TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengaku bersepakat dengan Partai NasDem bahwa tidak boleh ada pihak yang memaksakan kehendak dalam pembentukan Koalisi Perubahan. Selain Demokrat dan NasDem, koalisi ini rencananya juga digawangi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
AHY mengibaratkan tidak boleh ada partai yang memaksakan sosok A. Pun sebaliknya. Menurut dia, tidak boleh juga ada partai yang serta-merta melarang sosok A.
“Kami sepakat untuk tidak seperti itu sepertinya, jadi kami ingin ketemu pada konsensus. Apa konsensus itu? Kita ingin koalisi ini mendapatkan restu dari Allah dan bisa menghadirkan kemenangan,” kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis, 12 Januari 2023.
Menurut AHY, koalisi yang tengah dibentuk partainya bersama NasDem dan PKS ini diharapkan bisa jadi poros alternatif yang membawa aspirasi masyarakat Indonesia.
Oleh sebab itu, alih-alih memaksakan kehendak, ia menyebut ketiga partai Koalisi Perubahan mesti bisa meyakinkan masyarakat bahwa pasangan yang diusung merepresentasikan perubahan dan perbaikan.
“Saya ulangi, pasangan yang benar-benar merepresentasi gerakan perubahan dan perbaikan dan harus bisa membawa kans kemenangan yang paling besar, itu yang menjadi konsensus,” ujarnya.
Ketiga partai Koalisi Perubahan tengah sibuk mematangkan rencana pembentukan koalisi. Mereka disebut-sebut telah bersepakat menjagokan Anies Baswedan sebagai capres 2024. Adapun bahasan soal pendamping Anies disinyalir menjadi bahasan alot, sehingga koalisi tak kunjung dideklarasikan.
Koalisi Perubahan Bisa Bubar
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan pembentukan koalisi bukanlah perkara mudah. Ali mengatakan partainya menghindari koalisi transaksional dan mengutamakan adanya kesetaraan.
“Koalisi bukan mudah. Karena yang kita hindari ini transaksional. Kita sedang diskusikan tentang kesetaraan, kesepahaman, tidak ada yang bisa lebih kuat. NasDem berpikir koalisi ini harus punya kesetaraan,” kata Ali kepada Tempo, Senin, 17 Oktober 2022.
Ia mencontohkan partainya yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024. Menurut dia, Anies merupakan sosok profesional dan teknokrat. Ali menyebut jika ada pihak yang memaksakan salah satu sosok menjadi cawapres, maka koalisi ini bisa bubar.
Adapun jika partai yang tergabung dalam koalisi berkukuh mendapatkan imbalan atau memasukkan kepentingannya, Ali menyebut koalisi ini bakal bersifat transaksional. Menurutnya, calon mitra yang hendak berkoalisi mesti mengusung nilai yang sama dengan NasDem bahwa partai hanya alat untuk memfasilitasi pemimpin bangsa.
“Misal semua merasa harus dapat sesuatu? Transaksional terjadi. Ini lebih baik kita bicarakan lebih awal. Koalisi ini hanya bisa terjadi kalau pemahamannya sama, partai jadi fasilitator, memfasilitasi dan sebagai sarana sirkulasi kekuasaan untuk negeri ini,” ujarnya.
Baca: AHY Ingin Koalisi dengan Nasdem dan PKS Langsung Deklarasi Capres Cawapres
