TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, menegaskan tidak ada alasan bagi partainya untuk menarik diri dari koalisi pendukung Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Hal itu dia sampaikan untuk menanggapi isu reshuffle kabinet yang kembali berhembus kencang dalam sepekan terakhir.
Ali menyatakan bahwa sejak awal komitmen partainya mengawal Jokowi-Ma’ruf hingga 2024.
Menurut Ali, mereka tidak pernah melanggar komitmen tersebut.
“Kami akan berada di koalisi itu hingga 2024, itu komitmen. Jadi tidak ada alasan bagi NasDem untuk menarik diri dari koalisi itu,” kata Ali kepada Tempo, Ahad, 25 Desember 2022.
Kabar pergantian menteri Presiden Jokowi meruak usai lembaga survei Charta Politika Indonesia menyebut mayoritas publik setuju Jokowi merombak kabinetnya.
Setelah itu, sejumlah politikus PDIP seperti Djarot Syaiful Hidayat menyoroti dua menteri dari Partai NasDem, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Kedua menteri itu dinilai tak bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi.
Akan tetapi desakan terhadap NasDem untuk keluar dari koalisi pemerintahan sebenarnya sudah terjadi sejak Oktober lalu, saat mereka mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. NasDem dianggap tak lagi sejalan dengan PDIP yang belum menentukan siapa calon presiden mereka.
Meskipun demikian, desakan serupa tak terjadi pada partai anggota koalisi pemerintahan lain yang sudah mengumumkan calon presiden. Misalnya Partai Gerindra yang sudah mendeklarasikan Menteri Pertahanan sekaligus ketua umum mereka, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden. Demikian juga dengan Partai Golkar yang sudah mendeklarasikan Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus ketua umum mereka Airlangga Hartarto sebagai calon presiden.
Ali mengatakan kocok ulang menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Jika menteri NasDem terkena reshuffle kabinet karena tidak mampu mengemban tugas, kata dia, maka hal itu murni karena alasan kebutuhan kabinet, alih-alih alasan politik.
“Bahwa nanti dalam perjalanannya ada menteri NasDem yang direshuffle karena tidak mampu mengemban tugas untuk membantu pemerintah, itu hal yang berbeda. Karena itu domain Presiden,” ujarnya.
