Salah satu detail penting terkait perjanjian antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan tersebut adalah terkait legalitas. “Perjanjian ini legal. Ditandangani bertiga dan seingat saya ada materai," kata Sandiaga Uno.

Kabar soal perjanjian ini mencuat dalam podcast Akbar Faizal Uncensored. Terungkap dari jawaban Sandiaga Uno ketika ditanya soal beredarnya potongan video Anies Baswedan tak maju pilpres bila Prabowo maju.

Pernyataan dalam podcast tersebut pun kembali ditegaskan oleh Sandiaga Uno."Perjanjian ditandatangani tiga pihak, saya, Pak Prabowo, dan Pak Anies," kata Sandi saat ditemui usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 30 Januari 2023.

Hingga berita ini diturunkan, Tempo masih berupaya untuk meminta penjelasan dari Fadli Zon dan Sufmi Dasco. 

Fajar Pebrianto

Baca: Sandiaga Uno Ungkap Legalitas Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

AHY Sebut SBY Makan Malam dengan Prabowo di Cikeas

2 jam lalu

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendatangi kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis, 19 September 2024. Dok. Istimewa
AHY Sebut SBY Makan Malam dengan Prabowo di Cikeas

Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan SBY bertemu dengan Prabowo di Cikeas.


Menteri Fadli Zon Harapkan Dana Indonesiana Lebih Besar

3 jam lalu

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon memberi sambutan pada pembukaan Indonesian Dance Festival (IDF) di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu 2 November 2024. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Menteri Fadli Zon Harapkan Dana Indonesiana Lebih Besar

Fadli Zon berharap, dana Indonesiana bisa diakses tidak hanya oleh komunitas tari, tapi juga film, musik, dan berbagai bentuk ekspresi budaya lainnya.


FPI Klaim Tuntutan untuk Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa di Aksi 411 Telah Diterima Kemensetneg

3 jam lalu

Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) Front Persaudaraan Islam atau FPI saat menggelar reuni akbar 411 longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Reuni itu juga dihadiri oleh aliansi ormas Islam lain yang bersatu menuntut untuk mengadili mantan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang juga menghendaki agar Fufufafa ditangkap. TEMPO/Subekti.
FPI Klaim Tuntutan untuk Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa di Aksi 411 Telah Diterima Kemensetneg

Aksi 411 yang diinisiasi FPI mengklaim tuntutan mereka telah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara.


Menkopolkam Budi Gunawan Bentuk 7 Desk Program Prioritas Prabowo, Mendagri Pimpin Desk Pilkada

3 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan usai acara pelantikan menteri Kabinet Merah Putih (KMP) di Istana Negara, Jakarta, Senin 21 Oktober 2024. Menteri KMP terdiri dari 53 orang menteri. Daftar itu terdiri dari tujuh kementerian koordinator, empat puluh satu kementerian, serta lima kepala lembaga. Sejumlah menteri di pemerintahan Presiden Jokowi kembali menjabat. TEMPO/Subekti.
Menkopolkam Budi Gunawan Bentuk 7 Desk Program Prioritas Prabowo, Mendagri Pimpin Desk Pilkada

Budi Gunawan menuturkan Desk Pilkada jadi satu dari tujuh prioritas pemerintahan Prabowo dalam 100 hari pertama masa kerjanya.


KPU Natuna Perbolehkan Penggunaan Gambar Prabowo di APK, Ini Alasannya

4 jam lalu

APK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mengikuti kontestasi politik di Natuna. ANTARA/Muhamad Nurman
KPU Natuna Perbolehkan Penggunaan Gambar Prabowo di APK, Ini Alasannya

Penggunaan gambar Prabowo di alat peraga kampanye pilkada diperbolehkan apabila kehadirannya sebagai petugas partai.


Danantara akan Diresmikan 8 November Mendatang, Erick Thohir: Saya Cuma Menyiapkan Kantornya Saja

4 jam lalu

Urutan menteri Kabinet Merah Putih terkaya kedua ditempati oleh Menteri BUMN Erick Thohir dengan total kekayaan mencapai lebih dari Rp2,3 triliun per 27 Maret 2024. Dari total tersebut, harta terbanyak Erick merupakan tanah dan bangunan senilai lebih dari Rp419 miliar. TEMPO/Ilham Balindra
Danantara akan Diresmikan 8 November Mendatang, Erick Thohir: Saya Cuma Menyiapkan Kantornya Saja

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, Danantara akan segera diresmikan pada 8 November 2024 mendatang. Namun, ia tidak bisa memastikan kabar tersebut.


Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

5 jam lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas dalam konferensi pers terkait naturalisasi di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 19 September 2024.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM turut berkontribusi dalam upaya meloloskan tim nasional Indonesia ke Piala Dunia 2026 melalui naturalisasi. TEMPO/Ilham Balindra
Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan keputusan mengenai nasib Capim KPK yang diserahkan Jokowi.


Tiga Tuntutan FPI dalam Reuni Aksi 411, Desak Prabowo Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa

5 jam lalu

Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) Front Persaudaraan Islam atau FPI saat menggelar reuni akbar 411 longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Reuni itu juga dihadiri oleh aliansi ormas Islam lain yang bersatu menuntut untuk mengadili mantan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang juga menghendaki agar Fufufafa ditangkap. TEMPO/Subekti.
Tiga Tuntutan FPI dalam Reuni Aksi 411, Desak Prabowo Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa

FPI dan peserta reuni aksi 411 menyatakan siap membela dan mendukung Prabowo bila mengabulkan ketiga tuntutan tersebut.


Subsidi BBM Akan Diubah Jadi BLT? Ini Kata Menteri Bahlil

5 jam lalu

Petugas memasang tulisan Pertalite Off di samping mesin pengisian BBM dan hanya melayani non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Infornasi dari Pertamina Patra Niaga Jateng DIY menyatakan sedang ada gangguan nasional, Pertamina sedang berkoordinasi dengan PT Telkom dan Sigma. Tempo/Budi Purwanto
Subsidi BBM Akan Diubah Jadi BLT? Ini Kata Menteri Bahlil

Subsidi tak tetap sasaran Rp100 triliun, Pemerintahan Presiden Prabowo kemungkinan akan ubah subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT).


Arahan Prabowo, Menteri Hanif Hentikan Impor Sampah Plastik Mulai 2025

5 jam lalu

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol mendatangi tempat pembuangan sampah ilegal di Gunung Putri, Bogor, Senin, 4 November 2024. Tempo/Irsyan
Arahan Prabowo, Menteri Hanif Hentikan Impor Sampah Plastik Mulai 2025

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol mengatakan tidak akan lagi menerbitkan izin untuk impor sampah plastik tersebut.