Yasonna Laoly Cs Konsultasi ke Dewan Pers soal Pemberitaan HUT Ke-50 PDIP

Reporter

Editor

Amirullah

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerahkan potongan tumpeng kepada Presiden Joko Widodo, disaksikan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Prananda Prabowo saat mengikuti acara puncak HUT ke-50 PDI Perjuangan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2022. PDI Perjuangan merayakan HUT ke-50 sebagai bagian dari konsolidasi partai dalam rangka pemenangan Pemilu 2024. Perayaan tersebut mengusung tema "Genggam Tangan Persatuan dengan Jiwa Gotong Royong dan Semangat Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam". TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (PDIP) berkonsultasi dengan Dewan Pers mengenai pemberitaan tentang acara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-50 PDIP di Jakarta, 10 Januari lalu.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan Yasonna Laoly dalam kegiatan konsultasi di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis, 19 Januari 2023, menyampaikan DPP PDIP berencana mengadukan tiga media ke Dewan Pers terkait dengan masalah pemberitaan HUT Ke-50 PDIP.

"Kami berencana mengadukan tiga media ke Dewan Pers. Ketiga media itu Kompas.com, Media Indonesia, dan Metro TV. Kami akan kaji dan melakukan prosedur pengaduan sesuai mekanisme yang ada," ujar Yasonna, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Selain Yasonna, dalam kesempatan itu, hadir pula Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah. Lebih lanjut, Yasonna mengatakan kepemilikan media oleh aktivis partai bisa berkelindan dan disalahgunakan untuk menyerang atau memanfaatkan kepentingan kelompok tertentu. Hal itu, lanjut dia, merupakan tindakan yang tidak adil karena sepatutnya media dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Oleh karena itu, Yasonna menyarankan Dewan Pers agar membuat ketentuan supaya pers menjunjung tinggi etika dalam pemberitaan sehingga tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, terutama pada tahun politik menjelang Pemilu 2024.

Berikutnya, Hasto menambahkan pers tidak sepatutnya digunakan untuk kepentingan politik elektoral dengan menyudutkan kelompok lain. "Pers harus digunakan untuk kepentingan membangun peradaban bangsa. PDIP berkomitmen untuk membangun pers yang profesional. Kami juga tidak ingin mengelola media sendiri," ucap dia.

Respons Dewan Pers

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mempersilakan PDIP untuk melaporkan media yang dalam pemberitaannya dianggap merugikan mereka. Menurutnya, Dewan Pers telah berupaya untuk menjaga pers nasional agar independen, menjaga standar kualitas, dan terlepas dari campur tangan atau intervensi pihak luar.

"Dewan Pers akan menyelesaikan sengketa pemberitaan melalui mekanisme UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, jika ternyata sengketa itu merupakan persoalan pidana, penyelesaiannya akan diserahkan ke kepolisian. Sudah ada perjanjian kerja sama tentang hal ini dengan kepolisian," tutur Ninik.

Semua pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, tambah dia, memiliki hak jawab dan hak koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) UU Pers.

Selanjutnya, anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menegaskan Dewan Pers senantiasa menyerukan agar jurnalis yang aktif berpolitik, seperti menjadi tim sukses, caleg, calon kepala/wakil kepala daerah, serta capres/cawapres, harus dinonaktifkan atau mundur sebagai wartawan. Dewan Pers, tambah dia, juga akan membentuk satuan tugas untuk menangani sengketa pemberitaan pemilu agar bisa diselesaikan dengan cepat.

Yadi pun mengatakan Dewan Pers membuka diri bagi seluruh pihak yang dihadapkan pada permasalahan seputar pers dan akan memproses setiap pengaduan yang masuk. Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli menambahkan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan pedoman utama jurnalis dalam membuat berita.

"Pers memang harus independen dan Dewan Pers berkepentingan untuk menjaga independensi serta kemerdekaan pers, termasuk dari upaya pemberedelan,” kata dia.

Baca: PDIP Sebut Elektoral Bukan Pertimbangan Utama Tentukan Capres 2024

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






PDIP Tebar 4 Nama Bakal Cagub DKI Jakarta 2024, Siapa Saja?

1 jam lalu

PDIP Tebar 4 Nama Bakal Cagub DKI Jakarta 2024, Siapa Saja?

PDIP telah merilis nama-nama yang menjadi bakal calon gubernur.


Hari Pers Nasional 2023: Pesan Jokowi untuk Pers 2018 -2023, Terakhir Singgung Soal Kebebasan Pers

4 jam lalu

Hari Pers Nasional 2023: Pesan Jokowi untuk Pers 2018 -2023, Terakhir Singgung Soal Kebebasan Pers

Jokowi akan menghadiri puncak Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2023 di Medan. Berikut pernyataannya 5 tahun terakhir soal pers di Indonesia.


PKS Minta Megawati Turun Tangan Akhiri Kisruh di BRIN

7 jam lalu

PKS Minta Megawati Turun Tangan Akhiri Kisruh di BRIN

"Sebagai Ketua Dewan Pengarah, Megawati dapat memberikan arahan yang baik bagi Kepala BRIN," kata politikus PKS, Mulyanto


Gibran Dapat Dukungan Tertinggi Jadi Gubernur Jawa Tengah Menurut Survei Aksara

18 jam lalu

Gibran Dapat Dukungan Tertinggi Jadi Gubernur Jawa Tengah Menurut Survei Aksara

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mendapat dukungan tertinggi maju sebagai Gubernur Jateng menurut survei Aksara Research and Consulting.


Jokowi Tanggapi Harun Masiku Buron 3 Tahun: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan

20 jam lalu

Jokowi Tanggapi Harun Masiku Buron 3 Tahun: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan

Jokowi memberikan komentar diplomatis soal Harun Masiku, politikus PDI Perjuangan yang sudah jadi buronan KPK selama hampir 3 tahun.


Rekam Jejak Budiman Sudjatmiko, Mantan Aktivis 1998 yang Usulkan Dana SDM Desa ke Jokowi

20 jam lalu

Rekam Jejak Budiman Sudjatmiko, Mantan Aktivis 1998 yang Usulkan Dana SDM Desa ke Jokowi

Mantan aktivis mahasiswa yang kini menjadi politikus PDIP. Berikut profil Budiman Sudjatmiko.


Immanuel Ebenezer Sebut Relawan Ganjar Pranowo Mania Resmi Bubar

23 jam lalu

Immanuel Ebenezer Sebut Relawan Ganjar Pranowo Mania Resmi Bubar

Immanuel Ebenezer menyatakan relawan Ganjar Pranowo Mania yang digawanginya resmi membubarkan diri.


Warga Solo Keluhkan Kenaikan Tarif PBB 2023, Gibran: Kami Tampung Semua, Kami Tidak Saklek

1 hari lalu

Warga Solo Keluhkan Kenaikan Tarif PBB 2023, Gibran: Kami Tampung Semua, Kami Tidak Saklek

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka memastikan merespons keluhan warganya tentang kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) 2023.


Warga Solo Keluhkan Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan, 2 Fraksi DPRD Minta Gibran Beri Respons

1 hari lalu

Warga Solo Keluhkan Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan, 2 Fraksi DPRD Minta Gibran Beri Respons

Keputusan Wali Kota Gibran Rakabuming Raka menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) 2023 dikeluhkan banyak warga.


Konser Dewa 19 Banjir Kritik, Anggota DPRD DKI Minta Fasilitas JIS Tak Berkelas Abal-abal

1 hari lalu

Konser Dewa 19 Banjir Kritik, Anggota DPRD DKI Minta Fasilitas JIS Tak Berkelas Abal-abal

Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengevaluasi fasilitas pendukung di Jakarta International Stadium (JIS). Hal ini menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat atas penyelenggaraan konser Dewa 19 di JIS pada Sabtu, 4 Februari 2023 lalu.