"

PolDev Luncurkan Situs UniTrend yang Tawarkan Data Secara Terbuka Untuk Pengambilan Kebijakan

Tangkapan layar laman UniTrend, situs yang diluncurkan Institute for Policy Develpoment Universitas Gadjah Mada pada Senin, 30 Januari 2023.
Tangkapan layar laman UniTrend, situs yang diluncurkan Institute for Policy Develpoment Universitas Gadjah Mada pada Senin, 30 Januari 2023.

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga riset kebijakan Institute for Policy Development atau PolDev Universitas Gadjah Mada meluncurkan situs informasi politik berbasis data bernama UniTrend. Direktur PolDev, Media Wahyudi Askar, menyatakan ide peluncuran UniTrend berawal dari inisiatif mereka untuk penguatan data di sektor publik.

"Kami berharap ini bisa menjadi tambahan, sebagai modal untuk diskusi sekaligus penguatan kebijakan publik di tahun-tahun politik ini," kata Media dalam konferensi pers daring, Senin, 30 Januari 2023.

Masalah data dalam kebijakan di Indonesia

Wahyu menyatakan selama ini selama ini pemerintah sebenarnya memiliki banyak data. Hanya saja, data tersebut terkadang tidak digunakan untuk membuat sebuah kebijakan. 

“Jadi data Pemerintah ada tapi tidak digunakan, atau tidak bisa digunakan dan tidak tahu digunakan untuk apa. Problem berikutnya adalah datanya tidak tersedia. Akhirnya yang terjadi adalah kebijakan yang lahir itu kebanyakan berbasis insting," kata dia.

Padahal, menurut dia, dengan era big data seperti saat ini, pemerintah seharusnya bisa membuat kebijakan yang kuat karena berbasis pada bukti-bukti di lapangan. 

"Problemnya adalah kita kehilangan momentum, padahal saat ini big data menjadi power dari penguatan pembangunan, karena big data menjanjikan akurasi, analisis, volume, cepat, dan bisa bervariasi," kata Wahyu.

UniTrend bertekad menyajikan data yang terbuka dan terbaharui

Melalui UniTrend, menurut Wahyu, PolDev akan hadir memberikan alternatif data. Dia menyatakan, data yang dimiliki oleh mereka nantinya akan bisa diakses oleh siapa pun dan dimana pun. Wahyu juga menyatakan mereka akan berupaya menyajikan data yang bersifat longitudinal dan real time.

Data yang selalu terbaharui secara cepat, menurut Wahyu, sangat penting dalam mengambil berbagai keputusan penting. Dia mencontohkan bagaimana pemerintah bisa dengan sangat cepat mengambil keputusan pada saat Covid-19 karena memiliki data yang selalu diperbaharui secara cepat. 

"Contoh covid-19 dalam hitungan hari itu bisa berubah tren, dan kita menjadi saksi beberapa tahun ke belakang bagaimana data itu harus digunakan dan diambil keputusannya secara cepat," kata dia.   

3 topik yang telah digarap UniTrend

Project Manager UniTrend, Ignatius Ardhana mengatakan ada tiga topik utama analisis data real time yang mereka pilih untuk saat ini, yaitu: Sustainble Development Goals, Economic Development, dan Pemilu 2024. 

“Ada tiga topik utama yang kami lakukan dalam proyek ini yang pertama adalah economic development yang terdiri dari 17 goals, Sustainable Development Goals, dan yang terakhir Pemilu 2024”. Ujarnya 

Tiga Topik ini berikutnya dianalisis melalui empat basis data dengan membuat indeks membandingkan kata kunci tertentu. 

“Pada tahap awal ini kita memnggunakan empat basis data pertama Google Trend, media sosial, survey, dan key opinion leader”. Pada prinsipnya untuk Google Trend kita membuat indek pada keyword-keyword tertentu kemudian indeks itu kita bandingkan dalam kurun waktu tertentu,” kata Wahyu menimpali. 

Dalam kesempatan tersebut, UniTrend juga telah merilis beberapa hasil temuanya seperti tiga kategori partai politik dengan popularitas teratas berdasarkan Google Trend, yaitu: PDIP, PKS dan Nasdem, hingga peningkatan ketimpangan ekonomi sebesar 13,7%








Gerilya Aktivis NU di Balik Pertemuan Anies Baswedan dan Said Aqil Siradj

1 jam lalu

Anies Baswedan seusai memaparkan pidato kebangsaan dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Kahmi untuk Indonesia Maju di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 16 Maret 2023. Foto Ima Dini Shafira
Gerilya Aktivis NU di Balik Pertemuan Anies Baswedan dan Said Aqil Siradj

Sejumlah kader dan aktivis Nahdlatul Ulama atau NU bergerilya untuk memperkenalkan calon presiden Anies Baswedan kepada warga Nahdliyin.


Sebut Ada Buron Bernama Modi, Pemimpin Oposisi India Rahul Gandhi Dipenjara 2 Tahun

4 jam lalu

Rahul Gandhi, presiden partai oposisi utama India, menunjukkan jari bertanda tinta setelah memberikan suaranya dalam Pemilu di tempat pemungutan suara di New Delhi, India, 12 Mei 2019. REUTERS/Adnan Abidi
Sebut Ada Buron Bernama Modi, Pemimpin Oposisi India Rahul Gandhi Dipenjara 2 Tahun

Pengadilan India menghukum pemimpin oposisi Rahul Gandhi penjara 2 tahun gara-gara menyebut ada buronan bermarga Modi.


PKS Siap Bantu Pihak yang Ingin Gugat Perpu Cipta Kerja ke MK

5 jam lalu

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera hadir di hari ke-3 resepsi pernikahan putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Candi Bentar Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, Ahad, 31 Juli 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
PKS Siap Bantu Pihak yang Ingin Gugat Perpu Cipta Kerja ke MK

Mardani menyatakan PKS siap membantu pihak yang ingin kembali menggugat Perpu Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU ke MK


Dosen Politik Sebut Mesin Politik PDIP Berjalan Lambat Jika Tak Berkoalisi di Pilpres 2024

12 jam lalu

Suasana acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD PDIP Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Jakarta, Senin, 9 Januari 2023. Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) tersebut dilakukan dalam rangka menyambut HUT ke-50 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). TEMPO/M Taufan Rengganis
Dosen Politik Sebut Mesin Politik PDIP Berjalan Lambat Jika Tak Berkoalisi di Pilpres 2024

Pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi menyebut mesin politik PDIP akan berjalan lambat jika tidak berkoalisi dengan partai lain.


PKS Walk Out saat Pengesahan UU Cipta Kerja, Hal yang Sama saat Kenaikan Harga BBM

12 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kiri) dan Rachmat Gobel (kanan) saat memimpin Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Walk Out saat Pengesahan UU Cipta Kerja, Hal yang Sama saat Kenaikan Harga BBM

Aksi walk out PKS tidak hanya terjadi saat rapat paripurna pengesahan UU Cipta Kerja. Hal yang sama juga pernah terjadi saat rapat kenaikan harga BBM


Anies Baswedan Bertemu Said Aqil Siradj, Upaya Gaet Suara Nahdliyin?

14 jam lalu

Bakal Calon Presiden Republik Indonesia, Anies Baswedan memberikan sambutan di Kantor DPP PKS, Kamis, 23 Februari 2023. Ketiga partai yang telah mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres disebut akan segera mengukuhkan pembentukan Koalisi Perubahan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Anies Baswedan Bertemu Said Aqil Siradj, Upaya Gaet Suara Nahdliyin?

Anies Baswedan mendatangi Said Aqil Siradj di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah di Jagakarta, Jakarta Selatan. NasDem sebut adab yang bagus.


PPP Sebut jika PDIP Bergabung dengan KIB Akan Lebih Mudah Menangkan Pemilu 2024

1 hari lalu

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi dalam sambutannya saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel dan jajaran Forkopimda di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (8/2/2022). Foto: Oji/Man
PPP Sebut jika PDIP Bergabung dengan KIB Akan Lebih Mudah Menangkan Pemilu 2024

PPP mengatakan apabila PDIP bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) maka akan menjadi kekuatan dahsyat untuk menangi Pemilu 2024


Perpu Cipta Kerja Disahkan, Fraksi PKS Walk Out, Begini Ketentuan WO dalam Hukum

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Perpu Cipta Kerja Disahkan, Fraksi PKS Walk Out, Begini Ketentuan WO dalam Hukum

PKS memutuskan walk out ketika pengesahan Perpu Cipta Kerja. Bagaimana ketentuan hukum yang berlaku aksi WO di DPR?


Seandainya Anies Pilih AHY Jadi Cawapres, PKS Sebut Bakal Legowo

1 hari lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
Seandainya Anies Pilih AHY Jadi Cawapres, PKS Sebut Bakal Legowo

Ketua Bidang Humas DPP PKS, Ahmad Mabruri tak mempermasalahkan siapapun bakal cawapres yang dipilih Anies Baswedan


Partai Prima Siap Ikuti Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh KPU

1 hari lalu

Kantor DPP Partai Prima, Jakarta Timur, Jumat, 3 Maret 2023. Dalam keteranganya, Agus menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Pemilihan Umum 2024 ditunda dan berharap semua pihak menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Partai Prima Siap Ikuti Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh KPU

Keputusan Bawaslu ini, ujar Dominggus, menjadi jawaban atas gugatan Partai Prima soal pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU.