Jokowi Tunjuk Kemhan Kelola Info Intelijen, Fadli Zon: Nggak Masalah Kalau Keinginan Presiden

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon di DPR/MPR RI, Jakarta Selatan, Kamis, 22 September 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pertahanan DPR Fadli Zon mengatakan permintaan Presiden Joko Widodo alias Jokowi kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengelola informasi intelijen di berbagai instansi tidak menjadi soal. Musababnya, kata dia, sifatnya hanya koordinasi.

“Saya kira ngga ada masalah kalau misalkan itu keinginan Presiden. Dalam arti kan koordinasi, sifatnya. Karena biasanya kan badan intelijen itu langsung kepada Presiden,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023.

Menurut politikus Gerindra itu, permintaan kepada Kementerian Pertahanan untuk mengorkestrasi informasi intelijen yang tersebar di berbagai instansi itu merupakan hak Presiden. Ia menilai Jokowi ingin informasi intelijen yang beragam itu bisa dipadukan di Kementerian Pertahanan. Dia menyebut sistem ini juga diterapkan di sejumlah negara lain.

Adapun Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI menilai langkah Presiden Jokowi yang menginginkan Kementerian Pertahanan menjadi koordinator intelijen di Indonesia berpotensi mengancam kebebasan sipil. Selain itu, mereka menilai langkah Jokowi itu melanggar konstitusi karena Kementerian Pertahanan merupakan satu dari tiga kementerian yang tidak bisa diubah maupun dibubarkan.

Baca juga: Kementerian Pertahanan Bakal Kelola Informasi dari BIN, Prabowo: Perintah Presiden

Kendati demikian, menurut Fadli, keputusan Jokowi itu tidak melanggar konstitusi. Pasalnya, kata dia, sifat koordinasi yang dimaksud berupa flow of information alias alur informasi. Sehingga, Kementerian Pertahanan tidak mengambil tanggung jawab instansi intelijen sepenuhnya.

“Sifatnya itu koordinatif, ya. Tetap sesuai dengan perundang-undangan. Tapi hal itu saya kira menyangkut masalah flow of information, bagian dari koordinasi. Bukan tanggung jawab sepenuhnya,” kata dia.

Selanjutnya, soal pernyataan Jokowi di acara Kemhan...






Jokowi Ajukan Kasasi, Sidang Pencemaran Udara Jakarta Berlanjut

19 menit lalu

Jokowi Ajukan Kasasi, Sidang Pencemaran Udara Jakarta Berlanjut

Sidang pencemaran udara Jakarta dilanjutkan. Sebab, Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Menteri LHK mengajukan kasasi.


Hasto Sebut PDIP Terbuka bagi Kaesang untuk Terjun ke Politik

52 menit lalu

Hasto Sebut PDIP Terbuka bagi Kaesang untuk Terjun ke Politik

Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP terbuka untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang ingin terjun ke politik


Pertemuan Jokowi - Surya Paloh, Pengamat Sebut Momentum Rekonsiliasi Politik

1 jam lalu

Pertemuan Jokowi - Surya Paloh, Pengamat Sebut Momentum Rekonsiliasi Politik

Adi Prayitno, menyebut pertemuan empat mata antara Surya Paloh dengan Jokowi merupakan pertanda hubungan keduanya baik-baik saja


Pengamat Prediksi Isu Reshuffle dan Anies Jadi Topik Pertemuan Jokowi - Surya Paloh

2 jam lalu

Pengamat Prediksi Isu Reshuffle dan Anies Jadi Topik Pertemuan Jokowi - Surya Paloh

Adi Prayitno, menyebut isu reshuffle dan pencapresan Anies Baswedan diduga jadi pembahasan antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi.


Kaesang Bakal Susul Gibran Masuk Politik, Pengamat Singgung Dinasti Politik hingga Aji Mumpung

2 jam lalu

Kaesang Bakal Susul Gibran Masuk Politik, Pengamat Singgung Dinasti Politik hingga Aji Mumpung

Ubedilah Badrun menyebut masuknya Gibran Rakabuming ke politik merupakan bagian dari praktik dinasti politik yang bersembunyi di balik politik elektoral.


Kaesang Ingin Masuk Politik, Gibran Sebut Jokowi Masih Tidak Percaya atas Keputusan Itu

6 jam lalu

Kaesang Ingin Masuk Politik, Gibran Sebut Jokowi Masih Tidak Percaya atas Keputusan Itu

Gibran menyebut ayahnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak percaya dengan keputusan Kaesang untuk terjun ke dunia politik


Dukung Jokowi 3 Periode Lalu Tuntut 9 tahun Jabatan Kades, Ini Profil Surta Wijaya Ketua Umum DPP Apdesi

7 jam lalu

Dukung Jokowi 3 Periode Lalu Tuntut 9 tahun Jabatan Kades, Ini Profil Surta Wijaya Ketua Umum DPP Apdesi

Surta Wijaya Ketua DPP Apdesi yang juga Kepala Desa Babakan Asem, Teluk Naga, Tangerang periode 2019-2025. Ini kontroversinya dukung Jokowi 3 periode.


Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 di Masa Transisi Menuju Endemi, Heru Budi Tetapkan 4 Kegiatan

9 jam lalu

Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 di Masa Transisi Menuju Endemi, Heru Budi Tetapkan 4 Kegiatan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi mencabut aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).


4 Fakta Pertemuan Surya Paloh dan Presiden Jokowi di Istana

17 jam lalu

4 Fakta Pertemuan Surya Paloh dan Presiden Jokowi di Istana

Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi berlangsung saat isu reshuffle kabinet santer beredar.


Dua Wartawan Finlandia Dinyatakan Bersalah dalam Kasus Intelijen Pertahanan yang Langka

19 jam lalu

Dua Wartawan Finlandia Dinyatakan Bersalah dalam Kasus Intelijen Pertahanan yang Langka

Finlandia turun ke urutan kelima dari peringkat kebebasan pers global, sebagian karena kasus wartawan ini.