TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 8 partai politik menggelar pertemuan di Hotel Dharmawangsa Jakarta Selatan, hari ini, Ahad 8 Januari 2023. Mereka akan membuat pernyataan sikap ihwal penolakan terhadap gagasan penggunaan sistem proporsional tertutup alias coblos gambar partai dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Adapun 8 parpol tersebut terdiri atas gabungan parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi serta parpol oposisi. Partai anggota koalisi pemerintahan yang ikut menolak adalah adalah Partai Golkar, Gerindra, NasDem, Partai Keadilan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara dua partai oposisi adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wakil Ketua Umum Partai NasDem yang juga anggota Komisi Hukum DPR Ahmad Ali menyatakan persamuhan 8 parpol ini tidak berhubungan dengan sikap parpol yang mendukung Jokowi.
“Enggak ada hubungannya. Kita masing-masing partai punya kedaulatan. Pak Jokowi pastinya memahami pertemuan partai hari ini menyangkut kepentingan parpol itu sendiri,” kata Ali di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Ahad, 8 Januari 2023.
Bahas pernyataan Ketua KPU
Pertemuan 8 parpol hari ini rencananya menghadirkan Ketua Umum beserta jajaran pengurus inti partai. Ali menjelaskan, salah satu poin yang dibahas adalah pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari ihwal adanya kemungkinan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup.
“Salah satu yang ingin dibicarakan, soal masalah pernyataan Ketua KPU tentang proporsional terbuka. Itu jadi poin yang akan kita diskusikan supaya ada pemahaman bersama,” kata Ali.
Berdasarkan pantauan Tempo,sebanyak 7 petinggi parpol hadir memenuhi Ruangan Nusantara Hotel Dharmawangsa. Mereka adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Selain itu, ada Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali dan Sekretaris Jenderal Johnny G. Plate, serta Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara. Dari 8 parpol, perwakilan Partai Gerindra nampak belum hadir.
8 Parpol Tolak Sistem Proporsional Tertutup
Sebelumnya, 8 partai tersebut telah membuat pernyataan sikap bersama. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tetap konsisten dengan putusannya pada 2008 lalu yang menyatakan Pemilu digelar dengan sistem proporsional terbuka sesuai pasal 168 ayat 2 UU Pemilu Tahun 2017.
"Kita sudah menjalankan 5 kali Pemilu selama masa reformasi. Selama itu pula kita terus menyempurnakan sistem Pemilu yang semakin mendekatkan rakyat dengan pilihan orisinalitasnya,” bunyi keterangan dalam pernyataan sikap 8 fraksi, Selasa, 3 Januari 2023.
Pernyataan bersama itu dibuat karena saat ini MK tengah melakukan sidang uji materi terkait Pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Gugatan uji materi tersebut diajukan oleh kader PDIP Demas Brian Wicaksono. Selain itu, pemohon juga terdiri atas lima orang lainnya, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono.
Sejauh ini, hanya PDIP yang mendukung penggunaan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024. Mereka beralasan, penggunaan sistem tersebut akan membuat orang-orang yang duduk di lembaga legislatif akan lebih berkualitas karena partai akan memilih berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan popularitas.
