Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Puan Sebut Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan Presiden Tidak Masuk Akal

image-gnews
Ketua DPP Puan Maharani menyampaikan pidato dalam acara Bimbingan Teknis Anggota DPRD PDIP di Jakarta Barat, Senin, 9 Januari 2023. Sumber: Dokumentasi PDIP
Ketua DPP Puan Maharani menyampaikan pidato dalam acara Bimbingan Teknis Anggota DPRD PDIP di Jakarta Barat, Senin, 9 Januari 2023. Sumber: Dokumentasi PDIP
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menilai mecuatnya wacana penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak masuk akal. Pasalnya, kata dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama DPR dan pemerintah sudah menyepakati bahwa Pemilu digelar pada 14 November 2022.

“Jadi satu tahun setengah bulan menjelang Pemilu. Kalau masih ada yang teriak-teriak tunda atau perpanjang, menurut saya tidak masuk akal,” kata Puan Maharani saat menyampaikan pidato dalam acara Bimbingan Teknis Anggota DPRD PDIP di Jakarta Barat, Senin, 9 Januari 2023.

Dia menjelaskan, Pemilu serentak pada 2024 merupakan politik hukum dan kesepakatan politik yang dimaksudkan agar setiap jabatan bisa dipilih langsung oleh rakyat. Dia menyebut partainya juga sudah menyiapkan diri menghadapi kontestasi Pemilu.

Ketua DPR itu optimistis bahwa PDIP bakal meraih kemenangan ketiga kalinya pada 2024. Kepada para kader, ia meminta kerja-kerja kepartaian dengan turun ke bawah menemui masyarakat getol dilakukan.

“Saya optimis, jelang HUT ke-50 PDIP besok, saya optimistis bahwa perintah Ketua Umum untuk seluruh kader partai memenangkan hattrick tiga kali tahun 2024 insya Allah akan terjadi,” kata dia.



AHY Tanggapi Isu Penundaan Pemilu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mewanti-wanti agar usulan penggunaan sistem proporsional tertutup yang meruak tidak mengarah pada penundaan Pemilihan Umum 2024. Menurut dia, partai politik sudah mendapatkan nomor urut yang berarti tahapan Pemilu sudah resmi dimulai.

Ia berharap meruaknya usulan proporsional tertutup alias coblos gambar partai ini tidak membuat gagal fokus. Dia menyebut adanya perbedaan pendapat soal sistem Pemilu ini mestinya tidak bisa dijadikan legitimasi bahwa stabilitas politik Indonesia sedang terganggu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Jangan kemudian ini jadi gagal fokus sehingga menjadi alibi bahwa ‘Kok ini tidak stabil politik kita?’ Oleh karena itu perlu ditunda Pemilunya,” kata AHY di Hotel Dharmawangsa, Ahad, 8 Januari 2023.

Dia menjelaskan, penundaan Pemilu terang-terangan melanggar konstitusi dan kehendak rakyat. Ia mengatakan rakyat ingin Pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024. Dia menegaskan tidak ada alasan apapun yang membenarkan penundaan Pemilu.

“Tidak ada alasan apapun untuk menunda Pemilu atau menambah masa jabatan siapapun di negeri ini baik eksekutif maupun legislatif,” ujarnya.

AHY mengatakan parpol sudah menyiapkan diri jelang Pemilu 2024. Ia menilai penundaan Pemilu juga bakal mencoreng wajah demokrasi Indonesia.

Menurut dia, gagasan penundaan Pemilu 2024 tidak pernah terpikirkan oleh masyarakat. “Yang ingin mereka ketahui adalah apakah ada kebijakan pro rakyat agar masalah ekonomi sosial hari ini bisa diatasi,” ujarnya.

Baca: Megawati Disebut Akan Umumkan Bakal Capres, Puan Akui Tak Deg-degan: Ada di Garis Tangan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 jam lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

3 jam lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.


Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

15 jam lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?


Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

17 jam lalu

Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Fahri Bachmid, saat mewakili pasangan calon presiden nomor urut 02 sebagai pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Foto: Istimewa
Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres


Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

17 jam lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Rapat tersebut membahas kesiapan infrastuktur dan transportasi mudik Lebaran tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tidak mau masuk bursa Cagub DKI Jakarta karena sudah berusia 70 tahun.


PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

19 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.


Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

1 hari lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (tengah) menyampaikan keterangan pers sebelum dimulainya sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.


Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

1 hari lalu

Suasana sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya


PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

1 hari lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun mengikuti sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.


Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

1 hari lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.