TEMPO.CO, Bali - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi permintaan maaf Pemerintah Belanda atas perbudakan yang dilakukan di masa lalu terhadap sejumlah negara jajahan, termasuk Indonesia.
"Ya kalau dia (Belanda) memang itu (meminta maaf), ajukan saja resmi kepada Pemerintah (Indonesia), nanti Pemerintah akan merespons, seperti apa responsnya," kata Ma'ruf Amin di Kawasan Nusa Dua, Bali, Jumat 23 Desember 2022.
Menurut Ma'ruf Amin, Pemerintah Indonesia tentu akan memperbincangkan hal tersebut jika ada permintaan maaf secara resmi. "Jadi, kalau tidak jelas, belum resmi, sampaikan saja kepada Pemerintah, nanti Pemerintah akan merespons seperti apa," tambahnya.
Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte, mewakili Pemerintah Belanda, meminta maaf atas keterlibatan negara itu dalam perbudakan di masa lalu.
"Kami bisa mengakui perbudakan dalam istilah yang paling jelas sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Rutte dalam konferensi pers di Den Haag, Senin 19 Desember 2022.
Rutte menyatakan penyesalannya bahwa selama berabad-abad negara Belanda telah memungkinkan, mendorong, dan mengambil keuntungan dari perbudakan. "Orang-orang telah dijadikan komoditas, dieksploitasi, dan diperdagangkan atas nama negara Belanda," ujar Rutte.
Mark Rutte menyebut perbudakan sebagai penderitaan besar yang masih berdampak pada kehidupan masyarakat.
Baca: PM Belanda Minta Maaf Atas Perbudakan di Negara Jajahan
